Ayo Kita Pilih Pimpinan KPK
Lho bukannya pimpinan KPK dipilih oleh DPR? Apalagi saat ini bukankah DPR sudah mulai menguji calon pimpinan KPK?
Benar, memang DPR yang memilih 4 dari 8 kandidat yang telah melewati ujian oleh Panitia Seleksi. Betul memang DPR yang nanti akan memilih Ketua KPK dari 4 pimpinan baru plus Busyro Muqoddas saat ini menjadi Ketua KPK. Tetapi kita bukan penonton pasif yang cuma bisa melongo dan memandang dari kejauhan proses seleksi itu. Kita turut menentukan, bahkah bisa mengubah jalannya pemilihan.
Pemilihan pimpinan KPK dan juga semua keputusan yang diambil oleh DPR akan sangat menghitung suara publik. Memang anggota DPR sering mengabaikan suara publik, banyak yang terlibat korupsi dan justru kerap menghambat agenda pemberantasan korupsi. Tetapi dalam banyak hal suara publik sangat diperhatikan dan tidak kuasa ditolak oleh anggota DPR. Pembangunan gedung DPR misalnya, akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan penolakan yang luas dari publik, dari kita semua. Suara kita akan sangat menentukan siapa dari 8 kandidat yang akan dipilih oleh DPR.
Panitia seleksi telah memilih 8 nama, bahkan telah membuat peringkat. Berikut ini 8 nama calon pimpinan KPK sesuai peringkat yang dibuat oleh Panitia Seleksi.
1. Bambang Widjojanto
2. Yunus Hussein
3. Abdullah Hehamahua
4. Handoyo
5. Abraham
6, Zulkarnaen
7. Adnan Pandu Pradja
8. Ariyanto Sutadi
Karena pentingnya suara kita semua, maka saya akan coba berbagi informasi tentang sosok kandidat pimpinan KPK. Karena suara dan peran anda juga sangat penting, maka silakan ditambah informasi tentang kandidat pimpinan KPK. Barangkali ada informasi yang terlewat atau tidak diketahui oleh Panitia Seleksi atau barangkali anda semua punya informasi penting lainnya.
http://politikana.com/baca/2011/10/26/ayo-kita-pilih-pimpinan-kpk.html
Wawancara dengan Koran Jakarta
Kasus korupsi masih dianggap menjadi isu elite di Indonesia. Terbukti bahwa korupsi sejauh ini, hanya menjaring para birokrat atau petinggi negara yang bandel memakan uang negara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tergiring untuk memprioritaskan kasus-kasus seperti itu. Yang akhirnya justru membuat posisi KPK dilema dan menanggung beban berlebihan dari semestinya. Kepada wartawan Koran Jakarta, Adiyanto dan Mochamad Ade Maulidin, Danang Widoyoko yang ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu lalu, menceritakan bahwa menindak penguasa yang korup, ada efeknya dan dapat mempengaruhi kinerja KPK. Berikut petikannya.
Apa menurut Anda soal dugaan korupsi di Kemenakertrans?
Itu bukti mafia anggaran yang selama ini menjadi rumor. Ternyata sekarang terbukti. Di luar itu, kewenangan DPR terlalu besar dalam anggaran. Termasuk prosesnya yang sangat tertutup dan hanya anggota badan anggaran dan departemen terkait yang bisa tahu. Ini berbeda dengan rapat DPR lainnya.
Karena, kewenangan seperti itu, lalu mereka dapat menentukan macam-macam anggaran. Bahkan banyak anggaran yang ditentukan di DPR bukan kementerian saja, misalnya soal penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red).
Susno dan Perlindungan Saksi
Oleh J Danang Widoyoko*
KOMPAS.com - Akhirnya gugatan praperadilan yang diajukan Susno Duadji tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang menyatakan penahanan Susno telah dilakukan kepolisian dengan sah.
Meskipun demikian, publik menduga, Susno dijerat dalam kasus korupsi karena ”balas dendam” institusi kepolisian setelah Susno membongkar sejumlah kasus yang melibatkan para petingginya.
Kasus Susno terkesan dicari-cari sebagai balasan dan contoh bagi siapa pun yang hendak membongkar korupsi di kepolisian akan bernasib seperti Susno. Susno sendiri sosok kontroversial.
Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Pajak
Semua pelaku terkait kasus Gayus harus dihukum
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan pemerintah kepada DPR tertulis belanja pemerintah Rp1.202 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari perkiraan belanja 2010 yang hanya Rp1.126,1 triliun.
Untuk membiayainya, penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan. Pada 2011 diharapkan pajak menyumbang Rp839,54 triliun atau meningkat dari perolehan 2010 yang diperkirakan Rp743,33 triliun.
Total kontribusi pajak dalam RAPBN 2011 mencapai 77,23%. Berbeda dengan penerimaan dari pajak yang terus meningkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan. Pada 2011, PNBP turun menjadi Rp243,01 triliun dari Rp247,18 triliun pada 2010.
Memperkuat Posisi Tawar WP
Kekuasaan perpajakan nyaris absolut di Ditjen Pajak
Setelah program Sunset Policy, Ditjen Pajak akan meluncurkan program reformasi perpajakan jilid II. Program reformasi yang diberi nama PINTAR atau Project for Indonesian Tax Administration Reform ini akan memodernisasi sistem administrasi perpajakan.
Kelak para pemilik NPWP akan memiliki rekening pajak seperti halnya rekening di bank sehingga memudahkan proses pembayaran.
Melalui reformasi ini, diharapkan lebih banyak pemasukan dari pajak yang berhasil diperoleh pemerintah. Reformasi pajak memang harus dilakukan oleh kantor pajak karena pajak kini merupakan sumber penerimaan utama anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dalam APBN 2009, pajak diperkirakan memberikan kontribusi Rp652,12 triliun atau 74,81%, sedangkan penerimaan bukan pajak hanya Rp219,52 triliun atau 25,18%.
Penerima suap kasus Miranda Gultom
Dalam sidang perdana kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom, penuntut KPK membeberkan pengakuan para tersangka tentang penerima suap, terutama dari PDI P. Kalau data sudah gamblang seperti ini, maka mau atas nama keadilan dan supremasi hukum, semua harus dibawa ke pengadilan. KPK jangan bicara dulu soal pencegahan. Setelah kasus tuntas baru pikirkan bagaimana caranya agar tindakan ini tidak terulang lagi di DPR……..
 |
 |
|
VIVAnews - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar nama-nama yang diduga menerima cek perjalanan (traveller cheque) saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Semua penerima di daftar jaksa berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) periode 1999-2004.
Dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Muhammad Rum, menyatakan total uang suap yang dialirkan senilai Rp 9 miliar. Uang sebesar ini diserahkan di Restoran Bebek Bali pada Juni 2004, kemudian dibagi-bagikan. Hal Ini tercantum dalam dakwaan terhadap Dudhie Makmun Murod.
Berikut nama-nama yang masuk daftar jaksa:
1. Panda Nababan menerima uang terbesar (Rp1,45 miliar)
2. Williem M Tutuarima (Rp500 juta)
3. Sutanto Pranoto (Rp600 juta)
4. Agus Chondro Prayitno (Rp500 juta)
5. M Iqbal (Rp500 juta)
6. Budhiningsih (Rp500 juta)
7. Poltak Sitorus (Rp500 juta)
8. Aberson M Sihaloho (Rp500 juta)
9. Rusman Lumban Toruan (Rp500 juta)
10. Max Moein (Rp500 juta)
11. JeffeyTongas Lumban Batu (Rp500 juta)
12. Matheos Pormes (Rp350 juta)
13. Engelina A Pattiasina (Rp500 juta)
14. Suratal HW (Rp500 juta)
15. Ni Luh Mariani Tirtasari (Rp500 juta)
16. Soewarno (Rp500 juta)
17. Emir Moeis (Rp200 juta)
18. Sukarjo (Rp200 juta)
Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004 itu dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. Kasus ini mencuat setelah ada pengakuan dari mantan politisi PDIP Agus Chondro.
The Corruption
Akhir Februari yang lalu, aku mengikuti konferensi internasional tentang rule of law dan transisi demokrasi yang diselenggarakan oleh IDEA International dan Institute for Peace and Democracy (IPD) Bali. Pesertanya dari beberapa negara di Asia, diantaranya Shailanja Chandra, seorang aktivis NGO dan penulis. Presentasiku tentang KPK ternyata ditulis oleh Shailaja dalam sebuah media di Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan di Indonesia bukan hanya mampu memberantas korupsi tetapi juga menginspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama.
Thursday, March 4, 2010  New Delhi Today’s Issue |
Home ePaper |
|
 |
||
| City Nation Edit Op-Ed Business World VivaCity Avenues Sports Columnists Forecast Editor’s Mail | ||
| STATE EDITIONS | Bhopal Bhubaneswar Ranchi Kochi Lucknow Chandigarh Dehradun | SUNDAY PIONEER | Agenda Foray | |
OPED | Thursday, March 4, 2010 | Email | Print | 
Fighting corruption Shailaja Chandra The success of Indonesia’s anti-corruption agency KPK in fighting this menace should serve as a lesson for us. We could set up a similar agency to put an end to the evil practice of greasing palms. While other efforts have failed, this novel idea could work The setting was Bali. The event an international conference on fostering democracy and the rule of law. The participants, lawyers, MPs and civil servants from six countries, Indonesia, Bangladesh, Philippines, Nepal, Afghanistan and Myanmar. I was there as an invited speaker on the subject of participatory democracy and grievance redressal systems, in the context of New Delhi. Most intriguing by far was the description of a relatively new Indonesian institution — a Corruption Eradication Commission — born out of public reaction to the brazen corruption that had characterised 30 years of President Suharto’s rule when his family and cronies amassed enormous wealth at public expense. So irrepressible was the public outcry then (1998) that the incoming Government was forced to create a powerful anti-corruption agency — Komisi Pemberantasan Korupsi — as an Act of Parliament. This article dwells on KPK’s resounding success in containing corruption and some lessons for India. The KPK has already prosecuted and jailed over 100 high-ranking officials in five years. It has won every case before the corruption court and had all verdicts upheld by the Supreme Court. Indonesia says her ranking in the International Corruption perception index has improved thereby, giving the country a more ethical reputation worldwide. Among others, the KPK has jailed a Minister, Members of Parliament, heads and key officials of the Central Bank, the Election Commission, the Competition Commission, Governors and Mayors, as well as senior officers from the police and the Attorney General’s office. It has also jailed businessmen, heads of private companies and notably the father-in-law of the President’s son. |
Mencegah Skandal Century Berhenti di Pansus
Pansus Century telah memasuki saat-saat akhir setelah masing-masing
fraksi membacakan pendapat akhirnya. Semua fraksi sepakat ada
masalah dalam Bank Century, terutama sejak awal pendiriannya yakni
pada saat dilakukan akuisisi dan merger. Demikian juga terkait
penyelewengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh manajemen
Bank Century, semua bersepakat terjadi pelanggaran hukum. Akan tetapi
pendapat fraksi terbelah menyangkut keterlibatan Menteri Keuangan
Sri Mulyani dan Wapres Boediono karena Partai Demokrat bersama PKB,
PPP dan PAN membela mati-matian.
Setelah membacakan pendapat akhir, Pansus akan merumuskan kesimpulan
yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada awal Maret.
Diperkirakan pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting karena
perbedaan yang tajam antara partai pendukung SBY dan partai politik
lainnya terkait pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP), keputusan bail out dan pengucuran Penyertaan Modal Sementara
(PMS).
Reformasi Hukum dan Masa Depan Komisi Yudisial
Korupsi di lingkungan peradilan atau lebih populer dikenal dengan mafia
peradilan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Praktek
korupsi yang melibatkan hampir seluruh aktor dalam peradilan masih
melekat dalam peradilan di Indonesia. Berbagai kasus putusan hakim yang
kontroversial masih terjadi di pengadilan kita. Demikian juga suara
miring soal pengadilan masih sering terdengar.
Salah satu indikator penting yang bisa menjadi rujukan adalah berbagai
laporan survey yang secara konsisten menunjukkan tingginya tingkat
korupsi di peradilan Indonesia. Pada tahun 2008 lalu, Political Economy
Risk and Consultancy (PERC), konsultan bisnis berbasis di Hong Kong,
menempatkan peradilan Indonesia sebagai peradilan terkorup dibandingkan
dengan institusi peradilan negara-negara ari sejumlah institusi
peradilan di Asia lainnya. Demikian juga survey Global Corruption
Barometer yang secara rutin dilakukan oleh Transparency Internasional
menempatkan peradilan, terutama pengadilan dan Kepolisian, sebagai
institusi paling korup bergantian dengan parlemen dan partai politik.
Kampanye Anti Korupsi lewat mural
Gerakan pendukung KPK ketika Bibit dan Chandra dikriminalisasi atau Cicak vs Buaya, juga mendapatkan dukungan dari seniman mural di Jakarta. Berikut ini adalah foto-foto mural itu.
