Memperkuat Posisi Tawar Pembayar Pajak

Setelah program Sunset Policy, Direktorat Jenderal Pajak akan meluncurkan program reformasi perpajakan jilid II. Program reformasi yang diberi nama PINTAR atau Project for Indonesian Tax Administration Reform ini akan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Kelak para pemilik NPWP akan memiliki rekening pajak seperti halnya rekening di bank sehingga memudahkan proses pembayaran. Melalui reformasi ini, diharapkan lebih banyak pemasukan dari pajak yang berhasil diperoleh pemerintah. Reformasi pajak memang harus dilakukan oleh kantor pajak karena pajak kini merupakan sumber penerimaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2009, pajak diperkirakan memberikan kontribusi sebesar Rp. 652,12 triliun atau 74,81%, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya Rp. 219,52 triliun atau 25,18%.

Kontribusi penerimaan pajak diperkirakan akan semakin dominan bagi pendapatan negara. Apalagi karena minyak dan gas yang dulu menjadi sumber pemasukan utama negeri ini sudah merosot produksinya. Bahkan produksi minyak lebih kecil daripada konsumsi sehingga Indonesia kini menjadi negara net importir minyak.

Wawancara Republika

Beberapa bulan yang lalu aku diwawancarai Palupi, jurnalis dari Republika untuk Rubrik Bincang. Berikut ini wawancara tersebut……………..

Home » Bincang
ICW Kontrol Ketat, Demokrasi Kuat
By Republika Contributor
Rabu, 01 April 2009 pukul 14:43:00

DANANG WIDOYOKO Koordinator ICW

Inilah komandan baru Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia ‘naik pangkat’ tahun ini, setelah lama menjadi wakil di lembaga yang disebutnya sebagai ‘anjing penjaga’ (watch dog). Pria kelahiran Rembang (Jawa Tengah), 8 Maret 1973, ini menggambarkan bagaimana seharusnya pemilu menjadi saringan efektif penentu siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan pemimpin negara. Sekaligus, memotong keruwetan lingkaran setan korupsi yang sudah dianggap sebagai kebiasaan di Indonesia.
Cita-cita idealismenya, demokrasi tak sekadar butuh kehadiran orang-orang berintegritas di dunia politik. Keberadaan masyarakat yang mampu mengontrol dan mengawasi kekuasaan agar tak disalahgunakan, menurut Danang Widoyoko kepada Palupi Anisa Auliani dari Republika, juga menjadi kunci penguatan demokrasi.

Apa yang membuat Anda berkiprah di dunia antikorupsi?
Minat. Dunia (antikorupsi) ini lebih menarik saja. Dulu sih aku aktif di pers mahasiswa.

Kabarnya Anda rela antre mengurus SIM (surat izin mengemudi) dan baru dilayani digiliran terakhir?
Iya, itu nyoba. Saya sampai tahu jalur-jalurnya. Bahkan, kalau mau jadi calo SIM juga bisa. Ini uniknya ekonomi korupsi itu. Bagaimana mereka saling membagi setoran ke atasnya dan bagaimana menghadapi perlawanan. Ada pakemnya karena sudah berurat berakar. Kemudian, ketika sistem dipecah, seperti di Bea Cukai, berantakan semua, sampai duit ditemukan dari kaos kaki sampai tempat ibadah.

Memerangi Korupsi Polisi, Belajar dari Kota Schenectady

Siapa bilang korupsi hanya ada di Indonesia dan negara miskin lainnya? Negara seperti Amerika yang memiliki tradisi panjang demokrasi dan dikenal dengan sistem peradilan yang tegas ternyata memiliki problem dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian. Kasus korupsi polisi di Schenectady bisa menjadi contoh dan pelajaran menarik bagaimana masyarakat berpartisipasi aktif dan menjadi aktor penting dalam pemberantasan korupsi.

