Home > My Kampung > KTP Ganda

KTP Ganda

Pemkab Tangerang telah mengeluarkan ancaman untuk memidanakan mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. Tidak tanggung-tanggung, hukuman denda Rp. 25 juta atau 2 tahun penjara akan dikenakan kepada mereka yang kedapatan memiliki KTP ganda. Ini merupakan hukuman maksimal dari UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, seperti dikatakan oleh Kepala Seksi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang Gatot Gunapria, sanksi tersebut akan diberlakukan karena kepemilikan KTP ganda melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Radar Banten, 14/1/09).

Tentu kita semua menyambut baik rencana untuk menegakkan hukum. Apalagi memang kepemilikan KTP ganda menimbulkan berbagai persoalan serius. Berbagai tindak pidana seperti penipuan atau terorisme terjadi karena pemalsuan identitas seperti yang tertera di dalam KTP. Namun demikian, sebelum Pemda melakukan razia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan karena KTP ganda sesungguhnya bukan kesalahan anggota masyarakat saja. Bahkan Pemda pun turut berkontribusi atas KTP ganda.

Faktor pendorong

Aparat Pemda Kabupaten Tangerang perlu memahami mengapa sebagian penduduk memiliki KTP ganda. Menurut saya bukan karena masyarakat hendak melawan hukum, tetapi karena ada kemudahan bila memiliki KTP dobel dan sejumlah kesulitan bila hanya memiliki satu KTP. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang memiliki KTP dobel. Pertama, kepemilikan ganda disebabkan oleh inefisiensi birokrasi perijinan. KTP, Paspor, SIM dan berbagai identitas lain dikelola secara terpisah. Tidak ada keterkaitan antara Pemda yang berwenang mengeluarkan KTP dengan Imigrasi yang mengeluarkan paspor atau Kepolisian yang menerbitkan SIM.

Apabila misalnya saya pindah daerah, maka kemudian saya harus mengurus membuat KTP baru. Meskipun dikatakan KTP nasional, faktanya tetap saja KTP itu lokal. Tidak ada kemudahan dan pelayanan yang cepat untuk mutasi dan penggantian kartu identitas karena memang pemerintah belum memiliki database terpadu dan terkoneksi. Proyek Single Identity Number (Nomor Identitas Tunggal) yang didengung-dengungkan oleh pemerintah pusat hingga kini belum ada kabarnya. Seharusnya bila pemerintah sudah memiliki nomor identitas tunggal, tentu tidak akan ada lagi problem KTP ganda.

Akibat birokrasi yang terpisah itu, justru ada sejumlah keuntungan dengan memiliki KTP ganda. Misalnya dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Lebih murah mengurus KTP baru (dan tidak perlu membuang KTP lama) agar tidak perlu membayar biaya mutasi kendaraan bermotor. Ongkos mutasi kendaraan bermotor justru lebih mahal daripada membuat KTP baru sehingga akhirnya mendorong orang untuk memiliki KTP ganda.

Kedua, akar terjadinya KTP ganda adalah mudahnya persyaratan untuk menerbitkan KTP baru. Sudah menjadi rahasia umum, seseorang dengan mudah mendapatkan KTP baru dengan menyuap petugas. Celakanya, birokrasi yang amburadul memberikan insentif sehingga melestarikan praktek suap-menyuap. Misalnya dalam pengurusan paspor. Saya memiliki seorang kawan yang harus membuat paspor baru agar bisa berpergian keluar negeri. Kawan saya memegang KTP Manado dan untuk mendapatkan paspor dia harus pergi ke kantor imigrasi di Manado. Ongkosnya tentu sangat mahal karena tiket Jakarta – Manado pulang pergi bisa mencapai Rp. 3 juta – Rp. 5 juta, belum lagi biaya transportasi lokal di sana plus uang saku dan ongkos mengurus paspor. Kalau kawan saya taat aturan, maka dia harus membayar jauh lebih mahal daripada uang suap ke petugas untuk mendapatkan KTP Tangerang dan paspor.

Insentif

Agar masyarakat tidak memiliki KTP ganda, Pemda justru harus memberikan insentif. Pertama tentu dengan membuat database kependudukan sehingga Single Identity Number bisa direalisasi. Bila pemerintah memiliki database itu, tentu tidak akan ada lagi KTP dobel. Kedua, dengan menjadikan KTP nasional benar-benar berlaku nasional. Sebagai pemegang KTP Tangerang misalnya, harus bisa dipergunakan untuk mendapatkan paspor di Surabaya tanpa harus mengganti KTP.

Ketiga, dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pembuatan KTP. Daripada menakut-nakuti orang untuk tidak memiliki KTP ganda, menurut saya justru lebih baik Pemda Kabupaten Tangerang membenahi proses dan prosedur pembuatan KTP. Pengalaman saya sendiri, untuk mengurus KTP dibutuhkan waktu satu bulan dan tidak gratis. Saya harus membayar Rp. 90.000,00. untuk pembuatan KTP saya dan istri serta Kartu Keluarga. Memang ada kuitansi, akan tetapi saya masih bertanya-tanya sampai hari ini karena di kelurahan tidak ada informasi resmi tentang tarif pembuatan KTP. Barangkali untuk kelas menengah, biaya tersebut tidak memberatkan. Akan tetapi saya yakin, ongkos membuat KTP itu sangat mahal bagi orang miskin yang ada di Kab Tangerang.

Daripada membuat spanduk dan pengumuman yang akan menghukum pemilik KTP ganda, lebih baik Pemda membuat papan pengumuman, berapa sesungguhnya ongkos dan waktu yang diperlukan untuk membuat KTP. KTP ganda sesungguhnya adalah refleksi dari praktek korupsi birokrasi sehingga sungguh tidak adil bila pemilik KTP ganda dikriminalisasi. Semestinya pemerintah Tangerang membuat perijinan KTP lebih cepat, lebih murah dan lebih transparan terlebih dahulu sebelum menebar ancaman yang menakutkan itu.

About these ads
Categories: My Kampung
  1. herman
    June 11, 2009 at 1:39 pm | #1

    mau yang mudah.

  2. June 11, 2009 at 1:40 pm | #2

    mau yang muda.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: