Dalam sidang perdana kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom, penuntut KPK membeberkan pengakuan para tersangka tentang penerima suap, terutama dari PDI P. Kalau data sudah gamblang seperti ini, maka mau atas nama keadilan dan supremasi hukum, semua harus dibawa ke pengadilan. KPK jangan bicara dulu soal pencegahan. Setelah kasus tuntas baru pikirkan bagaimana caranya agar tindakan ini tidak terulang lagi di DPR……..
Dugaan Suap Pemilihan Miranda S Gultom
Daftar Anggota DPR Penerima Cek Suap
Semuanya berasal dari Fraksi PDIP periode 1999-2004.
Senin, 8 Maret 2010, 11:40 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Fadila Fikriani Armadita
 |
| Gedung DPR-MPR (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis) |
|
VIVAnews - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar nama-nama yang diduga menerima cek perjalanan (traveller cheque) saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Semua penerima di daftar jaksa berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) periode 1999-2004.
Dalam sidang di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Muhammad Rum, menyatakan total uang suap yang dialirkan senilai Rp 9 miliar. Uang sebesar ini diserahkan di Restoran Bebek Bali pada Juni 2004, kemudian dibagi-bagikan. Hal Ini tercantum dalam dakwaan terhadap Dudhie Makmun Murod.
Berikut nama-nama yang masuk daftar jaksa:
1. Panda Nababan menerima uang terbesar (Rp1,45 miliar)
2. Williem M Tutuarima (Rp500 juta)
3. Sutanto Pranoto (Rp600 juta)
4. Agus Chondro Prayitno (Rp500 juta)
5. M Iqbal (Rp500 juta)
6. Budhiningsih (Rp500 juta)
7. Poltak Sitorus (Rp500 juta)
8. Aberson M Sihaloho (Rp500 juta)
9. Rusman Lumban Toruan (Rp500 juta)
10. Max Moein (Rp500 juta)
11. JeffeyTongas Lumban Batu (Rp500 juta)
12. Matheos Pormes (Rp350 juta)
13. Engelina A Pattiasina (Rp500 juta)
14. Suratal HW (Rp500 juta)
15. Ni Luh Mariani Tirtasari (Rp500 juta)
16. Soewarno (Rp500 juta)
17. Emir Moeis (Rp200 juta)
18. Sukarjo (Rp200 juta)
Pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004 itu dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. Kasus ini mencuat setelah ada pengakuan dari mantan politisi PDIP Agus Chondro.
Akhir Februari yang lalu, aku mengikuti konferensi internasional tentang rule of law dan transisi demokrasi yang diselenggarakan oleh IDEA International dan Institute for Peace and Democracy (IPD) Bali. Pesertanya dari beberapa negara di Asia, diantaranya Shailanja Chandra, seorang aktivis NGO dan penulis. Presentasiku tentang KPK ternyata ditulis oleh Shailaja dalam sebuah media di Indonesia. Semoga apa yang kita lakukan di Indonesia bukan hanya mampu memberantas korupsi tetapi juga menginspirasi negara lain untuk melakukan hal yang sama.
OPED | Thursday, March 4, 2010 | Email | Print | 
Fighting corruption
Shailaja Chandra
The success of Indonesia’s anti-corruption agency KPK in fighting this menace should serve as a lesson for us. We could set up a similar agency to put an end to the evil practice of greasing palms. While other efforts have failed, this novel idea could work
The setting was Bali. The event an international conference on fostering democracy and the rule of law. The participants, lawyers, MPs and civil servants from six countries, Indonesia, Bangladesh, Philippines, Nepal, Afghanistan and Myanmar. I was there as an invited speaker on the subject of participatory democracy and grievance redressal systems, in the context of New Delhi. Most intriguing by far was the description of a relatively new Indonesian institution — a Corruption Eradication Commission — born out of public reaction to the brazen corruption that had characterised 30 years of President Suharto’s rule when his family and cronies amassed enormous wealth at public expense. So irrepressible was the public outcry then (1998) that the incoming Government was forced to create a powerful anti-corruption agency — Komisi Pemberantasan Korupsi — as an Act of Parliament. This article dwells on KPK’s resounding success in containing corruption and some lessons for India.
The KPK has already prosecuted and jailed over 100 high-ranking officials in five years. It has won every case before the corruption court and had all verdicts upheld by the Supreme Court. Indonesia says her ranking in the International Corruption perception index has improved thereby, giving the country a more ethical reputation worldwide. Among others, the KPK has jailed a Minister, Members of Parliament, heads and key officials of the Central Bank, the Election Commission, the Competition Commission, Governors and Mayors, as well as senior officers from the police and the Attorney General’s office. It has also jailed businessmen, heads of private companies and notably the father-in-law of the President’s son.
Read more… |
Pansus Century telah memasuki saat-saat akhir setelah masing-masing
fraksi membacakan pendapat akhirnya. Semua fraksi sepakat ada
masalah dalam Bank Century, terutama sejak awal pendiriannya yakni
pada saat dilakukan akuisisi dan merger. Demikian juga terkait
penyelewengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh manajemen
Bank Century, semua bersepakat terjadi pelanggaran hukum. Akan tetapi
pendapat fraksi terbelah menyangkut keterlibatan Menteri Keuangan
Sri Mulyani dan Wapres Boediono karena Partai Demokrat bersama PKB,
PPP dan PAN membela mati-matian.
Setelah membacakan pendapat akhir, Pansus akan merumuskan kesimpulan
yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada awal Maret.
Diperkirakan pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting karena
perbedaan yang tajam antara partai pendukung SBY dan partai politik
lainnya terkait pengucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP), keputusan bail out dan pengucuran Penyertaan Modal Sementara
(PMS).
Read more…
New Delhi 
