Archive

Archive for January, 2007

Awaiting the results of SBY antigraft campaign

January 23, 2007 Leave a comment

President Susilo Bambang Yudhoyono completed the first year of his five-year term on Thursday. This gives us the opportunity to look back at what he has done since voters gave him an overwhelming victory in the direct presidential election in September, 2004.

Combating corruption was one of his major campaign themes. It is true that corruption was his main concern over the last year, as reflected in his official and off-the-cuff speeches. The President made 35 speeches about corruption, averaging three a month.

Concern about corruption is necessary for any Indonesian leader. International communities see the rampant corruption in Indonesia. The Berlin-based Transparency International (TI) always ranks Indonesia toward the bottom of the Corruption Perception Index survey. There has been no significant change in Indonesia’s ranking in that survey since the end of Soeharto’s regime in 1998. In the latest survey conducted in 2004, TI ranked Indonesia 141 out of 146 countries, or the fifth most corrupt country in the survey.

Another survey conducted by the World Bank, Doing Business in Indonesia 2005, confirmed that Indonesia is not attractive for foreign investors. To invest in Indonesia requires more time, more complex procedures and much more money, all because of corruption.

So, what happened after Susilo became the country’s sixth president? He did not implement many concrete anticorruption programs, especially because the President inherited the same corrupt system that had been built up over decades.

However, some progress was made, which we should acknowledge and appreciate.

First, in law enforcement there are no longer any obstacles for prosecutors who want the President’s permission to prosecute state officials. The Criminal Code states that before state officials, i.e. local and national legislators, mayors, governors and other high-level officials, can be investigated in criminal cases the president must first issue permission. In previous governments, the president rarely gave permission to investigate and prosecute state officials involved in corruption.

Second, during Susilo’s term the Corruption Eradication Commission (KPK) has been a success story. The KPK itself was established before Susilo came to power, but the commission only got the support it needed under Susilo.

Just recently, the KPK conducted a sting to arrest suspects in a corruption scandal in which Supreme Court Chief Justice Bagir Manan has been mentioned as someone who allegedly may have received bribes. And the KPK was instrumental in the prosecution and jailing of Aceh governor Abdullah Puteh, as well as members of the General Elections Commission (KPU).

Third, during Susilo’s presidency several big corruption cases were brought to court by the Corruption Eradication Coordination Team. Furthermore, the haj fund corruption case involving former religious affairs minister Said Agil Husin Almunawar, as well as a corruption case involving Bank Mandiri, are now making their way through the courts. Although the trials are ongoing, many people never imagined such big cases would ever make it to the courts at all.

Although Susilo has demonstrated a determination to eradicate corruption, there are still a number of major problems he must confront.

First, the government does not have an integral strategy to eradicate corruption, not just in terms of prosecution but also prevention and education. Following the example of other countries in combating corruption, Indonesia needs a comprehensive strategy to eradicate corruption that is part of general government reform.

The government has drafted the National Action Plan to Eradicate to Corruption, led by the State Development Planning Agency, but there has never been any mention of the progress achieved by this action plan.

Eradicating corruption will never work without first reforming the bureaucracy. A general and integrated strategy to combat corruption must be implemented simultaneously, and it is very important that the President himself monitor this implementation.

Second, corruption and law enforcement are sensitive issues in politics. The President’s attempt to enforce the law could be seen as an attempt on his part to attack the opposition. That is why, in the name of fairness, justice and equality before the law, the enforcement of the law must be impartial.

So, other large corruption cases involving the inner circle at the State Secretariat and the controversial bonuses paid to the director and commissioner at state electricity company PLN should also be prioritized by the President and the Attorney General’s Office.

Third, the successes achieved by law enforcement are a small milestone in resolving some of the internal problems within law enforcement agencies. The establishment of coordination teams consisting of a prosecutor, police officers and auditors is the short-cut solution to the problem of coordination within law enforcement.

Fourth, the President must focus on short and medium-term goals in eradicating corruption. The President has limited resources and an old system to cope with systemic corruption. To get better results, the President needs to use his resources more efficiently.

The President must decide whether corruption eradication is part of economic recovery, the improvement of public services, the efficiency of the state budget or just about improving Indonesia’s rank in the Corruption Perception Index survey by TI. Each option has its consequences and requirements.

After one year, it is the time for the President to choose an option and start prioritizing his targets.

The Jakarta Post, Opinion and Editorial – October 20, 2005

Categories: Korupsi

Timtas Tipikor: Jalan Pintas Memberantas Korupsi

January 23, 2007 1 comment

Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, harus diakui Presiden SBY membawa perubahan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas utamanya. Tak cukup mengandalkan KPK yang hanya memiliki sumber daya terbatas, Kejaksaan dan Kepolisian, Presiden
membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Timtas Tipikor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2005 beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya unsur Kepolisian dan
auditor dari BPKP, Timtas Tipikor yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, praktis memiliki kelengkapan yang memadi untuk memberantas korupsi.

Tetapi mengapa Presiden perlu membentuk Timtas Tipikor? Bukankah sudah ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arief? Ada dua alasan yang bisa dikemukakan di balik pembentukan tim ini. Pertama, pembentukan Timtas
merupakan pemenuhan janji Presiden saat kampanye lalu untuk memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi. Timtas Tipikor berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain itu, setiap tiga
bulan Ketua Timtas Tipikor harus memberikan laporan perkembangan kerjanya kepada Presiden.

Timtas Tipikor juga mendapat mandat dari Presiden untuk menyelesaikan 19 kasus korupsi. Beberapa diantaranya termasuk “big fish” atau kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah elit politik. Bahkan elit di lingkar inti pemerintahan SBY sendiri. Mulai dari dugaan korupsi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pengelolaan dana haji.

Kedua, pembentukan Timtas Tipikor juga bisa dibaca sebagai
ketidakpercayaan Presiden terhadap kinerja Kapolri dan Jaksa Agung. Praktis tidak ada kemajuan yang signifikan dari Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Yang bisa dicatat sebagai prestasi barangkali hanya banyaknya perkara dugaan korupsi di daerah yang diusut oleh Kejaksaan. Tetapi, selain banyak kasus yang macet atau akhirnya bebas,
kasus korupsi dalam otonomi daerah bukanlah “big fish”. Demikian juga halnya dengan Kepolisian. Bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Kejaksaan, praktis tidak ada prestasi yang dapat dicatat dari polisi dalam pemberantasan korupsi.

Terbukti kemudian, setelah Timtas Tipikor terbentuk, ada perubahan
kinerja yang cukup signifikan. Sejumlah tersangka kasus korupsi
langsung ditahan, diantaranya adalah jajaran direksi bank dan mantan
Menteri Agama. Selain itu, dengan sumber daya yang sebetulnya juga
relatif terbatas, Timtas Tipikor ternyata mampu melakukan penyidikan
secara serempak dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

Faktor penghambat
Meskipun mampu membawa perubahan, keberhasilan Timtas Tipikor masih harus ditunggu. Terutama karena ada banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilannya. Pertama, adalah independensi Timtas Tipikor terhadap intervensi politis dan konflik kepentingan di kalangan eksekutif.

Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara. Karena itu, yang menjadi pelaku korupsi adalah pemegang kekuasaan dan secara politis memiliki dukungan
yang besar pula. Oleh sebab itu, Timtas Tipikor yang sejak awal dibentuk oleh Presiden untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi besar, akan berhadapan dengan koruptor beserta pendukungnya.

Walaupun secara terbuka saat dilantik sebagai Ketua Timtas Tipikor, Hendarman Supanji mengatakan bahwa Presiden mendukung sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan korupsi, independensi dan keberanian Timtas Tipikor masih harus ditunggu. Apalagi dalam dua kasus dugaan
korupsi besar, yaitu Bank Mandiri dan PLN, menyeret sejumlah tersangka yang memiliki keterkaitan dengan pejabat tinggi. Konflik kepentingan di pucuk pimpinan eksekutif bisa menghentikan kasus korupsi yang
ditangani oleh Timtas Tipikor.

Kedua, Timtas Tipikor juga terhambat oleh rendahnya kinerja penyidik. Beberapa kali Hendarman Supanji harus mengganti anggota tim penyidik karena kinerjanya jauh dari harapan. Faktor penghambat ini sesungguhnya berakar pada persoalan internal di Kejaksaan dan juga Kepolisian. Penyidik yang dipimpin oleh Hendarman Supanji pada dasarnya adalah orang-orang yang sama yang turut bertanggungjawab atas
kegagalan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Dengan orang-orang lama, Timtas Tipikor dituntut untuk menyelesaikan sejumlah perkara korupsi besar yang sangat rumit dan kompleks.

Ketiga, korupsi di peradilan atau mafia peradilan juga bisa
menghambat keberhasilan Timtas Tipikor. Seperti terjadi dalam kasus Abdullah Puteh yang ditangani oleh KPK, terdakwa yang divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama justru bisa bebas dengan alasan sakit. Belakangan KPK berhasi menangkap basah upaya penyuapan
yang dilakukan oleh salah seorang pengacara Abdullah Puteh.

Situasi serupa akan dihadapi oleh Timtas Tipikor kelak. Pengadilan yang korup dan hakim yang menjadi pelaku dalam mafia peradilan akan mengadili perkara yang disidik oleh Timtas Tipikor. Karena itulah, masih terlalu dini untuk menilai Timtas Tipikor telah berhasil. Justru kritik dan pengawasan harus terus-menerus diberikan kepada Timtas agar mampu menjebloskan koruptor ke penjara. Apalagi menghadapi konflik kepentingan di pucuk tertinggi eksekutif, tanpa kritis keras dari publik akan membuat Timtas akan menyerah terhadap segala bentuk intervensi politis.

Jalan Pintas Pemberantasan Korupsi

Sesungguhnya, pembentukan Timtas Tipikor merupakan short cut atau jalan pintas untuk memberantas korupsi. Persoalannya, Kejaksaan Agung yang sesungguhnya merupakan institusi resmi dalam pemberantasan
korupsi belum berubah banyak sehingga harus dibuat jalan pintas.

Tetapi jalan pintas melalui Timtas Tipikor merupakan jalan pintas kedua setelah pembentukan KPK. KPK dan pengadilan khusus anti-korupsi dibentuk karena lunturnya kepercayaan terhadap institusi peradilan konvensional.

Memang dalam pemberantasan korupsi diperlukan terobosan-terobosan inovatif dalam penegakan hukum. Istilahnya, untuk menangkap tikus tidak menjadi masalah apakah menggunakan kucing hitam atau kucing belang. Yang penting si tikus harus berhasil ditangkap. Dipergunakannya jalan pintas tidak bukan persoalan bila mampu menyelesaikan masalah.

Namun demikian, selain menggunakan jalan pintas, “jalan utama” toh harus diperbaiki. Artinya, pada saat yang bersamaan, selain membentuk Timtas Tipikor, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus dibenahi. Apalagi baik Timtas Tipikor maupun KPK memiliki keterbatasan sumber daya. Justru agar upaya pemberantasan korupsi dapat dijaga keberlanjutannya, Kejaksaan, Kepolisian dan juga pengadilan harus direformasi dan dibersihkan dari mafia peradilan.

Pada saat yang sama, reformasi juga harus dilakukan untuk efektivitas koordinasi antar berbagai lembaga pengawasan. Bukankah masuknya auditor BPKP ke dalam Timtas Tipikor merupakan jawaban terhadap buruknya koordinasi antara penegak hukum dengan BPKP dan BPK? Tanpa reformasi yang sungguh-sungguh, selamanya penegakan hukum akan
terjebak ke dalam jalan pintas tak berujung.

Categories: Korupsi

Menanti Langkah Soetanto Selanjutnya

January 23, 2007 Leave a comment

Sejak Soetanto menduduki jabatan sebagai Kapolri, boleh jadi sebagian polisi akan kehilangan senyum cerah mereka. Betapa tidak, pada awal kepemimpinannya Soetanto langsung menginstruksikan pemberantasan perjudian. Tidak tangung-tanggung, Soetanto memberi waktu satu minggu
untuk membersihkan perjudian di Indonesia.

“Perang” terhadap judi ini tentu akan meresahkan sejumlah polisi. Sudah menjadi rahasia umum keberadaan justru karena beking dari aparat kepolisian. Sebagian dari uang haram itu mengalir ke kantong polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Sutanto adalah meminta Pusat pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa rekening sejumlah perwira di lingkungan Kepolisian. Kepada Kapolri, PPATK menyerahkan 15 rekening milik perwira polisi yang dicurigai. Terutama karena jumlahnya yang tidak wajar. Jauh di atas pendapatan
resmi seorang polisi.
Problem struktural
Apa yang dilakukan oleh Kapolri merupakan langkah awal yang bagus. Tetapi berbagai persoalan dan dugaan berbagai praktek korupsi di Polri memiliki akar struktural. Sepanjang persoalan struktural dan mendasar tidak diselesaikan, apa yang dilakukan oleh Kapolri tidak akan berkelanjutan.

Problem struktural di kepolisian pertama adalah minimnya dana operasional polisi. Dukungan APBN terhadap polisi dirasakan jauh dari mencukupi. Untuk operasional satu
Kepolisian Sektor yang bertanggungjawab atas keamanan untuk area satu kecamatan, diperkirakan hanya tersedia dana operasional sekitar Rp. 4 juta per bulan. Dana sebesar itu mungkin hanya cukup untuk patroli rutin saja.

Lalu bagaimana bila ada laporan tindak kejahatan? Karena alasan minimnya dana, pelapor harus turut serta membiayai operasional polisi  dalam berbagai bentuk. Baik dalam bentuk cash atau dukungan operasional lain seperti komunikasi atau transportasi.

Celakanya, persoalan keterbatasan dana tidak hanya terjadi pada tingkat operasional polisi di bawah seperti Polsek. Problem pendanaan juga terjadi di tingkat nasional sehingga dalam berbagai operasi yang melibatkan polisi. Misalnya keterlibatan kesatuan Brigade Mobil(Brimob) untuk mengamankan konflik di berbagai daerah, anggaran yang
tersedia tidak menutup pembiayaan, mulai pemberangkatan menggunakan pesawat terbang atau kapal serta operasional polisi di lapangan.

Pertanyaannya kemudian, dari mana asal uangnya? Lagi-lagi polisi menggalang dana dengan mengandalkan sumbangan para pengusaha dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam istilah polisi, penggalangan dana ini dikenal sebagai kemitraan dan partisipasi. Masalahnya kemudian, karena tidak diatur,
penggalangan dana oleh polisi dengan gampang tergelincir dalam praktek pemerasan. Bahkan, karena tidak tranparan, terbuka kemungkinan setoran dari satu tindak kejahatan, seperti judi, dipergunakan untuk menangkap penjahat yang lain.

Salah satu bentuk sumbangan masyarakat adalah pembangunan gedung detasemen 88 di lingkungan Mabes Polri. Gedung bertingkat nan megah itu dibangun tidak menggunakan anggaran APBN. Gedung itu berdiri karena partisipasi atau sumbangan masyarakat. Sayangnya, Polri tidak mengumumkan siapa saja penyumbang gedung tersebut. Jelas yang menyumbang adalah masyarakat yang berkepentingan dengan polisi, dan mereka yang terlibat dalam kejahatan adalah salah satu pihak yang juga sangat berkepentingan dengan polisi.

Persoalan kedua adalah absennya pengawasan internal. Salah satu contoh menarik adalah kaburnya Adrian Waworuntu, salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di Bank Nasional Indonesia (BNI). Salah satu perwira tinggi polisi yang bertanggungjawab atas kaburnya Adrian hanya “diadili” dalam sidang kode etik polisi. Padahal jelas sekali, di balik kaburnya tersangka ada dugaan korupsi.

Meluasnya praktek korupsi di kepolisian juga dapat dilihat secara kasat mata di jalan raya. Damai di tempat atau permintaan uang kepada pelanggar lalu lintas di jalanan merupakan refleksi praktek korupsi di tubuh kepolisian. Pungutan di jalan raya berjalan seolah-olah merupakan praktek wajar dan biasa karena komandan merestui atau paling tidak tutup mata.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada (PSKP UGM) malah menunjukkan indikasi terjadinya proses “bottom-up financial flow”. Unit di bawah, seperti Polsek harus setor ke Polres, dan Polres memberikan ke Polwil dan Polda. Demikian juga unit basah, seperti lalu lintas dan serse harus setor ke Kapolres. Sebagian dari uang itu, yang memang dikelola tidak transparan, dipergunakan untuk kepentingan pribadi komandan.

Pengawasan internal yang tidak berjalan juga mendorong tumbuhnya berbagai praktek korupsi dalam kepolisian. Sudah bukan rahasia, untuk menjadi seorang polisi diperlukan uang suap jutaan rupiah. Laporan penelitian PSKP UGM juga menunjukkan indikasi korupsi dalam rekrutmen
taruna Akademi Kepolisian dan promosi – mutasi di tubuh Polri. Akibatnya, kerap terjadi perwira yang bermasalah justru mendapatkan posisi yang strategis dan melestarikan budaya korup di tubuh
kepolisian.

Persoalan ketiga, terkait dengan pendanaan dan transparansi anggaran, adalah bisnis polisi. Seperti halnya TNI, polisi menguasai ratusan unit bisnis di bawah yayasan dan koperasi. Bila UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengatur bahwa TNI harus keluar dari bisnis, tidak ada aturan serupa di Kepolisian.

Sama seperti yang terjadi di TNI, bisnis yang pada awalnya dibentuk  untuk meningkatkan kesejahteraan anggota justru tidak jelas tata kelolanya. Boleh jadi, seperti yang terjadi di TNI, keuntungan bisnis lebih banyak masuk ke kantong para komandan daripada kesejahteraan polisi secara keseluruhan. Hanya saja, untuk mengetahui kondisi bisnis polisi perlu dilakukan audit. Mengingat setelah krisis banyak
perusahaan yang bangkrut.

Bisnis lain yang perlu diaudit adalah dana pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Seharusnya dana itu masuk ke kas negara seluruhnya. Tetapi agaknya, dana yang dikelola tidak transparan dan tanpa akuntabilitas publik, justru
dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan polisi.

Kepentingan polisi di sini boleh jadi adalah kepentingan segelintir perwira tinggi. Belum lagi soal banyaknya pungutan dan penyuapan dalam pengurusan SIM dan STNK yang harus dibayar oleh masyarakat. Tak ayal lagi, dalam Survei
Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia yang dibuat oleh Partnership for Governance Reform tahun 2002, polisi, khususnya polisi lalu lintas, adalah institusi terkorup dari 25 institusi publik yang disurvei.

Persoalan keempat yang sangat penting adalah pembagian peran dengan TNI, terutama TNI AD. Meskipun TNI bertugas dalam bidang pertahanan negara dan polisi di bidang keamanan, pada prakteknya di lapangan terjadi tumpang tindih. Keberadaan komando teritorial TNI menjadikan
tentara juga terlibat dalam peran menjaga keamanan.

Terkait dengan TNI, persoalan yang perlu diselesaikan adalah
keberadaan Brigade Mobil. Pada dasarnya, polisi adalah aparat sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi  faktanya, kualifikasi dan peralatan yang dipergunakan oleh Brimob adalah untuk bertempur atau combatant unit. Padahal seharusnya sebagai aparat sipil, polisi termasuk non-combatant unit. Dualisme ini
berujung pada persaingan antara polisi, khususnya Brimob dengan TNI AD yang sering muncul dalam bentuk konflik terbuka dan menelan korban jiwa di kedua belah pihak.

Harapan kepada Soetanto
Meskipun masih langkah awal, masyarakat bisa berharap kepada Soetanto. Apa yang dilakukan oleh Soetanto patut mendapat dukungan, meskipun ada sejumlah catatan. Seperti janjinya membersihkan judi dalam waktu satu minggu saja yang belum tercapai, atau pertanyaan mengapa hanya
penjudi kelas teri yang ditangkap oleh polisi.

Agar apa yang dilakukan oleh Soetanto benar-benar mampu memperbaiki citra polisi dan membersihkan korupsi di dalam kepolisian, persoalan-persoalan mendasar harus dijawab oleh Kapolri. Tidak dalam bentuk gebrakan tetapi dalam rupa program yang berkelanjutan. Program jangka panjang guna membongkar dan mengikis habis rejim korup di tubuh
kepolisian.  Sepanjang korupsi masih mewarnai institusi polisi, maka tindakan yang dilakukan Soetanto hanya bersifat sementara. Bila polisi korup tidak dibersihkan, maka inisiatif Soetanto hanya akan menjadi sepenggal catatan dalam sejarah kepolisian.

Categories: Security Sector

Korupsi BUMN dan Corporate Governance

January 19, 2007 1 comment

Satu per satu kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai  diselidiki dan disidik oleh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang dikoordinir langsung oleh Presiden. Terakhir, dugaan korupsi
terjadi di Bank Mandiri dan PLN yang total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Praktek salah urus yang menjadikan BUMN “sapi perah” berbagai kepentingan telah mewarnai pengelolaan BUMN selama ini. Alih-alih mendapat untung, justru pemerintah sebagai pemegang saham harus menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN.

Dari 158 BUMN yang beraset mencapai Rp. 1163,64 triliun, keuntungan yang berhasil diraih sebelum pajak tahun 2004 hanya Rp. 49,82 triliun. Sementara kontribusi melalui berbagai macam pajak yang harus dibayar mencapai Rp. 25 triliun per tahun 2003.

Pendapatan itu tentu tidak sebanding dengan besarnya aset BUMN. Apalagi 80% dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 10 BUMN saja. Sebagian besar BUMN yang lain dalam keadaan keuangan yang terus merugi. Karena itu, keuntungan yang didapat oleh pemerintah menjadi tidak berarti karena pada saat yang sama pemerintah juga harus memberi subsidi kepada BUMN yang lain.

Reformasi corporate governance
Untuk memberantas korupsi di BUMN, penegakan hukum tidak mencukupi. Terutama karena sesungguhnya praktek korupsi di BUMN tentu tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi politik korup yang melingkupinya. Dalam situasi seperti ini, praktek KKN merupakan cara berbisnis yang
wajar dan harus dilakukan karena para kompetitornya juga melakukan hal yang sama.

Selama praktek berbisnis yang melegalkan cara-cara korupsi masih terus berlangsung, selama itu pula praktek korupsi tidak pernah bisa dibersihkan dari BUMN.  Apalagi struktur politik juga cenderung korup. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap partai politik dan kandidat dalam Pemilu amat besar. Karena itu, para politisi harus menjalin hubungan baik dengan siapa pun yang memiliki modal. Termasuk BUMN.
Kondisi seperti ini yang menjebak BUMN pada posisi sebagai brankas untuk keperluan siapa pun yang berkuasa.

Karena itu, untuk membebaskan BUMN dari ajang sapi perah,  penegakan hukum harus diiringi dengan reformasi pengelolaan BUMN yang komprehensif. Salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah penerapan good corporate governance. Pada dasarnya, corporate governance mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan serta menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam
berbisnis.

Inisiatif reformasi corporate governance ini sudah berjalan sejak lama. Terutama dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank. Lembaga-lembaga pengusung neo-liberal tersebut berkepentingan mendorong penerapan praktek bisnis yang bersih dari korupsi. Dalam kondisi yang bebas KKN, kompetisi bisa berjalan dengan normal dan
terbentuk pasar mendekati sempurna seperti yang digagas oleh pemikiran neo-liberal.

Tetapi inisiatif dari lembaga keuangan internasional itu mendapat resistensi dari berbagai kelompok bisnis yang selama ini justru mendapat keuntungan dari praktek korupsi. Konglomerasi yang mendominasi perekonomian Indonesia pada dasarnya dibentuk, dibesarkan dan difasilitasi oleh penguasa. Terang saja, penguasa modal lokal ini menolak agenda kepentingan internasional. Apalagi tak bisa dipungkiri,
lembaga-lembaga itu bukan tanpa kepentingan. Pasar bebas dan globalisasi yang hendak diciptakan dalam prakteknya justru memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara industri maju.

Akan tetapi kompetisi dua kepentingan utama yang membentuk perekonomian  Indonesia itu berakhir sudah dengan kemenangan kepentingan neo-liberal. Krisis ekonomi menjatuhkan konglomerasi pada titik paling dasar dalam bisnis mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi
siapa pun pemerintah yang berkuasa selain menuruti keinginan lembaga keuangan internasional dengan imbalan dukungan dalam menghadapi krisis.

Membenahi BUMN
Penegakan hukum sudah mulai berjalan, walaupun hasil akhirnya masih harus ditunggu. Berjalannya penegakan hukum memberikan momentum bagi reformasi corporate governance, walaupun kepentingan lembaga keuangan
internasional juga harus dicermati oleh pemerintah.

Untuk menghilangkan korupsi di BUMN, pertama pemerintah harus membersihkan lingkungan bisnis yang menyuburkan praktek KKN selama ini. Pemerintah harus mendorong terciptanya iklim berbisnis yang bersih. Himbauan dan kode etik seperti yang tercantum dalam kode good corporate governance terbukti tidak memadai. Banyak perusahaan yang dinilai bagus dalam menerapkan GCG justru dengan mudah terjebak dalam praktek korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat aturan yang dengan tegas melarang praktek suap-menyuap dalam bisnis.

Kedua, praktek korupsi dalam bisnis tidak hanya dinikmati oleh kalangan pebisnis saja. Tetapi uang “haram” itu sebagian mengalir ke kantong para pejabat pemerintah. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Karena itu, soal laporan kekayaan pejabat negara harus menjadi instrumen preventif yang penting. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan
Korupsi harus bekerja keras menjadikannya sebagai instrumen untuk penyidikan kasus korupsi.

Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan yang ada hanya dalam bentuk Keppres dan tidak ada sanksi hukumnya. Pelanggaran Keppres hanya pelanggaran administrasi saja.  Sehingga keberadaan UU pengadaan barang dan jasa, terutama dengan memasukkan pasal-pasal anti korupsi dapat membersihkan praktek korupsi di lingkungan birokrasi.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah memberikan target yang terukur kepada direksi dan komisaris BUMN. Jangan sampai BUMN terus merugi sementara gaji dan fasilitas direksi dan komisaris tidak pernah berkurang. Karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi korporatisasi BUMN.
Selama ini, pengelolaan BUMN lebih mengarah ke strategi privatisasi ntuk menutup defisit APBN. Cara ini dianggap jalan pintas, tidak erorientasi jangka panjang dan terkesan tunduk kepada agenda lembaga keuangan internasional.

Strategi korporatisasi dengan memberi target yang terukur kepada direksi dan komisaris serta menjauhkan BUMN dari berbagai intervensi politis merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tabloid Opini, Edisi 11. 21-27 Juli 2005.

Categories: Lain-lain

Cendekiawan dan Korupsi

January 19, 2007 Leave a comment

BANYAK pihak yang terperangah, terkejut dan setengah tidak percaya ketika mendengar kabar KPK menangkap basah Mulyana W Kusumah saat mencoba menyuap auditor BPK. Bagaimana mungkin orang seperti Mulyana, aktivis HAM-cum-akademisi bisa melakukan tindakan serendah itu? Juga ketika KPK mulai mengarahkan penyelidikan dugaan korupsi di KPU. Bukankah sebagian besar anggota KPU adalah akademisi dan cendekiawan yang terhormat? Bagaimana mungkin mereka melakukan korupsi?

Julien Benda, penulis buku klasik, Pengkhianatan Kaum Intelektual, membagi masyarakat dalam dua bagian yang tidak bersentuhan sama sekali (Dhakidae, 2003). Pertama adalah cendekiawan yang dipandang sebagai golongan yang mendedikasikan hidupnya dalam pencarian kebenaran utama.

Mengikuti prinsip yang dikembangkan dalam metode ilmiah, pencarian terhadap kebenaran menjadi tujuan utama. Karena itu, cendekiawan dipandang bukanlah orang yang mengejar kepentingan duniawi. Cendekiawan tidak tergoda oleh nikmatnya kekayaan dan manisnya kekuasaan. Justru sebaliknya, mereka mencari kebenaran di dalam kesederhanaan.

Golongan kedua adalah kaum awam yaitu mereka yang seluruh hidupnya terikat kepada fungsi mengejar kepentingan material dan duniawi. Termasuk dalam golongan ini adalah pedagang, politikus, dan masyarakat biasa. Oleh Julien Benda, kaum awam ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada cendekiawan. Karena itu, intelektual yang mengabdi kepada kaum awam, terutama penguasa, dianggap pengkhianat. Mereka mengkhianati tujuan hidupnya dan mengingkari posisi kelasnya yang terhormat.

Benda menempatkan cendekiawan dalam posisi yang sangat tinggi, bahkan nyaris absolut. Tetapi, realitasnya tidak hitam putih seperti yang ditulis oleh Julien Benda. Pencarian kebenaran yang menjadi obsesi oleh kaum cendekiawan sejatinya tidak berada di ruang hampa. Pengembangan ilmu pengetahuan membutuhkan campur tangan kekuasaan. Karena itu, sesungguhnya kekuasaan politik, dalam tingkatan tertentu, turut menentukan kebenaran itu sendiri.

Tentu masih segar dalam ingatan kita pengalaman di bawah pemerintahan Orde Baru yang represif.  Kekuasaan turut menentukan apa yang boleh dipelajari, apa yang dilarang. Saat itu bahkan intelijen bisa hadir di ruang kelas, mengikuti ceramah akademis dan ikut menentukan buku apa yang boleh dan harus dibaca. Intervensi kekuasaan juga berimplikasi pada pendanaan. Topik penelitian yang disukai oleh penguasa akan mendapat kucuran dana besar. Sebaliknya, gagasan yang berseberangan atau paradigma yang berlawanan, tidak akan mendapat dukungan pendanaan yang memadai.

Oleh sebab itu, posisi cendekiawan tidaklah setinggi seperti yang digambarkan oleh Julien Benda. Bahkan cendekiawan kerap menjadi bagian dari aparatur kekuasaan. Apalagi kekuasaan juga beroperasi, salah satunya, melalui bahasa sehingga keberadaan cendekiawan sangat diperlukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Tentang cendekiawan, Daniel Dhakidae memberikan gambaran yang lebih realistis tentang cendekiawan. Menurutnya, cendekiawan merupakan hasil dari suatu pola hubungan antara modal, kekuasaan, dan kebudayaan. Karena itu, meskipun cendekiawan adalah anak kandung kebudayaan, eksistensinya tidak bisa dipisahkan dari modal dan kekuasaan (Dhakidae, 2003). Mengikuti pengertian ini, cendekiawan yang menjadi bagian dari kekuasaan, dapat dengan mudah tergelincir untuk menyalahgunakannya. Termasuk melakukan korupsi.

Pemilihan Umum 1999 diselenggarakan oleh KPU yang beranggotakan perwakilan partai politik. Dalam perjalanannya, KPU justru sering terperosok dalam konflik tiada akhir di antara anggotanya. Klimaksnya, hasil akhir dari Pemilu 1999 tidak ditentukan oleh KPU yang gagal menyatukan suara, melainkan oleh Presiden Habibie waktu itu.

Pada saat yang sama, berbagai dugaan korupsi merebak dalam pengadaan barang dan jasa di KPU. Korupsi diduga terjadi pada hampir seluruh pengadaan material untuk pemilu. Alih-alih mendapatkan harga murah dan menghemat keuangan negara, anggota KPU justru memberikan kontrak kepada pengusaha dekatnya. Karena korupsi, dua mantan anggota KPU telah divonis bersalah oleh pengadilan.

Belajar dari pengalaman, KPU pun diubah. Anggotanya bukan lagi perwakilan dari partai politik tetapi tokoh masyarakat yang independen. Diharapkan, mereka menjadi wasit yang adil bagi partaipolitik yang berkompetisi. Dalam situasi seperti ini, sejumlah cendekiawan dan aktivis berhasil menjadi anggota KPU.

Masuknya cendekiawan dalam KPU tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang menempatkan kaum intelektual pada posisi tinggi dan terhormat dimasyarakat.

Para pencari kebenaran sejati itu dianggap tidak memiliki hasrat politik untuk berkuasa dan menimbun harta. Apalagi sebagian di antaranya masih aktif di dunia akademis. Dunia yang sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan etos kerja keras. Karena itu, beranggotakan cendekiawan, KPU diharapkan menjadi wasit yang adil danbersih.

Pemilu 2004 berjalan dengan lancar. Bahkan ancaman munculnya konflik horizontal tidak terjadi selama proses pemilu. Dari sisi penyelenggaraan, KPU patut mendapat penghargaan. Tetapi keberhasilan menyelenggarakan Pemilu 2004 ternoda oleh dugaan korupsi. Seperti kejadian dalam Pemilu 1999, korupsi diduga mewarnai pengadaan barangdan jasa di KPU. Bahkan situasinya lebih buruk, anggota KPU nan terhormat justru tertangkap basah melakukan penyuapan.

Seakan tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, ada sejumlah penjelasan mengapa KPU bisa jatuh dalam praktik korupsi. Pertama, korupsi pada dasarnya merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memegang kekuasaan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula godaan untuk melakukan korupsi. Dalam konteks ini, cendekiawan yang menjadi anggota KPU memegang kekuasaan yang amat besar dan dengan mudah tergoda untuk menyalahgunakannya.

Kedua, korupsi sering kali tidak terjadi dan dilakukan secara telanjang, seperti mengambil uang di atas meja. Korupsi dilakukandalam birokrasi dengan segala prosedurnya dan terjadi tanpa disadari. Seolah-olah dana yang mengalir ke kantong adalah harta yang sah. Karena itu, diperlukan keahlian teknis pada bidang-bidang khusus untuk bisa mencegah terjadinya korupsi. Dalam konteks ini, korupsi di KPU terjadi karena absennya sistem integritas.
Media Indonesia, 4 Mei 2005.

Categories: Korupsi

Pola-Pola Korupsi Pajak

January 19, 2007 3 comments

Kwik Kian Gie akhirnya meminta maaf kepada Dirjen Pajak. Di sebuah koran nasional, Kwik menyatakan permintaan maafnya. Permintaan maaf itu menyusul somasi Dirjen Pajak agar Kwik membuktikan artikel yang ditulisnya di koran yang sama, bahwa sekitar Rp. 140 triliun pajak hilang dikorupsi.

Setelah Kwik, giliran Faisal Basri yang diminta memberikan data. Seperti Kwik, Faisal juga menyatakan korupsi besar-besaran dalam perpajakan. Faisal memperkirakan Rp. 40 triliun pendapatan negara dari pajak dikorupsi. Walaupun perkiraannya tidak sebesar Kwik, tetapi angka itu sangat besar. Lebih 15% dari total pengeluaran pemerintah pada APBN 2005.

Meskipun perhitungan dua ekonom menghasilkan angka yang berbeda, soal korupsi di perpajakan orang sudah mengetahui. Bahkan sudah menjadi rahasia umum. Salah satu indikasi adanya korupsi pajak dapat dilihat pada sejumlah survey yang telah dilakukan.

Survey Indeks Persepsi Penyuapan (Bribery Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International Indonesia 2005 menempatkan Dirjen Pajak sebagai institusi yang paling banyak menerima suap setelah Bea Cukai. Sebelumnya, pada survey barometer korupsi global 2004 yang dikeluarkan oleh Transparency International, pajak menempati peringkat ke-6 lembaga terkorup di Indonesia. Tahun 2001, Partnership for Governance Reform juga melakukan survey serupa. Survey Nasional mengenai korupsi itu menempatkan Dirjen Pajak di urutan ke 5 sebagai institusi terkorup di Indonesia.

Dari berbagai survey dan indeks perbandingan korupsi, yang terungkap adalah persepsi masyarakat. Persepsi memang bukan realitas. Tetapi persepsi tersebut menggambarkan realitas. Apalagi yang menjadi responden survey – terutama yang diselenggarakan oleh Transparency Internasional – adalah para pebisnis yang dianggap sebagai pelaku dalam berbagai praktek penyuapan. Karena itu, agak sulit membantah survey-survey di atas yang menempatkan Kantor Pajak sebagai salah satu institusi terkorup. Pun ketika Dirjen Pajak mengumumkan telah mengeluarkan peringatan kepada 300 aparatnya setiap tahun dan 30 diantaranya dipecat dengan tidak hormat. Tidak otomatis menghapus citra korup di dinas yang menjadi andalan pendapatan negara itu.

Pola-pola korupsi
Lalu bagaimana korupsi pajak dilakukan? Tahun 2001, Indonesia Corruption Watch melakukan studi kualitatif terhadap pola-pola korupsi di sektor pajak. Menggunakan terminologi korupsi Syed Husein Alatas (lihat SH Alatas, “Korupsi: Sebab, Sifat dan Fungsi”, 1987), ada tiga pola korupsi pajak.

Pola pertama, transaktif-nepotis di personalia, terutama dalam penempatan pegawai pajak. Disebut korupsi transaktif karena menguntungkan pegawai pajak dan personalia Ada transaksi dalam korupsi. Personalia mendapatkan uang suap, sementara pegawai mengincar kantor pajak yang “basah” atau menghindari penempatan di daerah terpencil.

Pola ini juga menjadi mekanisme untuk mempertahankan budaya korupsi di perpajakan. Pegawai baru di Dirjen Pajak akan berhadapan dengan tradisi seperti ini. Mereka akan dihadapkan pada dua pilihan: ikut dalam praktek korupsi atau tetap lurus. Menjadi jujur tidak masalah, sepanjang mereka tidak bicara. Kalau sampai ada yang membongkar praktek korupsi, pegawai yang jujur bisa dimutasi di daerah terpencil.

Pola kedua, autogenik-ekstortif dalam administrasi pajak. Autogenik merujuk pada korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak mengikuti kewenangan yang ada padanya. Ekstortif merujuk pada praktek pemerasan. Pola ini menggambarkan bagaimana petugas pajak meminta imbalan jasa untuk pengurusan administrasi perpajakan. Sekedar contoh, untuk mengurus NPWP membutuhkan waktu tiga minggu. Dengan memberikan uang pelicin kepada petugas pajak, proses tersebut bisa dipersingkat.

Pola ketiga, transaktif-autogenik dalam bentuk negosiasi pajak. Pola ini menunjukkan bagaimana praktek korupsi di pajak berjalan saling menguntungkan. Baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Wajib pajak bisa mendapatkan pengurangan dari kewajiban yang seharusnya. Sementara petugas pajak mendapatkan komisi atas pengurangan kewajiban tersebut.

Dalam beberapa kasus, kadang kala negosiasi pajak dilakukan secara ekstortif. Dalam hal ini, wajib pajak “diperas” oleh petugas pajak dengan memberikan tagihan yang amat besar. Lalu, tagihan itu bisa diturunkan sesuai kesepakatan dengan imbalan uang kepada petugas.

Pola ketiga ini yang diungkapkan oleh Kwik Kian Gie maupun Faisal Basri. Menggunakan estimasi ekonomi, kedua pengamat ekonomi itu memperkirakan negosiasi pajak merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Membongkar korupsi pajak
Pola korupsi transaktif yang saling menguntungkan di sektor pajak sulit untuk dibongkar. Kecuali pembuktian terbalik diterapkan sepenuhnya. Sayangnya, perangkat hukum kita belum mengadopsi sistem pembuktian terbalik. UU No.31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya menerapkan pembuktian terbalik secara terbatas. Pembuktian terbalik menjadi hak terdakwa dalam pengadilan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Beban pembuktian masih ada pada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Karena itu, usulan menerapkan pembuktian terbalik sulit dilakukan karena harus mengubah UU anti-korupsi terlebih dahulu.

Salah satu terobosan yang bisa dipergunakan adalah memberikan perlindungan terhadap saksi. Memang UU Perlindungan Saksi belum disahkan. Tetapi Dirjen Pajak bisa membuat terobosan. Dirjen Pajak bisa memberikan perlindungan kepada pelapor yang bisa memberikan informasi petugas pajak yang nakal. Atas informasinya, wajib pajak tidak akan mendapat sanksi, baik pidana maupun denda.

Pada dasarnya, cukup banyak wajib pajak yang bersedia membayar pajak kepada negara. Dengan perlindungan bagi saksi-pelapor, Dirjen Pajak bisa menindak para petugas pajak yang korup. Dan langkah ini jauh lebih murah dan efisien untuk membersihkan citra daripada menuntut ekonom seperti Faisal Basri di pengadilan.

Koran Tempo, 15 April 2005

Categories: Korupsi

Korupsi dan Pelanggaran HAM

January 19, 2007 9 comments

 

Selama ini, persoalan korupsi dilihat secara terpisah dari hak asasi manusia (HAM). Bahkan dalam perbincangan tentang agenda pemberantasan korupsi, perspektif penegakan HAM kurang mendapat perhatian. Padahal sesungguhnya, HAM bisa menjadi salah satu alat analisis terhadap praktek Karena korupsi selalu menimbulkan korban, yaitu masyarakat luas. Ini yang membedakan secara mendasar antara koruptor dan maling. Bila sekolah dicuri, yang hilang mungkin hanya uang, seperangkat peralatan mengajar, dsb. Tetapi bila korupsi terjadi di sekolah, bisa diperkirakan seluruh dunia

Strategi yang elitis

Korupsi dimengerti sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk kepentingan pribadi. Dari sisi hukum, UU Anti Korupsi merumuskan empat unsur dalam tindak pidana korupsi, yaitu unsur penyalahgunaan wewenang, unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, unsur merugikan keuangan negara dan unsur pelanggaran hukum.

Pengertian lain tentang korupsi yang sangat terkenal dirumuskan oleh Robert Klitgaard. Klitgaard merumuskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan kewenangan tidak diimbangi dengan akuntabilitas. C = M + D – A, Corruption = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas.

Bila kita berhenti pada pengertian ini memang seolah-olah korupsi tidak ada relevansinya dengan HAM. Pada ranah strategi, pemberantasan korupsi juga tidak terlalu terkait dengan penegakan HAM. Kalau mengikuti rumus Klitgaard, korupsi dapat diberantas dengan mengurangi monopoli dan kewenangan serta pada saat yang sama mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Dari sisi hukum, korupsi dapat diberantas dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap pelakunya sehingga menimbulkan efek jera bagi yang lain. Individu-individu korup dapat ditekan dengan dijatuhkannya sanksi yang berat.

Strategi pemberantasan korupsi yang dominan di Indonesia saat ini juga mengikuti pola serupa, dilakukan melalui reformasi kelembagaan. UU Anti Korupsi yang dianggap tidak relevan diganti dengan UU yang lebih komprehensif dan mutakhir. Kejaksaan dan Kepolisian yang dinilai gagal memberantas korupsi dikurangi perannya dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini pun dilengkapi dengan kewenangan luar biasa untuk menerobos berbagai hambatan dalam penegakan hukum seperti yang dialami oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Tujuan akhirnya adalah adanya sanksi berat bagi koruptor.

Tetapi strategi tersebut tidak berjalan dengan efektif. Terutama karena cenderung elitis dan tidak mengikutsertakan masyarakat. Pemberantasan korupsi, dalam kerangka kerja strategi ini, adalah tugas ahli hukum, peneliti dan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu, termasuk NGO di dalamnya. Yang muncul kemudian bukan partisipasi, tetapi mobilisasi dukungan masyarakat untuk kebijakan yang telah dirumuskan. Karena itu, meskipun berbagai peraturan dan UU dibuat, lembaga dan komisi dibentuk, pemberantasan korupsi seakan tidak menunjukkan hasil.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan melihat korupsi sebagai pelanggaran HAM. Demikian juga dengan strategi pemberantasan korupsi, harus diletakkan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan HAM.

HAM dan korupsi

Untuk mempertemukan gagasan tentang HAM dan korupsi dapat dilihat pada dokumen-dokumen HAM, yaitu Universal Declaration of Human Right, The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Right (ICESCR).

Dari dokumen-dokumen di atas, korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran HAM. Terutama pada beberapa hak sebagai berikut.

· Hak untuk berafiliasi

Termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (ICCPR Pasal1, ICESCR Pasal 1), hak untuk berorganisasi (ICCPR Pasal 22, ICESCR Pasal 8), hak kebebasan praktek dan kepercayaan budaya (ICCPR Pasal 27, ICESCR Pasal 15) dan hak kebebasan beragama (ICCPR Pasal 18). Pelanggaran atas hak ini terjadi bila korupsi terjadi pada kebijakan yang diambil pemerintah yang menyebabkan kerusakan lingkungan, menguntungkan perusahaan besar dan meminggirkan masyarakat adat yang telah menghuni kawasan tersebut turun temurun.

· Hak atas hidup, kesehatan tubuh dan integritas

Termasuk dalam kategori ini adalah bebas dari penyiksaan (ICCPR Pasal 7), hak atas kehidupan (ICCPR Pasal 6), hak atas kesehatan (ICESCR Pasal 12) dan hak atas standar hidup yang memadai (ICESCR Pasal 11). Salah satu contoh dari pelanggaran ini adalah impor limbah berbahaya dari Singapura. Bagaimana mungkin limbah berbahaya yang mengancam tidak hanya kelestarian lingkungan tetapi juga kesehatan bisa masuk ke Indonesia? Penyebabnya adalah korupsi yang melibatkan banyak pihak.

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI menggunakan fasilitas Freeport di Papua. Dengan tuduhan terlibat Organisasi Papua Merdeka, aparat TNI yang mendapat dana “keamanan” dari PT Freeport melakukan penyiksaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang menentang kehadiran Freeport.

· Hak untuk berpartisipasi dalam politik

Termasuk dalam kategori ini adalah hak kebebasan berekspresi (ICCPR Pasal 19), hak untuk memilih dalam pemilihan umum (ICCPR, Pasal 15). Kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bentuk. Pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dapat dilihat pada gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap media dan aktivis anti korupsi.

Demikian juga berbagai praktek money politics dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk memilih. Dengan adanya money politics, pilihan yang diberikan oleh para pemilih bukan atas kehendak pribadi tetapi karena motivasi uang sehingga pemilihan umum tidak memiliki integritas lagi.

· Hak atas penegakan hukum dan non-diskriminasi

Hak ini termasuk hak atas pengadilan yang adil dan penghargaan individu setara di depan hukum (ICCPR, Pasal 9-15). Kategori pelanggaran atas hak ini dapat kita saksikan pada korupsi di peradilan. Karena korupsi, hakim tidak memutuskan berdasarkan keadilan tetapi justru pada besarnya uang yang diberikan. Akibatnya, banyak koruptor besar yang dibebaskan atau mendapat hukumgan ringan, sementara maling ayam di kampung mendapatkan hukuman yang berat.

· Hak atas pembangunan sosial dan ekonomi

Termasuk dalam kategori ini adalah kondisi kerja yang layak (ICESCR, Pasal 6-9), hak atas pendidikan (ICESCR, Pasal 13-14). Kedua hak ini dapat dilanggar melalui alokasi budget yang tidak adil. Seperti dapat kita saksikan pada APBN, sebagian besar alokasinya untuk pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri. Anggaran pendidikan hanya mendapat kurang dari 10%. Apalagi anggaran kesehatan yang jauh dibawahnya. Jelas dalam kategori ini, negara telah melakukan pelanggaran HAM.

Penutup

Dengan menggunakan HAM sebagai perspektif dalam melihat dan menganalisis korupsi, kita dapat menunjukkan korban dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Melalui analisis HAM, wacana korupsi dapat dibersihkan dari kajian dalam bentuk angka dan perhitungan teknis serta analisis hukum yang manipulatif. Melalui HAM, kita melihat deretan korban korupsi yang akan terus bertambah.

Pada gilirannya, menggunakan instrumen HAM akan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Karena melalui perspektif HAM dapat ditunjukkan dengan nyata bagaimana masyarakat menjadi korban.

Dengan menggunakan analisis HAM, strategi pemberantasan korupsi juga dapat diperkaya. Strategi pemberantasan korupsi dapat diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap sejumlah praktek korupsi yang merupakan pelanggaran HAM. (Makalah pengantar diskusi BEM Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, 5 November 2004).

Daftar pustaka

1. Baswir, Revrisond, dkk. 2003. Pembangunan Tanpa Perasaan. Jakarta: ELSAM.

2. Cockroft, Laurence. 1999. Corruption and Human Right: A Crucial Link. Berlin: Working Paper Transparency International <www.transparency.de>.

3. Jayawickrama, Nihal. 1998. Corruption – A Violation of Human Right?. Berlin: Working Paper Transparency International <www.transparency.de>.

4. Pearson, Zoe. Human Right and Corruption. Canberra: Center for Democratic Institutions, Australia National University.

Categories: Korupsi
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.