Wawancara dengan Koran Jakarta
Kasus korupsi masih dianggap menjadi isu elite di Indonesia. Terbukti bahwa korupsi sejauh ini, hanya menjaring para birokrat atau petinggi negara yang bandel memakan uang negara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tergiring untuk memprioritaskan kasus-kasus seperti itu. Yang akhirnya justru membuat posisi KPK dilema dan menanggung beban berlebihan dari semestinya. Kepada wartawan Koran Jakarta, Adiyanto dan Mochamad Ade Maulidin, Danang Widoyoko yang ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu lalu, menceritakan bahwa menindak penguasa yang korup, ada efeknya dan dapat mempengaruhi kinerja KPK. Berikut petikannya.
Apa menurut Anda soal dugaan korupsi di Kemenakertrans?
Itu bukti mafia anggaran yang selama ini menjadi rumor. Ternyata sekarang terbukti. Di luar itu, kewenangan DPR terlalu besar dalam anggaran. Termasuk prosesnya yang sangat tertutup dan hanya anggota badan anggaran dan departemen terkait yang bisa tahu. Ini berbeda dengan rapat DPR lainnya.
Karena, kewenangan seperti itu, lalu mereka dapat menentukan macam-macam anggaran. Bahkan banyak anggaran yang ditentukan di DPR bukan kementerian saja, misalnya soal penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red).