Schenectady, kota kecil di New York, terletak di dekat Albany, ibu kota negara bagian New York. Saat ini Schenectady hanya dihuni oleh kurang lebih 60.000 orang. Dulu di kota ini General Electric, perusahaan listrik raksasa, memiliki kantor pusat dan beberapa pabrik. Tetapi kini GE telah memindahkan sebagian besar unitnya keluar dari Schenectady. Saat ini di yang tersisa tinggal kantor pusat dan unit R&D saja, sedangkan pabriknya telah direlokasi di tempat lain.

Welcome to USA!

Beberapa teman pernah bercerita bagaimana sulitnya berurusan dengan imigrasi Amerika. Mereka harus menjalani pemeriksaan yang lama sebelum akhirnya diijinkan masuk Amerika meskipun telah mendapatkan visa. Rupanya aku juga mengalaminya. Aku harus menjalani pemeriksaan yang cukup lama di Secondary Inspection di San Fransisco Airport. Aku bersama tiga orang teman, Tita (LeIP), Andri (Mappi FH UI) dan Agung (MTI) diundang oleh Departemen of State (Departemen Luar Negeri) Amerika mengikuti International Visitor Leadership Program. Program ini mengundang pemimpin masyarakat dari berbagai negara untuk berkunjung ke Amerika, bertemu dengan anggota Kongres, jurnalis,  LSM Amerika hinggga orang-orang biasa.

Pesawat United Airlines yang aku tumpangi mendarat di bandara San Fransisco pukul 11.25 waktu setempat. Keluar dari pesawat aku harus antri di imigrasi. Setelah bertanya apa tujuan aku ke Amerika, petugas yang memerika langsung meminta agar masuk ke secondary saat aku masih mencoba meletakkan tangan di alat rekam sidik jari. “It’s done. Go to the secondary!”.

Sekilas Peradilan Amerika

Seperti sistem politiknya, secara konsisten Amerika menerapkan desentralisasi. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat federal juga dilakukan di tingkat negara bagian. Jadi masing-masing negara bagian memiliki pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung.

Pengadilan tingkat pertama di negara bagian, atau dikenal dengan State Trial Courts yang ada di semua negara bagian, pada tahun 2005 menangani 38 juta kasus, 17 juta adalah perkara perdata dan 21 juta pidana. Sedangkan pengadilan banding atau Intermediate Appellate Courts hanya ada di 40 negara bagian dan pada tahun 2005 menangani 190.000 perkara. Mahkamah Agung negara bagian atau State Supreme Courts, pada tahun 2005 menangani 89.000 perkara.

Kampanye dan Fundraising a la NYPIRG

Di Albany, New York aku sempat berkunjung ke kantor New York Public Interest Research Group (NYPIRG), sebuah NGO yang memperjuangkan kepentingan publik di ibukota Negara Bagian New York. Sama seperti NGO di Indonesia, NYPIRG melakukan penelitian kebijakan publik, terutama untuk mendorong disahkannya peraturan di tingkat negara bagian atau Perda yang menjamin kepentingan publik. Fokus utama NYPIRG adalah lingkungan, perlindungan konsumen, good government, kesehatan, pendidikan, transportasi massal dan keadilan sosial.

Salah satu program NYPIRG adalah melakukan survey kartu laporan untuk menilai kualitas pelayanan transportasi massal di New York. Laporan organisasi ini pernah aku download dan baca beberapa tahun lalu ketika ICW hendak membuat report card di beberapa kota di Indonesia. Tidak kusangka ternyata aku berkunjung ke kantor NGO yang membuat laporan Straphangers Report Card.

Sekilas tentang Sistem Pemerintahan AS

Amerika Serikat adalah negara yang unik dan sangat terdesentralisasi. Sebagai negara, AS semacam perserikatan negara-negara bagian yang mandiri seperti yang tergambar pada namanya, United States of America atau dalam terjemahan bebas Persatuan Negara-Negara di Amerika. Pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif (Presiden), legislatif (House of Representative dan Senat) dan yudikatif (Supreme Court) tidak hanya pada pemerintah nasional atau Federal, tetapi juga di negara bagian. Tiap negara bagian (states) memiliki pemisahan tiga pilar kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif seperti halnya di tingkat nasional (federal). Sama seperti di tingkat federal, di tingkat states lembaga legislatif juga terdiri dari dua kamar, yakni Senat dan House of Representative. Hanya negara bagian Nebraska yang hanya menggunakan sistem satu kamar saja.

Di tiap states juga terdapat lembaga peradilan mandiri mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding hingga Mahkamah Agung negara bagian. Tidak heran bila hukum antar states bisa berbeda-beda. Seperti kontroversi hukuman mati, sebagian negara bagian sudah menghapus hukuman mati sementara negara bagian yang lain masih mengadopsinya.

Interview by The Jakarta Globe

I was interviewing by The Jakarta Globe a few days ago. It was so exciting  to talk about  Jakarta,  my town. For me, Jakarta has  transformed into money machine  and everything in Jakarta only considers as long as it can make money.  Jakarta has lost its soul as a city where millions of people live.

Full article can be downloaded at http://www.thejakartaglobe.com/business/article/10639.html

My Jakarta: Danang Widoyoko

Danang Widoyoko, a new coordinator for the respected antigraft group Indonesia Corruption Watch, says Jakarta has become a “money machine” for officials who ignore even the most basic living facilities for the city’s residents. The 35-year-old says that corruption is so deeply rooted in the capital that it has changed the city’s spatial planning.

Are you a native Jakartan?

No, I was born in Rembang, in Central Java. I moved to the Greater Jakarta area in 2000.

Do you live in the city?

I used to. But when I decided to buy a house, I couldn’t afford the prices in Jakarta, so I moved to Tangerang and have since become a commuter.

Can you tell us about your job?

I have been working for ICW since I first arrived here. My first job was conducting research on legal affairs and public service. I only started to work as a coordinator earlier this month.

Menimbang Sunset Policy

Bulan Desember ini adalah saat-saat terakhir bagi masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Sunset Policy. Melalui Sunset Policy, masyarakat dan unit usaha yang memiliki penghasilan kena pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan insentif kepada pemilik NPWP, yakni tidak akan diperiksa, dan bagi masyarakat yang bepergian ke luar negeri tidak lagi diwajibkan membayar fiskal.

Melalui kebijakan Sunset Policy, Ditjen Pajak hendak meningkatkan jumlah pembayar pajak di Indonesia. Tapi Sunset Policy dan kebijakan perpajakan harus dilihat dengan kritis dengan menelaah latar belakangnya. Pertama, pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi negara. Sebelum tahun 2000, kontribusi pajak hanya berada pada kisaran 60 persen. Kini pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada APBN 2008, pajak memberikan kontribusi 68,3 persen dari total penerimaan negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009, penerimaan dari pajak akan meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan negara atau Rp 726,28 triliun.

KTP Ganda

Pemkab Tangerang telah mengeluarkan ancaman untuk memidanakan mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Tidak tanggung-tanggung, hukuman denda Rp. 25 juta atau 2 tahun penjara akan dikenakan kepada mereka yang kedapatan memiliki KTP ganda. Ini merupakan hukuman maksimal dari UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Gatot Gunapria, sanksi tersebut akan diberlakukan karena kepemilikan KTP ganda melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Radar Banten, 14/1/09).

Tentu kita semua menyambut baik rencana untuk menegakkan hukum. Apalagi memang kepemilikan KTP ganda menimbulkan berbagai persoalan serius. Berbagai tindak pidana seperti penipuan atau terorisme terjadi karena pemalsuan identitas seperti yang tertera di dalam KTP. Namun demikian, sebelum Pemda melakukan razia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena KTP ganda sesungguhnya bukan kesalahan anggota masyarakat saja. Bahkan Pemda pun turut berkontribusi atas KTP ganda.