Home > Korupsi > Khairiansyah, Mulyana dan Perlindungan Saksi

Khairiansyah, Mulyana dan Perlindungan Saksi

Setelah ditekan berbagai pihak, akhirnya Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung Khairiansyah Salman. Khairiansyah adalah auditor BPK yang bekerja sama dengan KPK untuk menangkap Mulyana W. Kusumah yang mencoba menyuapnya.

Sebelumnya, Anwar Nasution mengecam langkah Khairiansyah Salman karena tidak sesuai prosedur. Anwar juga menyatakan Khairiansyah bukan pahlawan karena yang dilakukan oleh anak buahnya itu hanya untuk mencari popularitas semata. Bahkan Anwar Nasution menyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap Khairiansyah (Kompas, 18/4/2005).

Tak hanya terancam sanksi. Khairiansyah juga terancam digugat karena pencemaran nama baik oleh Mulyana W. Kusumah melalui pengacaranya, Sirra Prayuna. Serangan balik dari pihak Mulyana dilakukan karena mereka menganggap yang terjadi bukan penyuapan oleh pihak KPU. Sebaliknya, KPU dalam hal ini Mulyana yang diperas oleh Khairiansyah (Kompas, 18/4/2005).

Belum lagi berbagai teror dan ancaman fisik yang sangat mungkin akan menimpa Khairiansyah dan keluarganya. Ini semua tentu menjadi tekanan yang tidak ringan yang harus dihadapi oleh Khairiansyah.

Padahal, bila Khairiansyah tidak berinisiatif menghubungi dan bersedia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyuapan itu tidak akan terungkap. Tidak sekedar mengungkap penyuapan, penangkapan Mulyana Kusumah bahkan membuka peluang untuk membuka perkara yang lebih besar lagi. Seperti dilaporkan oleh Koalisi LSM untuk Pemilu bersih Agustus 2004, diduga terjadi korupsi di sejumlah pengadaan di KPU. Karena itu, peran Khairiansyah sebagai saksi pelapor sangat sentral dalam kasus ini.

Perlindungan saksi
Apa yang dilakukan oleh Khairiansyah juga merupakan amanat UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Dalam menjalankan haknya, Pasal 9 ayat 2 menjamin hak masyarakat.

Tetapi UU No.31/1999 tidak mengatur secara rinci bagaimana mekanis perlindungan tehadap saksi dilakukan. Karena itu, meskipun berkali-kali ditegaskan oleh Wakil Ketua Erry Riyana Harjapamekas bahwa KPK akan melindungi Khairiansyah, tetap saja Khairiansyah terancam.

Ancaman gugatan pencemaran nama baik yang akan dilakukan oleh pengacara Mulyana, misalnya. Bukankah KPK hanya mensupervisi lembaga penegak hukum lainnya, seperti polisi dan jaksa hanya dalam kasus korupsi? Sementara laporan pencemaran nama baik adalah delik pidana aduan dan berada di luar otoritas KPK.

Seandainya saat ini UU Perlindungan Saksi sudah disahkan, tentu Khairiansyah akan merasa lebih tenang. Bahkan Ketua BPK Anwar Nasution, yang menyatakan akan memberikan sanksi, bisa terancam hukuman pidana.

Saat ini draft RUU Perlindungan Saksi telah berada di Komisi III DPR RI dan siap untuk dibahas. Paling tidak ada tiga draft yang tersedia, naskah RUU usul inisiatif DPR, naskah RUU versi pemerintah dan naskah RUU versi Koalisi Perlindungan Saksi.

Dalam semua naskah RUU tersebut, ada ketentuan sanksi pidana. Bila seseorang menghalang-halangi saksi untuk bersaksi di pengadilan atau seseorang yang menyebabkan saksi kehilangan pekerjaan, bisa diancam hukuman pidana. Dalam konteks ini, bila polisi atau jaksa memproses laporan pencemaran nama baik, juga terancam sanksi pula karena menghambat Khairiansyah untuk bersaksi.

Bargain Justice
Dalam konteks perlindungan saksi, Mulyana Kusumah juga bisa ditempatkan sebagai saksi, yakni sebagai saksi mahkota atau saksi yang turut terlibat dalam tindak pidana. Penangkapan Mulyana sesungguhnya merupakan pintu masuk untuk mengungkap seluruh dugaan korupsi yang terjadi di KPU.

Kesaksian Mulyana menjadi sangat penting. Dari kantong siapa saja uang Rp. 300 juta yang dipergunakan untuk menyuap Khairiansyah? Apakah anggota KPU lain mengetahui dan terlibat? Untuk apa uang itu diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya akan terjawab bila Mulyana Kusumah bersedia membeberkannya. Tetapi tentu harus ada imbalan bagi Mulyana seperti keringan hukuman.

Dalam posisi sebagai Mulyana, bisa diperkirakan saat ini sekaligus dia mendapat tawaran dan ancaman. Bila Mulyana bersedia bungkam, ada imbalan yang akan diterimanya. Seperti jaminan terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup keluarganya. Pola-pola seperti ini kerap ditemui dalam kasus narkotika. Banyak pelaku yang menjalani hukuman sesungguhnya bukan pelaku utama. Mereka bersedia pasang badan menjadi bemper bagi pelaku utama karena ada sejumlah imbalan yang diterimanya. Pada saat yang sama, Mulyana juga terancam. Bila dia “bernyanyi” kepada KPK, banyak pihak yang terlibat dalam korupsi akan terusik.

Dalam konteks ini, bargain justice atau tawar-menawar keadilan diperlukan. KPK harus mau memberikan imbalan. Minimal adalah keringanan hukuman karena kerja sama dengan KPK akan menjadi faktor yang meringankan di pengadilan. Atau bahkan seperti dalam kasus-kasus tertentu, Mulyana dibebaskan dari tuntutan hukum, meskipun kemungkinan ini sangat kecil peluangnya.

Mau tak tak mau, bargain justice harus dilakukan oleh KPK. KPK harus mengambil pilihan. Hanya mendapat kasus penyuapan saja dan sudah pasti akan menuai kecaman, atau membongkar seluruh dugaan kasus korupsi di KPU dan menuai pujian?

Categories: Korupsi
  1. April 22, 2007 at 3:04 pm

    Begitu lah kira2 kalau anda nekat mau jadi whistle Blower…. Saya yakin setelah khairiansyah, akan sulit ada whistle blower berikutnya. Karena takut digebukin oleh atasannya sendiri dan diobok-obok kejaksaan…. dengan kasus dana haji yg hanya US$ 1,000….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: