Home > Security Sector > Mengkaji Ulang Komando Teritorial TNI

Mengkaji Ulang Komando Teritorial TNI

Hari-hari ini, di penghujung tugasnya, anggota DPR tengah sibuk menyelesaikan RUU TNI. Kembali RUU TNI mengundang kontroversi. Beberapa waktu yang lalu, banyak pengamat dan aktivis mempersoalkan pasal “kudeta”, yaitu pasal 19 yang memberikan kewenangan bagi TNI untuk mengerahkan pasukan tanpa persetujuan Presiden. Pasal 19 tersebut telah dihilangkan dan sekarang kontroversi dipicu oleh Pasal 8 ayat 2c yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan komando teritorial TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Pasal tersebut menyebutkan salah satu tugas TNI (dalam hal ini TNI AD) diantaranya adalah melakukan pembinaan teritorial. Tugas ini dipandang menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI seperti pada masa lalu dan membuka intervensi politik oleh TNI.
Lepas dari perdebatan tentang peluang intervensi militer ke dalam politik, tulisan ini mencoba untuk mengkaji ulang keberadaan Komando Teritorial (Koter) dalam kaitannya dengan strategi pertahanan dan anggaran militer. Tulisan ini juga akan mencoba mempertanyakan relevansi Koter dibandingkan dengan variabel strategi pertahanan, anggaran dan dualisme dengan kepolisian.

Koter dan strategi pertahanan
Pertanyaan pertama, apakah strategi pertahanan yang dibangun berdasarkan Koter sudah sesuai dengan kondisi Indonesia? Bila merunut pada sejarah, strategi pertahanan berbasiskan komando teritorial sesungguhnya berakar pada strategi perang gerilya menghadapi tentara Belanda dalam perang kemerdekaan. Keterbatasan dukungan logistik, perlengkapan perang, skill prajurit hingga organisasi militer menjadikan perang terbuka dengan Belanda mustahil dimenangkan. Karena itu, strategi perang gerilya menjadi pilihan dan terbukti kemudian sebagai pilihan yang tepat.

Dalam perang gerilya, dukungan luas dari seluruh masyarakat mutlak diperlukan. Strategi yang dipergunakan untuk menggalang dukungan dengan menyusun hirarki militer paralel dengan birokrasi pemerintahan sipil. Di tingkat nasional ada Markas Besar TNI. Pada tingkat propinsi dikenal Komando Daerah Militer (Kodam). Di bawah Kodam ada Komando Resort Militer (Korem) yang membawahi beberapa Komando Distrik Militer (Kodim) pada tingkat kabupaten. Selanjutnya Kodim membawahi Komando Rayon Militer (Koramil) di tingkat kecamatan dan pada tingkat desa dikenal Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pada saat perang gerilya dilakukan, hirarki teritorial tersebut akan mengambil alih birokrasi sipil dan bertugas memobilisasi seluruh potensi dan sumber daya yang diperlukan dalam perang gerilya.

Pada masanya, strategi komando teritorial merupakan jawaban tepat. Pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI AU bisa dihitung dengan jari, sedangkan TNI AL pada masa kemerdekaan praktis belum terbentuk. Sementara TNI AD sebagai tulang punggung hanya dilengkapi dengan peralatan peninggalan Jepang dengan jumlah terbatas. Karena itu, pilihan perang gerilya tidak hanya terbukti mampu membuat Belanda kehilangan akal, bahkan Jenderal Nasution (alm.) diakui secara internasional sebagai salah satu peletak dasar strategi perang gerilya.

Kini, 59 tahun setelah Indonesia merdeka, tidak ada perubahan paradigma strategi pertahanan TNI. Walaupun TNI AL dan TNI AU sudah berkembang, bahkan angkatan udara memiliki pesawat tempur paling canggih dan modern, perhatian terbesar masih diberikan ke angkatan darat. Dipertahankannya struktur teritorial, penambahan Kodam dan masuknya tugas pembinaan teritorial dalam RUU TNI menunjukkan bahwa strategi perang gerilya berbasiskan komando teritorial masih menjadi pilihan utama. Artinya, bila Indonesia diserang oleh negara asing, TNI tidak akan melayani di laut atau di udara tetapi akan menunggu di darat. Dengan komando teritorial, TNI akan menggelar strategi perang gerilya untuk menahan serbuan kekuatan asing.

Karena itu, pertanyaan tentang pilihan strategi pertahanan sungguh relevan untuk dikaji. Terutama karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 pulau. Komando teritorial yang bertumpu pada kekuatan darat menunjukkan secara jelas para perencana pertahanan tidak memiliki visi maritim. Padahal, sebagai negara kepulauan yang terbuka, segenap potensi pertahanan harus dipergunakan, terutama dengan memperkuat angkatan laut. TNI AL yang kuat akan mampu melakukan pencegahan dan penangkalan secara dini di wilayah lepas pantai yang menjadi ciri khas Indonesia. (Prasetyono, 2002). Dengan strategi pertahanan berlapis, sebelum musuh masuk ke daratan akan dicegat terlebih dahulu oleh TNI AL dan TNI AU. Seharusnya komando teritorial menjadi alternatif terakhir ketika di laut dan udara TNI sudah tidak mampu menahan serangan musuh. Bukankah sejarah telah menunjukkan, kerajaan besar pada masa lalu, seperti Sriwijaya dan Majapahit adalah kerajaan maritim?

Koter dan anggaran pertahanan
Dari sisi anggaran, keberadaan Komando Teritorial perlu dipertanyakan efektivitasnya. Berdasarkan laporan International Crisis Group(ICG) No. 10 Tahun 1999, “Indonesia: Keeping Military Under Control”, jumlah personel TNI di Kodam, Korem, Kodim dan Koramil diperkirakan sekitar 150.000 personel. Namun sebagian besar diantara prajurit tersebut tidak dalam kondisi siap tempur mengingat tugas di komando teritorial lebih banyak mengurusi administrasi dan birokrasi. Laporan ICG memperkirakan 60% prajurit atau 90.000 tidak siap tempur. Bila 90.000 orang dirumahkan dalam kurun waktu tertentu, lalu gaji satu prajurit plus tunjangan diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000, maka anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp. 135 miliar/bulan. Dalam satu tahun, dana yang dihemat mencapai Rp. 1,62 triliun atau sekitar 10% dari budget pertahanan yang berkisar antara Rp. 15 triliun – Rp 16 triliun per tahun. Ditambah dengan penghematan dari operasional struktur teritorial, penghapusan komando teritorial akan menghemat anggaran pertahanan yang terbatas.

Gagasan penghapusan komando teritorial sebetulnya bukan hal yang baru. Letnan Jenderal Agus Widjojo pernah melontarkan gagasan likuidasi struktur teritorial dalam waktu 10 – 12 tahun ketika dia menjabat sebagai Asisten Teritorial. Alih-alih gagasannya terlaksana, Agus Widjojo justru dicopot dari jabatannya.
Kemudian, apa alternatif lain bila Koter dilikuidasi? Penghapusan struktur teritorial bisa dilakukan secara bersamaan dengan mengubah postur angkatan darat menjadi kesatuan tempur yang bisa digelar dengan cepat. Dalam strategi perang modern, yang diperlukan bukan jumlah tentara yang besar tetapi kemampuan menggelar pasukan secara cepat (Anggoro, 2002). Efektivitas strategi perang ini diperlihatkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Pasukan AS, baik darat maupun laut, dengan cepat bisa dipindahkan ke wilayah yang jauh dari Amerika, seperti Teluk Persia, dalam hitungan hari untuk melakukan invasi.
Dalam konteks Indonesia, bila melihat ancaman gangguan keamanan dalam negeri sebagai prioritas, strategi penggelaran secara cepat (rapid deployment) perlu dipikirkan. Bila terjadi konflik di Papua atau Aceh, bukan keberadaan komando teritorial yang diperkuat tetapi kemampuan penggelaran pasukan secara cepat yang diperlukan. Bukankah selama ini untuk mengatasi konflik, Kodam justru meminta tambahan pasukan dari kesatuan tempur? Bahkan karena keterbatasan prajurit, pasukan Kostrad, Kopassus, Marinir dan Brimob harus dirotasi menjaga keamanan dari satu daerah ke daerah konflik lain. Diduga, kelelahan para prajurit tersebut menjadi salah satu pemicu pelanggaran HAM dan konflik antar kesatuan.

Koter dan polisi
Penghapusan komando teritorial juga seiring dengan pemisahan dengan tegas wewenang antara polisi dan TNI. Keberadaan struktur teritorial membuat rancu konsep pertahanan yang di Indonesia. Istilah keamanan yang merujuk ancaman dalam negeri menjadi tugas dan wewenang polisi. Sementara konsep pertahanan yang merujuk pada ancaman serangan dari luar negeri menjadi tugas dan wewenang TNI. Anehnya, Polisi ternyata memiliki Brimob yang berkualifikasi sebagai pasukan tempur. Pada saat yang sama, Koter TNI juga berperan dalam menjaga keamanan di wilayah kerjanya masing-masing.

Kerancuan konsep antara pertahanan dan keamanan menimbulkan dualisme di tingkat lapangan. Kewenangan komando teritorial untuk menangkal ancaman dari dalam negeri kerap tumpang tindih dengan tugas polisi untuk menjaga keamanan. Bahkan kerancuan tersebut kerap bermuara pada konflik antara kepolisian dan TNI.
Dengan dihapuskannya Komando Teritorial, anggaran pertahanan juga bisa lebih hemat dan efisien. Dari sisi anggaran, secara umum biaya untuk mendidik dan melatih polisi adalah lebih murah dibandingkan biaya serupa untuk tentara. Daripada membuka Kodam, Korem atau Koramil baru, biaya yang diperlukan lebih murah bila dipergunakan untuk menambah polisi.

Penutup
Dengan adanya tugas pembinaan teritorial seperti termaktub dalam Pasal 8 ayat 2c, TNI agaknya masih mempertahankan strategi pertahanan kontinental yang bertumpu pada angkatan darat. Kebijakan yang berorientasi ke darat juga dapat dilihat pada penambahan beberapa struktur teritorial baru, terutama di daerah konflik dalam beberapa tahun terakhir. Agaknya bukan hal yang mudah untuk mengubah postur TNI yang sekian lama didominasi oleh visi kontinental ketimbang maritim.

Agar perdebatan tentang strategi pertahanan lebih produktif, saat ini yang ditunggu justru keterbukaan dan kemauan dari TNI untuk berubah. Selama ini, keberadaan Koter dianggap menimbulkan banyak persoalan sementara efektivitasnya dalam pertahanan negara dipertanyakan. Penolakan terhadap Komando Teritorial sesungguhnya tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai sikap antipati terhadap TNI. Di balik penolakan itu, justru ada keinginan agar TNI lebih profesional, modern dan mampu menjaga pertahanan negara dari ancaman musuh.

Categories: Security Sector
  1. lsmet Binatarto
    July 5, 2007 at 2:10 am

    Only one comment…
    If Koter dismiss the happiness devil is communist

  2. July 17, 2007 at 3:01 am

    Wah, komunis itu binatang apa ya? kalau setan dari neraka tingkat berapa tuh? lebih kejam mana dengan tentara yang melanggar HAM di mana-mana? Jangan-jangan para pelanggar HAM itu malaikat kalau cara pandang anda seperti itu.

  3. October 2, 2007 at 3:37 am

    komunis : Setan
    HAM : Wong Pinter
    Pelanggar HAM : Wong pinter-pinter

  4. pemikir
    November 15, 2007 at 1:54 am

    kalau koter dihapus terus yang ditujunjuk mencari info dan terjun langsung ke masyarakat siapaaaaa?
    sedangkan dalam taktik pertempuran gerilya, masyarakat yang sangat mendukung suksesnya pertempuran gerilya.sedangkan senjata yang paling kuat dalam negara ind…. adalah gerilya nya yamg paling ditakuti.
    kalau ,menghapus pikir efek sampingnya buuuuuuung.
    terimakasih

  5. gusky
    February 18, 2009 at 2:24 am

    paradigma lama msh pada dipake
    utk kewilayahan kan bisa dipegang ma polisi termasuk perbantuan intelijennya
    serdadu cuma disiapkan buat perang, jadi ciptakan performance prajurit yg unggul dan bukannya sibuk liat2 suasana kampung ma pasar sekedar cari informasi
    pemborosan uang negara itu, lbh baik tuk pengembangan produksi alutsista sendiri karena anggaran pertahanan memang minim (anggota komisi I DPR sama orang anggaran Depkeu memandang pertahanan negara itu nomor sekian, tapi setelah lepas sipadan ligitan baru pada bisa melongo)
    makanya jangan heran kalo negara kita dilecehkan ma singapore n malaysia
    kalo soal sikap bela negara rakyat indonesia ga usah dipertanyakan lagi …. liat aja bonek yg berani mati cuma buat bela kesebelasan kesayangannya, nah….apalagi demi negara…..

  6. February 7, 2012 at 8:41 am

    Mungkin tidak perlu dihapus. Tapi tidak perlu ditambahkan. Koter yang sudah ada tetap dipertahankan, tapi tidak perlu menambah koter baru. Prioritas harus mulai diseimbangkan, dari yang tadinya hanya pro kepada angkatan darat menuju kepada angkatan laut dan udara.

  7. Joe
    May 23, 2012 at 4:08 am

    emang kapan perangnya ya? kalo perang udah nyampe daratan Indo berarti udah ampir kalah tuch.. dalam PD 2, negara2 yg menang homelandnya tidak diduduki musuh sehingga bisa support industri utk perang. kalo ada serangan harusnya kita jaga dan usir di perbatasan

  8. September 29, 2014 at 7:25 pm

    Saya ada kutipan artikel militer mungkin bisa membantu:

    “Selama tahun 1920 dan 1930-an, teori militer Soviet memperkenalkan Deep Battle (Pertempuran Dalam). Itu adalah konsekuensi langsung dari pengalaman Red Army dengan gerakan menyapu dari formasi kavaleri selama Perang Sipil dan Perang Polandia-Soviet. Deep Battle mencakup manuver oleh beberapa formasi berukuran korps-tentara atau secara bersamaan. Hal itu tidak dimaksudkan untuk memberikan kemenangan dalam sebuah operasi tunggal, melainkan beberapa operasi yang dilakukan secara paralel atau berturut-turut, itu dimaksudkan untuk menjamin kemenangan. Dalam hal ini, Deep Battle berbeda dari penafsiran doktrin Blitzkrieg.

    Tujuan Deep Battle itu untuk menyerang musuh secara serentak dan terus menerus di bagian dalam kekuatan musuh untuk mendorong terciptanya kegagalan musuh dalam sistem pertahanan mereka. Saat musuh telah menghasilkan kegagalan pertahanan maka formasi militer mobile, mengeksploitasi celah kegagalan tersebut. Dari titik lemah tersebut kekuatan kavaleri air-land memusatkan pukulannya. Pemusatan pukulan dari belakang garis musuh dilakukan untuk mencegah mereka membangun kembali pertahanannya. Ketika musuh tidak mampu membangun kembali sistem pertahanannya maka kekuatan utama musuh sangat mudah dihancurkan.

    aktik Deep Battle di lapangan diletakan pada pesawat terbang dan tank, yang terpenting bukan benda itu tetapi sifat-sifat benda itu yaitu kecepatan dan ketahanan (lapis baja). Deep Battle Red Army mencapai kesimpulan pada benda berupa pesawat dan tank karena kemajuan teknologi pada zaman itu. Suatu saat dua benda ini dapat berubah jika kita dapat menciptakan yang bersifat sama tetapi lebih baik. Sebab zaman Perang Sipil dominan kuda bukan tank dan pesawat.

    Teknologi diorganisasikan dalam Deep Battle dengan cara Perang Manuver bukan Perang Statis seperti cara berpikir para perwira TNI kita. Perwira TNI kita berpikir matematika-statistik dicampurkan dengan geografi-geologi sesat. Misal seringkali mereka menyebar-nyebar kekuatan perang “secara merata di setiap pulau untuk menjaga kedaulatan NKRI”.

    Berikan saya satu armada dengan pimpinan satu kapal induk, dengan mekanika kapal, pesawat dan tank-tank amfibi, saya dapat taklukkan NKRI dalam hitungan jam. Hanya cukup saya pukul dari jalur laut terlemah. Saya isolasi setiap pulau di NKRI, Saya bombardir setiap instalasi militer TNI. Semakin kalian menebar kekuatan semakin kalian lemah. Kuncinya bukan pada penyebaran kekuatan tetapi mengetahui dimana Saya akan menyerang. Kalian bukan harus menyebar unit-unit dan satuan-satuan petempur tetapi scout-scout. Mata dan telinga kalian harus terus terbuka. Tempatkan satuan-satuan tempur pada titik geografi yang mudah menjangkau beberapa pulau penting. Permasalahan saya selanjutnya bukanlah saya telah menduduki Jakarta, Medan, Surabaya, tetapi berapa lama saya harus berperang dengan anda di tanah air anda!

    Perang Manuver menawarkan peluang untuk meraih kemenangan cepat, efisien, mengurangi korban jiwa dan menentukan. Perang Manuver secara filosofi kemanusiaan dapat membuat manusia lebih menghargai nyawa manusia, sekalipun itu perang! Mikhail Tukhachevsky menyatakan bahwa: “Kekuatan udara harus digunakan terhadap sasaran di luar jangkauan infanteri, artileri, dan senjata-senjata lain. Untuk pesawat taktis, efek maksimum harus digunakan dalam massa, terkonsentrasi dalam ruang dan waktu, melawan sasaran taktis yang paling penting.”
    http://manifestosenja.com/2014/07/perbedaan-deep-battle-dengan-blitzkrieg/

  9. September 29, 2014 at 7:44 pm

    Jenderal Gordon R. Sullivan dari Angkatan Darat AS menyatakan tentang Tukhachevsky:

    “His military prowess and writings on warfare significantly affected the Soviet military in the interwar years, Soviet operations on the Eastern Front versus the Germans, and the development of operational thinking for the remainder of the 20th century well beyond the borders of the Soviet Union. Notably, many of the same operational concepts espoused by Tukhachevsky in his Regulations of 1936 are evident in modern foundational ideas of U.S. military doctrine that were formulated in the 1970s and ‘80s in Airland Battle and which remain central to U.S. military doctrine today.”
    http://manifestosenja.com/2014/05/game-online-dan-strategi-kavaleri-tukhachevsky/

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: