Home > Security Sector > Mengambil Alih Bisnis Militer

Mengambil Alih Bisnis Militer

UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 76 menyatakan bahwa TNI harus keluar dari bisnis dalam waktu lima tahun. UU tersebut secara tegas dan jelas menyatakan bahwa TNI harus menjadi tentara profesional. Tidak berpolitik dan secara finansial dibiayai sepenuhnya oleh negara melalui APBN. Selama ini, melalui yayasan dan koperasi yang didirikan mengikuti hirarki militer, TNI memiliki ratusan unit usaha yang bergerak di berbagai sektor.

Dalam perkembangannya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto justru menyatakan akan menyerahkan seluruh pengelolaan bisnis militer kepada negara dalam waktu dua tahun saja. Pernyataan itu bisa dibaca sebagai sikap militer yang menerima dengan sepenuh hati keputusan politik untuk mengalihkan ratusan unit bisnisnya kepada negara.

Kondisi bisnis militer
Meskipun menguasai ratusan unit bisnis seperti konglomerat, sesungguhnya tidak banyak keuntungan yang bisa didapat oleh militer sebagai institusi. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sejumlah yayasan beserta unit bisnisnya menunjukkan sejumlah persoalan dalam bisnis militer. Pertama, sistem pengendalian dan pengawasan internal sangat lemah, bahkan tidak jalan. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya perangkat lunak yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan pengelolaan yayasan.

Kedua, manajemen keuangan yayasan sama sekali tidak tertib dan tidak disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Ketiga, terjadi pelanggaran manajemen dan administrasi keuangan sebagai akibat tidak terbakukannya perangkat-perangkat pengatur. Keempat, tidak jelasnya hubungan antara yayasan, badan usaha, dan organsiasi induk struktural karena organisasi dan manajemen yayasan yang menggunakan organisasi semi dinas.
Kelima, penggunaan uang yayasan masih banyak yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran berdirinya yayasan sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian dan anggaran rumah tangganya.

Secara umum, demikian BPK menyimpulkan, tata kelola (governance) – meliputi manajemen, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, prinsip-prinsip keadilan (fairness) dan etika – yayasan militer sangat buruk. Konsekuensinya, tidak ada informasi yang memadai dan akurat tentang bisnis militer. Jangankan informasi tentang Return on Aset atau Return on Equity. Bahkan apa saja bisnis yang dimiliki oleh TNI secara institusi dan berapa keuntungan tiap tahunnya tidak diketahui.

Bisnis militer tidak direncanakan dan dirancang untuk memenuhi kekurangan anggaran. Lain daripada itu, bisnis militer seringkali berawal dari inisiatif mitra. TNI digandeng pengarunya. Dengan dukungan militer, persoalan perijinan dan kerumitan birokrasi bisa diatasi. Situasi ini yang mendorong munculnya berbagai anak perusahaan di berbagai sektor yang tidak fokus.

Selain itu, bisnis militer cenderung dikelola oleh perwira tinggi meskipun secara resmi terkait dengan TNI secara kelembagaan. Penelitian yang dilakukan oleh ICW tahun 2003 menyimpulkan bahwa bisnis militer justru memberikan keuntungan kepada perwira tinggi secara pribadi. Lebih banyak uang yang mengalir ke anggota TNI daripada deviden yang secara resmi diberikan kepada TNI melalui yayasan sebagai pemegang saham.

Kuat diduga, buruknya tata kelola juga terjadi pada pengelolaan bisnis di bawah koperasi-koperasi. Selain dikelola oleh institusi yang sama, koperasi juga memiliki ratusan unit bisnis seperti yayasan. Apalagi jangkauan dan keterlibatan koperasi dalam bisnis lebih dalam dibandingkan yayasan. Kalau yayasan hanya ada pada tingkat Markas Besar, kesatuan dan Komando Daerah Militer, koperasi bahkan didirikan hingga tingkat Korem dan Kodim.

Persoalan pengambilalihan
Dengan keterbatasan informasi, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas publik yang berujung pada buruknya tata kelola, menjadikan pengambilalihan bisnis militer tidak mudah dilakukan. Ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan oleh negara saat mengambil pengelolaan bisnis militer.

Pertama, untuk mengambil alih harus diperjelas terlebih dahulu apa yang diambil alih dan berapa nilainya. Informasi yang mendasar itu agaknya tidak dimiliki oleh Departemen Pertahanan atau Markas Besar TNI. Agar tidak menimbulkan persoalan dengan mitra, maka kajian secara seksama tentang bisnis militer harus terlebih dahulu dilakukan. Terutama untuk mendapatkan informasi dasar tersebut.

Kedua, salah satu persoalan penting yang tidak disebut secara tegas dalam UU No.34 Tahun 2004 adalah bisnis di bawah koperasi. Pada dasarnya semua orang, termasuk anggota TNI, berhak untuk melakukan usaha demi kesejahteraan melalui koperasi. Akan tetapi, seperti halnya yayasan, koperasi juga menguasai ratusan unit usaha. TNI secara institusi dan perorangan turut andil dalam unit usaha di bawah koperasi. Juga aset negara yang dikuasai TNI turut menjadi andil dalam bisnis tersebut.

Profil tentara niaga yang mewarnai TNI termanifestasikan salah satunya dalam bentuk koperasi. Karena itu, pengambilalihan bisnis militer berada pada dilema. Di satu sisi TNI berhak mendirikan koperasi. Tetapi pada saat yang sama, bisnis di bawah koperasi turut membentuk citra tentara niaga yang hendak dihapus melalui UU No.34/2004 tentang TNI.

Ketiga, bila pengambilalihan telah dilakukan, dilema berikutnya sudah menanti. Kecenderungan umum yang terjadi, negara semakin mengurangi keterlibatannya dalam pelayanan publik. BUMN justru semakin banyak diprivatisasi. Bahkan master plan BUMN Indonesia dengan tegas menyatakan akan melakukan privatisasi terhadap seluruh BUMN. Pertanyaan yang harus dijawab, apakah negara harus mengelola langsung bisnis militer? Mengapa bisnis militer tidak diprivatisasi saja mengingat sebagian besar unit usaha militer tidak bergerak di sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Persoalan keempat adalah masa depan yayasan di lingkungan TNI. Selama ini yayasan cenderung dipergunakan sebagai cover untuk menutupi praktek bisnis militer. Misi sosial yayasan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, memberikan beasiswa, santunan kepada janda yang suaminya gugur dalam tugas, mendirikan sekolah, dan sebagainya, menjadi sekadar formalitas. Bahkan deviden resmi yang disetorkan kepada yayasan, seperti terungkap dalam studi yang pernah dilakuan ICW, diduga lebih kecil daripada setoran “tidak resmi” kepada para perwira tinggi.

Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh yayasan sangat diperlukan oleh prajurit TNI. Dengan mengambil alih bisnis dan memberikan deviden langsung ke anggaran negara, bagaimana dengan keuangan yayasan? Pengambilalihan sama saja dengan membubarkan yayasan tersebut. Apakah kegiatan yang selama ini dilakukan oleh yayasan akan dicover juga melalui anggaran negara?

Persoalan kelima, lembaga apa yang akan mengelola bisnis militer tersebut dan apa payung hukumnya? Wacana yang berkembang, bisnis militer tersebut akan berbentuk BUMN khusus. Akan tetapi, UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN hanya mengenal dua bentuk BUMN, Perusahaan Umum (Perum) untuk BUMN yang mengemban pelayanan publik dan Persero untuk BUMN yang misinya mencari keuntungan. Selain itu, dalam UU tersebut, BUMN dikelola oleh Menteri BUMN sedangkan pemegang saham adalah Menteri Keuangan.

Bisnis militer tidak termasuk dalam UU BUMN. Sehingga salah satu persoalan yang harus diselesaikan adalah memberikan payung hukum bagi bisnis militer, apakah dalam bentuk Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Mengingat proses untuk mengubah UU BUMN guna mengakomodasi bisnis militer membutuhkan waktu yang tidak singkat serta melalui proses politik yang tidak mudah diperkirakan.

Persoalan keenam, bagaimana dengan pembenahan bisnis militer tersebut? Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie beberapa waktu yang lalu pernah melontarkan gagasan, bisnis militer diambil saja dulu dan persoalannya diselesaikan kemudian. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Pada umumnya, dalam sebagian besar unit bisnis, TNI hanya menjadi “sleeping partner”. Inisiatif bisnis lebih banyak dan pengelolaannya didominasi oleh mitra. Dalam situasi seperti ini, perhitungan saham, kewajiban bila bisnis merugi dan hal-hal lain perlu untuk diselesaikan.

Pilihan yang harus ditentukan oleh pemerintah, mengambil alih dulu seperti usul Menko Perekonomian tetapi menunda persoalan dan menyimpan bom waktu di kemudian hari atau menyelesaikan semua soal sebelum diserahkan tetapi membutuhkan waktu yang lama. Terutama karena harus dilakukan perhitungan atas total aset dan kewajiban, kondisi keuangan dan tanggungjawab negara. Upaya ini tidak hanya membutuhkan akuntan tetapi juga penilai, pengacara dan notaris. Sehingga tidak hanya membutuhkan waktu lama tetapi juga memerlukan ongkos tidak sedikit.

Menuju militer profesional
Semangat di balik UU TNI yang melarang TNI berbisnis dan berpolitik adalah menciptakan tentara yang profesional. Karena itu, pengambilalihan bisnis militer harus dilakukan sebagai bagian dari upaya menuju TNI yang profesional.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan meneliti seluruh bisnis militer. Mulai dari tingkat Mabes hingga ke struktur paling bawah di lingkungan TNI. Pendataan bisnis militer diikuti dengan perhitungan dan estimasi tentang aset, deviden dan kontribusi kepada negara melalui pajak. Identifikasi dan penelitian ini merupakan pondasi penting untuk mengambil kebijakan dan mencari jalan keluar dari sejumlah dilema.

Langkah kedua adalah korporatisasi bisnis militer. Korporatisasi merupakan upaya untuk mendorong unit bisnis tersebut independen, mandiri dan menerapkan good corporate governance. Karena itu, korporatisasi merupakan inisiatif untuk memperjelas posisi dan relasi antara militer sebagai salah satu pemegang saham dengan unit bisnisnya. Korporatisasi juga merupakan langkah awal untuk memotong berbagai intervensi yang kerap mewarnai pengelolaan BUMN. Direktur diberi keleluasaan untuk mengelola perusahaan dengan dibebani target tertentu tanpa harus ikut campur dalam manajemen harian.

Langkah ketiga yang tidak kalah pentingnya dilakukan dengan menegakkan disiplin di lingkungan TNI. Citra prajurit niaga yang terlanjut melekat, ditambah dengan keterlibatan tentara dalam berbagai criminal economy hanya dapat dihapus dengan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota TNI yang terlibat.

Categories: Security Sector
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: