Home > Korupsi > Korupsi, Political Will dan Penegakan Hukum

Korupsi, Political Will dan Penegakan Hukum

Di negeri ini, korupsi agaknya telah menjadi penyakit akut yang sulit untuk diberantas. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan yang korup, menjadikan penyebaran korupsi semakin meluas dan sistemik. Korupsi yang meluas dengan gampang dapat kita jumpai pada hampir seluruh kantor pelayanan publik. Korupsi menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara. Celakanya, korupsi kerap melibatkan petinggi-petinggi negeri ini. Ketua DPR misalnya, adalah seorang terpidana yang entah mengapa tidak perlu mendekam di penjara seperti terpidana lainnya. Bisa jadi, Akbar Tanjung si terpidana itu bisa menyeret pejabat lainnya ke penjara kalau dirinya harus menginap di hotel prodeo.

Salah satu argumentasi yang bisa memberikan penjelasan mengapa pemberantasan korupsi tersendat-sendat adalah karena tidak adanya kemauan politik atau political will dari pemerintah. Tetapi political will masih berupa pengertian umum yang perlu diterjemahkan dalam berbagai indikator.

Indikator political will
Salah satu prasyarat penting dalam pemberantasan korupsi adalah kemauan politik atau political will dari pemerintah. Terutama presiden karena posisinya yang strategis dalam pemberantasan korupsi. Dalam pengadilan, peran jaksa sebagai penuntut sangat penting dan Presiden adalah atasan langsung Jaksa Agung. Karena itu, kalau presiden mau seharusnya tinggal perintah Jaksa Agung untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Ada beberapa indikator yang bisa dipergunakan untuk mengukur political will pemerintah (Brinkerhoff, 1999). Pertama adalah soal inisiatif. Dari mana sebetulnya inisiatif pemberantasan korupsi? Apakah pemerintah memiliki inisiatif untuk memberantas korupsi?

Kedua prioritas. Apakah pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan menentukan sektor mana yang akan menjadi prioritas utama yang menjadi target pemberantasan korupsi? Pemilihan prioritas sangat penting karena korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik dan meluas di berbagai sektor.

Ketiga, mobilisasi dukungan politik. Ada tidaknya kemauan politik juga tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menggalang dukungan bagi program anti korupsi. Program anti korupsi yang dijalankan pemerintah harus mendapat dukungan dari kekuatan politik lain. Kalau tidak ada dukungan, riwayat pemerintah akan singkat karena keburu digantikan pemerintah baru. Tanpa dukungan politik juga bisa menjadikan pemberantasan korupsi macet karena pemerintah mesti berkompromi dengan kekuatan politik lain.

Keempat penegakan hukum berupa hukuman yang berat bagi koruptor. Tanpa sanksi yang berat, orang tidak akan jera melakukan korupsi. Korupsi pada dasarnya memiliki benefit atau keuntungan tinggi. Nah, kalau cost atau konsekuensinya tinggi, seperti sanksi hukuman, orang akan takut. Tetapi kalau tidak ada atau cost rendah, orang akan berani melakukan korupsi.

Kelima, keberlanjutan usaha. Apakah program pemberantasan korupsi merupakan usaha yang diikhtiarkan terus menerus? Ataukah hanya untuk kepentingan sesaat, misalnya menjelang Pemilu.

Dari kelima indikator di atas, bisa disimpulkan bahwa kemauan politik pemerintah sangat rendah kalau dikatakan tidak ada. Soal inisiatif misalnya, adalah mahasiswa dan elemen lain dalam gerakan reformasi 1998 yang mendorong pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tekanan dunia internasional seperti melalui IMF dan CGI yang dapat memaksa pemerintah benar-benar serius

Dalam hal dukungan politik, kasus Akbar Tanjung menunjukkan kong kalikong elit politik untuk saling melindungi satu sama lain. Alih-alih memberantas korupsi, semua kekuatan politik seolah tutup mata dalam kasus Akbar Tanjung agar jangan sampai Akbar membongkar yang lain. Juga keberlanjutan usaha dan prioritas. Tidak ada prioritas yang jelas dari pemerintah sektor mana yang akan menjadi target utama pembersihan dari korupsi.

Political will pemerintah semakin rendah ketika soal penegakan hukum menjadi indikator. Rapor penegakan hukum pemerintah adalah merah. Beberapa persidangan kasus korupsi dan putusan akhirnya (lihat lampiran) sungguh mengecewakan. Dalam kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang meruntuhkan sendi-sendi perekonomian negara, koruptor dihukum ringan. Bahkan ada beberapa yang bebas. Terakhir, kasus Samadikun Hartono mengolok-olok hukum dengan sangat telanjang. Terpidana yang dicari-cari Kejaksaan Agung ternyata beberapa bulan sebelumnya telah mendapat ijin dari Kejaksaan Agung untuk berobat ke luar negeri. Padahal beberapa tahun lalu Syamsul Nursalim lari ke luar negeri menggunakan ijin berobat dari Kejaksaan juga.

Fenomena positif?
Akhir-akhir ini di beberapa daerah, Kejaksaan Negeri tampak serius untuk menindaklanjuti kasus korupsi. Seperti di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Kejaksaan tampak serius memburu tersangka. Bahkan salah satu kasus yang mendapat perhatian publik ketika Huzrin Hood, salah seorang bupati di Propinsi Kepulauan Riau ditahan. Walau pun kemudian dilepaskan dengan jaminan tetapi menunjukkan betapa bupati bisa tidak berdaya di hadapan Kejaksaan Tinggi.

Tetapi indikasi yang bagus itu masih perlu ditunggu kelanjutannya. Apakah hasil akhirnya benar-benar mampu memenuhi rasa keadilan publik atau seperti “prestasi” Kejaksaan Agung di Jakarta yang tidak berdaya ketika berhadapan dengan kasus korupsi. Di Jakarta, banyak kasus yang disidik tetapi kemudian muncul berbagai persoalan dalam penuntutan maupun persidangan. Bahkan dalam kasus Nurdin Halid, jaksa malah menuntut bebas. Oleh karena itu, sebuah prestasi awal yang bagus beberapa jaksa di daerah perlu ditunggu sekaligus diawasi secara terus menerus.

Salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah karakteristik kejaksaan kita. Kejaksaan adalah sebuah institusi yang menganut hirarki dengan budaya militer. Karena itu, keputusan dan perintah atasan atau senior lebih menentukan keberhasil penegakan hukum ketimbang inisiatif jaksa. Sehingga, apa yang terjadi di tingkat pusat besar kemungkinannya akan terjadi di tingkat daerah pula. Misalnya dalam “rentut” atau rencana penuntutan. Dengan mekanisme Rentut, semua tuntutan harus dalam koordinasi Jaksa di atasnya. Bahkan dalam beberapa kasus, penuntutan dilakukan langsung oleh Kejaksaan Agung. Akibatnya, independensi dan otonomi jaksa menjadi tidak memadai dalam menuntut suatu kasus. Rentut juga bisa membuat jaksa-jaksa muda yang berintegritas frustrasi karenanya.

Sinergi antara penegak hukum dengan gerakan anti korupsi?
Gerakan anti korupsi di Indonesia sebenarnya tidak hanya NGO atau corruption watch seperti ICW. Salah satu desakan anti korupsi yang paling kuat berasal dari mahasiswa. Salah satu tuntutan reformasi 1998 yang dimotori oleh mahasiswa adalah pembersihan KKN dari praktek penyelenggaraan negara.

Media sendiri telah berperan dengan sangat baik dalam pembongkaran kasus korupsi. Berbagai liputan investigasi yang dikerjakan oleh jurnalis mampu menunjukkan dengan sangat baik kasus-kasus korupsi. Lalu pertanyaannya mengapa korupsi tidak berhasil diberantas? Bukan tugas NGO dan media untuk menyeret koruptor ke penjara. Penegakan hukum adalah tugas aparat hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan.

Akan tetapi, setelah lima tahun reformasi berjalan, penegakan hukum menjadi PR yang agaknya sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Dalam situasi seperti ini bukan sinergi yang diperlukan. Tetapi desakan dan public pressure terhadap aparat hukum. Apalagi para aparat hukum kerap terlibat dalam kasus korupsi. Ada banyak kasus dalam daftar korupsi yang melibatkan aparat hukum atau mafia peradilan.

Untuk mendorong public pressure, ada beberapa usulan yang dapat dipertimbangkan untuk dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat sipil.

§ Pembentukan kaukus integritas
Tidak mudah menjadi orang jujur saat ini, terutama bila berada di dalam institusi yang terlanjur korup. “Iki jaman edan, nek ora edan ora keduman”, pepatah Jawa ini sangat tepat untuk menggambarkan situasi seperti ini. Banyak aparat hukum yang mempunyai kemampuan yang bagus dan berintegritas tidak memiliki karier yang bagus. Contohnya, hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati dalam beberapa kasus korupsi di PN Tangerang. Alih-alih mendapat penghargaan dan dukungan, yang bersangkutan malah dipindah ke Maluku yang saat itu masih dalam suasana konflik. Karena itu, gerakan anti korupsi harus memberikan dukungan kepada penegak hukum yang berintegritas agar jangan sampai terseret arus korupsi di lingkungan peradilan.

§Tracking penegak hukum
Untuk membentuk kaukus integritas, salah satu prasyarat penting adalah adanya database penegak hukum. Siapa saja penegak hukum yang berintegritas dan siapa yang korup. Untuk membentuk database seperti itu harus dilakukan upaya tracking atau investigasi terhadap aparat penegak hukum.

§Melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum
Pengawasan dapat dilakukan case by case. Dalam beberapa kasus yang kontroversial, masyarakat harus mengambil inisiatif untuk melakukan protes dan desakan kepada aparat peradilan. Dengan ketersediaan database penegak hukum, misalnya ada hakim di Solo yang terlibat dalam perkara korupsi dan kemudian dipindah ke Jakarta, maka masyarakat sipil di Jakarta bisa menggerakkan protes dan penolakan.

Bentuk lain pengawasan berupa eksaminasi publik. Eksaminasi publik merupakan upaya untuk mengkaji putusan peradilan beserta prosesnya. Dengan eksaminasi publik akan dapat diketahui apakah peradilan telah berjalan sesuai dengan prosedur yang benar. Melalui eksaminasi juga akan bisa dilihat apakah pasal-pasal yang dipergunakan telah sesuai.

Ada kecenderungan, terdakwa justru dibebaskan oleh jaksa. Kalau dakwaan jaksa obscuur libel atau dibuat kabur , maka kecil kemungkinan terdakwa bisa diseret ke bui. Misalnya dalam kasus Soeharto yang diadili sebagai Ketua Yayasan. Sebagai Ketua Yayasan Soeharto tidak punya wewenang, misalnya untuk memberikan berbagai fasilitas bisnis. Kewenangan itu ada pada jabatannya sebagai presiden dan ini yang tidak disinggung sama sekali dalam dakwaan jaksa.

§Menggalang sumber daya masyarakat
Korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang sangat spesifik. Kadang pemahaman tentang suatu kasus korupsi membutuhkan kepakaran dalam satu disiplin ilmu tertentu. Karena itu bukan hal yang mudah untuk mengungkap korupsi. Contoh kasus yang bisa dikemukakan adalah skandal Bank Lippo beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan dengan Kejaksaan, kesan yang muncul adalah para jaksa ternyata sangat awam dalam persoalan pasar modal sehingga harus diberi penjelasan yang mendasar sifatnya. Dalam kasus penggelapan pajak oleh Bank Panin, misalnya, polisi harus di-briefing soal perbankan dan pajak mulai dari pengertian-pengertian yang mendasar.

Padahal, seiring dengan privatisasi BUMN, banyak praktek korupsi akan terjadi dalam praktek bisnis, seperti perbankan, pasar modal, money laundering, dan sebagainya. Akan menjadi sangat mahal kalau jaksa atau polisi harus punya latar belakang bisnis. Karena itu, cara yang lebih murah dan bisa dipergunakan adalah menggalang sumber daya dari masyarakat. Ada banyak anggota masyarakat yang sangat ahli dalam bidang yang spesifik dan mau menjadi relawan untuk pemberantasan korupsi.

Hanya dengan desakan publik penegakan hukum bisa diharapkan. Karena tanpa itu, penegakan hukum akan macet dalam kasus korupsi. Mafia peradilan atau korupsi peradilan dilakukan secara sistemik dan meluas. Sistemik karena korupsi telah menjadi bagian dari sistem yang menjadikan seluruh orang di dalamnya akan mengikuti praktek korup. Mafia peradilan juga meluas karena terjadi pada hampir seluruh tingkatan peradilan. Dan sekali lagi, tugas masyarakat sipil untuk mendorong penegakan hukum dan mengawasi korupsi di peradilan.

Categories: Korupsi
  1. April 25, 2007 at 7:37 am

    Bagus. Keren!

    Hum, dan sebenarnya kita juga harus mengkritisi tingkat ekonomi penyelidik. Penyelidik seringkali juga sangat sulit memberantas korupsi karena memang insentif untuk pembiaran lebih besar daripada harus melakukan penegakkan hukum yang insentifnya jauh leih kecil.

  2. June 12, 2007 at 4:46 am

    Bung Grahat,

    Jaman dulu saat di bawah Jaksa Agung Soeprapto (coba buka kembali buku sejarah) kondisi kita lebih miskin. Jauh lebih buruk dari sekarang. Tetapi penegakan hukum jalan terus. Nggak ada itu mafia peradilan atau pemerasan oleh polisi. Ini bukan soal gaji dan kesejahteraan. Di Pasar Modal yang bergaji gede, ngrampoknya juga lebih dahsyat lagi.

  3. September 1, 2007 at 2:20 pm

    bagus banget trus banyak informasi tentang hukum meski saya kurang suka dengan hukum tapi kayaknya pw banget. he..he… kasih juga dong uu yang ngaturnya dan jelasin juga!!! chayo pokonya mah!!

  4. baim
    September 24, 2007 at 6:21 am

    indonesia gak akan bersih dari korupsi klo tiap pelaku korupsi gak di gantung!!!!!!!!!!!!!!!!

    coba klo hukum itu dijalanin, bakalan gakda lagi orang yang brani korupsi!

  5. September 26, 2007 at 8:19 am

    well, keren neh tulisan.

    Klo boleh saran tambahin donk daftar koruptor yang di SP3-kan menyangkut contoh kebijakan penegak hukum yang potensial terjadi pelanggaran penegakan hukumna.
    trus sumbernya tolong dibikin footnote (ex: Brinkerhoff, 1999) yang buat bingung pembaca.

    Thanx

  6. putri
    February 1, 2010 at 6:54 am

    artikel yg bagus… sangat susah nyari yg bertemakan “political will”,…kl tdk keberatan bs minta tolong menunjukkan judul buku rujukan ttg political willnya..terima kasih.

    Putri K. Mahanani

  7. July 5, 2011 at 2:32 am

    poliyical wiil = opini + Intensitas + Arti Penting
    Cari aja sendiri cara mengukurnya, he he he

  8. aditia
    November 7, 2011 at 9:55 am

    terus arti dari poltical will sendiri tuh apa?
    banyak nya artikel yang bagus tentang political will, tapi ga di jelasin arti dari political will itu sendiri… banyak di indonesia masyrakat yg buta tentang politik, jadi kalo bisa tolong sekalian di jelasin dari arti kaya political will itu sndiri

  1. May 2, 2012 at 12:06 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: