Home > Security Sector > CGI dan Anggaran Militer

CGI dan Anggaran Militer

Minggu lalu, negara donor dan lembaga keuangan internasional yang tergabung dalam Consultative Group Indonesia (CGI) menyelenggarakan pertemuan di Gedung Bank Indonesia tanggal 10 – 11 Desember 2003. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara donor dan lembaga keuangan yang tergabung di dalamnya sepakat untuk mengucurkan utang baru sebesar US$2,8 miliar, selain sejumlah hibah sehingga total dana yang dikucurkan mencapai US$3,4 miliar.

Menariknya, CGI tidak hanya membahas persoalan ekonomi belaka. Ada beberapa persoalan lain yang mendapat perhatian seperti sektor kehutanan, khususnya illegal logging, reformasi peradilan dan sektor keamanan. Karena besarnya perhatian dalam sektor keamanan, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mempresentasikan sendiri pandangan pemerintah tentang sektor keamanan dan langkah-langkah strategis yang tengah dan akan dilakukan.

Sesungguhnya sektor keamanan terkait dengan persoalan perekonomian. Mengutip pernyataan Menko Polkam dalam pertemuan tersebut, keamanan didefinisikan sebagai kondisi yang mencakup semua aspek di mana masyarakat hidup dalam kebebasan, kedamaian dan keamanan; berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan; menikmati perlindungan atas hak-hak mendasar; memiliki akses terhadap sumber-sumber daya dan kebutuhan dasar serta tinggal dalam lingkungan yang tidak merugikan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Luasnya definisi keamanan di atas menjadikan sektor ini terkait secara signifikan dengan ekonomi. Jika keamanan negara terganggu, bisa dipastikan perekonomian negara juga akan merasakan dampaknya. Indonesia mengalami sendiri bagaimana bom yang meledak di Bali, sebagai contoh, menimbulkan dampak kepada perekonomian negara. Karena bom, wisatawan enggan berkunjung ke Indonesia dan berdampak langsung pada sektor pariwisata. Secara tidak langsung, bom Bali juga menurunkan kepercayaan masyarakat internasional sehingga investor enggan menanamkan modalnya.

Anggaran dan bisnis militer
Kebetulan penulis mendapat kesempatan hadir sebagai peninjau dari civil society dalam CGI. Dalam pembahasan tentang sektor keamanan, ada sejumlah persoalan yang mengemuka dan sangat penting untuk didiskusikan secara terbuka oleh publik dan tidak terbatas dalam forum CGI yang tertutup.

Pertama, tentang anggaran militer Indonesia yang sangat kecil. Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengatakan bahwa anggaran untuk pertahanan Indonesia sangat kecil, sekitar 2% dari GDP. Dengan keterbatasan anggaran, sektor pertahanan, pemerintah tidak mampu melengkapi militer dan kepolisian dengan peralatan tempur yang modern. Dibandingkan dengan negara lain perbandingan anggaran pertahanan Indonesia memang sangat kecil. Singapura misalnya, mengalokasikan 5,2% dari GDP untuk membiayai peralatan militernya, sementara Australia mengalokasikan 2,3%, keduanya pada tahun 2001.

Kedua, tentang keberadaan bisnis militer. Keterlibatan bisnis militer juga dipertanyakan oleh Regional Vice President World Bank Jemal-ud-din Kassum. Meskipun tugas utamanya adalah mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI, faktanya TNI menguasai ratusan bisnis. Melalui sejumlah yayasan dan koperasi, anak perusahaan yang dikelola oleh TNI menggurita di berbagai sektor. Belum lagi keterlibatan anggota TNI yang mengembangkan bisnis pribadinya.

Menanggapi persoalan bisnis militer, pemerintah yang diwakili oleh Menko Polkam menjawab bahwa sesungguhnya militer tidak berkeinginan untuk terlibat dalam bisnis karena tugas utama militer adalah membela negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini TNI tengah membenahi bisnis militer agar benar-benar profesional dan ke depan akan dikelola terpisah dari TNI sebagai institusi. Pembenahan tersebut dilakukan oleh konsultan terkemuka Ernst & Young dengan mitra lokal CSA Advisory.

Efisiensi anggaran
Meskipun penjelasan disampaikan oleh pemerintah tentang kecilnya anggaran militer cukup gamblang, ada sejumlah hal yang perlu didiskusikan. Pertama tentang berbagai variabel yang harus turut diperhitungkan dalam anggaran militer. Anggaran pertahanan bukan variabel independen karena harus dihitung dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat ancaman yang dihadapi suatu negara. Kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, otomatis belanja pertahanan akan meningkat.

Demikian juga halnya dengan faktor ancaman. Jika ancaman meningkat, negara akan meningkatkan belanja pertahanannya, walaupun mungkin perekonomiannya tidak terlalu bagus. Korea Utara bisa menjadi contoh. Meskipun sebagian besar rakyatnya hidup miskin, toh belanja pertahanan Korut sangat besar. Bahkan kini Korut mampu memproduksi rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Terkait dengan tingkat ancaman, perlu didefinisikan secara jelas dari mana ancaman terhadap keutuhan NKRI. Menurut buku putih pertahanan RI yang dibuat oleh Departemen Pertahanan, dikatakan bahwa ancaman terhadap Indonesia terutama berasal dari dalam negeri. Karena itu, kebijakan pertahanan juga perlu dikaji ulang. Bila ancaman internal yang utama, pembelian pesawat tempur modern Su-27 dan Su-30 MK agaknya bukan keputusan yang tepat. Keempat pesawat tempur canggih buatan Rusia dirancang untuk menghadapi pesawat tempur buatan Amerika seperti F-16 dan F-15. Oleh karena itu, bila Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dianggap ancaman internal, pembelian kedua pesawat tersebut perlu dipertanyakan, karena yang memiliki pesawat canggih buatan Amerika bukan GAM tetapi negara-negara tetangga yang justru selama ini menunjukkan sikap bersahabat terhadap Indonesia.
Selain dua faktor di atas, anggaran pertahanan juga harus dibandingkan dengan anggaran populis lain, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Adalah tidak bijaksana bila anggara militer meningkat sementara subsidi untuk rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan dikurangi. Sehingga, kritik yang dilontarkan sejumlah NGO tentang operasi militer di daerah konflik misalnya, sangat relevan karena pada saat yang sama, dengan kemasan otonomi, pemerintah justru mengurangi subsidi untuk perguruan tinggi. Dengan anggaran yang terbatas, jalan damai menjadi pilihan ketimbang operasi militer yang membutuhkan dana besar.

Kedua, bila anggaran pertahanan tidak memadai, alternatif yang dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi. Salah satu tawaran efisiensi yang bisa dilakukan adalah dengan memangkas keberadaan struktur teritorial. Untuk daerah konflik atau rawan konflik seperti Aceh dan Papua, keberadaan struktur teritorial masih bisa diterima, meskipun masih bisa diperdebatkan. Akan tetapi bagi Pulau Jawa yang relatif aman dengan infrastruktur yang memadai, memungkinkan mobiliasi pasukan dan kepolisian dengan cepat, struktur teritorial tidak diperlukan lagi.

Dari sisi ekonomi, pemangkasan struktur teritorial bisa menghemat anggaran. Berdasarkan International Crisis Group (ICG) Report No. 9, “Indonesia: Keeping Military Under Control”, jumlah personel TNI di Kodam, Korem, Kodim dan Koramil sekitar 150.000 orang. Namun sebagian besar diantara prajurit tersebut tidak dalam kondisi siap tempur mengingat tugas di komando teritorial lebih banyak di bidang administrasi dan birokrasi. ICG memperkirakan 60% prajurit atau 90.000 tidak siap tempur. Bila 90.000 orang dirumahkan dalam kurun waktu 10 tahun, lalu gaji satu prajurit plus tunjangan kira-kira sebesar Rp. 1.500.000, maka anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp. 135 miliar/bulan. Dalam satu tahun, dana yang dihemat mencapai Rp. 1,62 triliun atau sekitar 10% dari budget pertahanan yang berkisar antara Rp. 15 triliun – Rp 16 triliun per tahun. Belum lagi penghematan dari operasional struktur teritorial dan biaya latihan.

Pemangkasan struktur teritorial juga sekaligus bisa memberikan keleluasaan kepada Kepolisian untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keamanan internal. Kalau pun perlu bantuan, pasukan tempur seperti Kostrad dan Kopassus bisa dikerahkan dengan cepat. Oleh karena itu, struktur teritorial bukan konsep yang final dan keberadaannya perlu dikaji ulang.

Restrukturisasi Bisnis Militer
Keterlibatan militer dalam bisnis telah ada sejak awal berdirinya militer sebagai institusi. Ketidakmampuan negara untuk memberikan dana yang memadai menjadikan militer mencari sumber pendanaan lain, seperti bisnis. Dalam perkembangannya, bisnis militer berkembang layaknya konglomerat yang merambah berbagai sektor.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (“Bisnis Militer Mencari Legitimasi”, 2003) dan pengakuan sejumlah perwira, bisnis militer tidak memberikan banyak keuntungan kepada TNI sebagai institusi. Tahun 2000, unit-unit usaha di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi “hanya” menyetor Rp. 71,693 miliar, lalu tahun 2001 menyetor Rp. 102,329 miliar. Deviden tersebut terbilang kecil dibandingkan aset yang dimiliki yayasan terbesar di lingkungan TNI AD. Beberapa pengamat juga memperhitungkan, jika semua kontribusi dari bisnis dikumpulkan, sumbangannya hanya 1% dari anggaran militer.

Untuk membenahi bisnis militer dan memenuhi tuntutan masyarakat, TNI kemudian melakukan restrukturisasi bisnis militer. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Ernst&Young dan CSA Advisory kini tengah membenahi yayasan-yayasan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Inisiatif TNI untuk membenahi bisnis dan membuatnya transparan serta akuntabel perlu dihargai. Namun demikian, dengan tidak mengecilkan penghargaan terhadap upaya restrukturisasi, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Pertama tentang area restrukturisasi. Tidak bisa dipungkiri, salah satu faktor yang mendorong restrukturisasi adalah keberadaan UU No. 16 tahun 2002 tentang Yayasan. UU Yayasan membatasi bisnis maksimal 25% dari total asetnya. Karena itu, bisnis militer dan yayasan di lingkungan TNI AD tengah diaudit dan dibenahi secara bertahap.

Di sisi lain, bisnis militer tidak hanya di bawah yayasan tetapi juga di bawah koperasi. Di lingkungan militer, koperasi didirikan mengikuti struktur teritorial, Induk Koperasi di tingkat Markas Besar, Pusat Koperasi di tingkat Kodam dan Primer Koperasi di tingkat Korem/Kodim. Seperti halnya yayasan, bisnis di bawah koperasi juga tumbuh menggurita di berbagai sektor. Karena itu, bisnis koperasi juga mendesak untuk diaudit dan dibenahi. Sayangnya, hingga kini belum terdengar kabar atau rencana pembenahan bisnis di bawah koperasi.

Selain bisnis di bawah yayasan dan koperasi, ada bisnis lain yang oleh George J. Aditjondro disebut dengan bisnis abu-abu. Termasuk dalam bisnis seperti jasa keamanan, keterlibatan anggota TNI dalam ekonomi kriminal seperti perjudian dan sebagainya. Hal ini sungguh memprihatinkan, karena bukan saja mencoreng citra TNI tetapi menurunkan profesionalisme TNI.

Maret 2003 yang lalu, dalam laporan PT Freeport Indonesia – mayoritas sahamnya dimiliki oleh Freeport McMoran, perusahaan pertambangan multinasional asal Amerika Serikat – kepada American Securities Exchange and Commission terungkap bahwa mereka menyumbang TNI sebesar US$4,7 juta atau Rp. 39,95 miliar. Tidak ada transparansi dan akuntabilitas publik oleh TNI terkait dana sumbangan tersebut. Dikuatirkan, jika TNI tidak transparan dalam soal ini, profesionalisme prajurit akan turun karena orientasi mereka bergeser dari bela negara menjadi mencari keuntungan. Oleh karena itu, pembenahan bisnis militer seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan terbuka.

Penutup
Dalam kerangka yang lebih makro, reformasi sektor pertahanan hendaknya didudukkan dalam kerangka civillian control over the military. Kontrol sipil dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam rupa kontrol atas anggaran dan kebijakan atau legislasi di bidang pertahanan. Karena itu, soal anggaran TNI dan kebijakan pertahanan dalam arti luas harus dibicarakan secara terbuka, tidak hanya oleh DPR tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder lain yang lebih luas.

Komitmen CGI untuk membahas reformasi sektor pertahanan dan secara khusus anggaran militer perlu diapresiasi. Keinginan CGI bisa dibaca sebagai kehendak dunia internasional untuk mendorong good governance dalam sektor pertahanan – khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas publik – sejajar dengan sektor lain seperti peradilan dan isu kemiskinan.

Categories: Security Sector
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: