Home > Korupsi > Menimbang Keseriusan Pemerintah Memberantas Korupsi

Menimbang Keseriusan Pemerintah Memberantas Korupsi

Di negeri ini, korupsi agaknya telah menjadi penyakit akut yang sulit untuk diberantas. Bertahun-tahun di bawah pemerintahan yang korup, menjadikan penyebaran korupsi semakin meluas dan sistemik. Korupsi yang meluas dengan gampang dapat kita jumpai pada hampir seluruh kantor pelayanan publik. Korupsi menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara. Celakanya, korupsi kerap melibatkan petinggi-petinggi negeri ini. Ketua DPR misalnya, adalah seorang terpidana yang entah mengapa tidak perlu mendekam di penjara seperti terpidana lainnya. Bisa jadi, Akbar Tanjung si terpidana itu bisa menyeret pejabat lainnya ke penjara kalau dirinya harus menginap di hotel prodeo.

Dari sisi hukum, aparat penegak hukum juga tampak letoi ketika berhadapan dengan korupsi. Kalau menghadapi teroris macam Amrozi, Imam Samudera, dan lain sebagainya, dengan sigap polisi bertindak. Kejaksaan pun, dengan proses yang sangat cepat, mampu menyeret para terdakwa ke hadapan hakim di persidangan. Tetapi, sama seperti politisi, ketika menangani kasus korupsi ada banyak alasan sehingga berkas perkara mesti bolak-balik dikembalikan ke polisi, bukti tidak mendukung, atau keluar SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) kalau tidak dituntut bebas.

Macetnya hukum dalam penanganan kasus korupsi bisa dimengerti dengan melihat korupsi sebagai fenomena sosiologis. Dalam kaca mata sosiologis, korupsi melibatkan jaringan elit kekuasaan, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena itu, bercokolnya Ketua DPR dari jerat hukum bisa dibaca sebagai upaya melindungi elit lain. Juga mengapa Jaksa Agung yang jelas-jelas dilaporkan ke polisi oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) karena laporan palsu masih duduk di kursinya. Oleh sebab itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime. Untuk memberantasnya, dibutuhkan pendekatan hukum yang luar biasa pula.

KPK, Komisi Super?
Salah satu produk hukum yang digulirkan untuk memberantas korupsi adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Pembentukan komisi ini merupakan amanat dari UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU Anti Korupsi itu merupakan amandemen dari UU No.3 Tahun 1971 tentang Anti Korupsi yang dianggap sudah tidak memadai lagi.

Karena korupsi adalah extra ordinary crime, maka ada beberapa kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK. Diantaranya, pertama dipergunakannya alat bukti elektronik dalam pembuktian. Alat bukti elektronik meliputi e-mail, rekaman suara, rekaman video dan sebagainya. Bandingkan dengan KUHAP yang hanya mengakui kesaksian langsung dari seseorang.

Kedua, KPK memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Bahkan KPK bisa mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian. Sebagai kejahatan yang luar biasa, korupsi memang tidak bisa ditangani oleh aparatus negara konvensional seperti kejaksaan dan kepolisian. Apalagi dalam kurun waktu yang lama terbukti dua institusi penegak hukum itu gagal memberantas korupsi.

Ketiga, berbeda dengan kejahatan lain, persidangan kasus korupsi juga dilakukan dengan cara di luar kelaziman. Kelak kalau KPK telah berfungsi, koruptor akan diadili dalam Pengadilan Korupsi. Hakim yang mengadili, baik di tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) maupun kasasi (MA) terdiri dari lima orang, dua hakim reguler sedangkan tiga sisanya adalah hakim ad hoc.

Keempat, KPK tidak hanya bertugas pada ranah penegakan hukum. KPK juga melakukan tugas pencegahan, seperti memeriksa laporan kekayaan pejabat negara. Dengan berfungsinya KPK, maka KPKPN akan dibubarkan dan akan menjadi salah satu divisi dalam KPK. Dengan demikian, kasus laporan palsu kekayaan Jaksa Agung tidak akan terulang lagi karena berbeda dengan KPKPN, KPK bisa langsung menyidik dan menyeret Jaksa Agung ke Pengadilan Korupsi.

Karena begitu besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh KPK, banyak pihak berharap KPK akan menjadi obat ampuh untuk menyembuhkan negeri ini dari korupsi. Apalagi anggota KPK hanya lima orang sehingga bisa mengurangi benturan kepentingan. Berdasarkan pengalaman Komnas HAM dan KPKN, jumlah anggota yang besar menjadikan kedua komisi itu tidak bisa lincah dalam mengambil keputusan. Belum lagi komposisi anggota yang berwarna-warni latar belakangnya, menjadikan gerakan kedua komisi semakin lamban karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi.

Akan tetapi, kekuasaan besar KPK juga tidak lepas dari ancaman dari para koruptor dan elit politik yang tidak berkepentingan. Sejak awal sebetulnya proses pembentukan komisi super ini kerap tersendat-sendat.

Proses pembentukan KPK sendiri harus melalui berbagai tahapan yang cukup panjang. Pertama diawali dengan pembentukan tim seleksi. Anggota Tim Seleksi dipilih oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan ditetapkan oleh Presiden dengan Keppres. Selanjutnya Tim Seleksi yang akan memilik kandidat anggota KPK sebanyak 10 orang atau dua kali jabatan yang tersedia.

Tugas memilih siapa anggota komisi yang akan menjadi musuh koruptor nomor satu adalah DPR. Tim Seleksi akan memberikan 10 nama ke DPR yang akan memilih lima diantaranya sebagai anggota KPK. Lalu anggota KPK akan diangkat oleh Presiden.

Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk KPK sekitar 185 hari atau 6 bulan 5 hari. Perkiraan ini adalah perkiraan optimis, artinya proses pembentukan berjalan lancar dan tidak ada kejadian penting di luar perkiraan yang bisa menggagalkan proses tersebut. Tenggat waktu yang diberikan oleh UU No.30 Tahun 2002 adalah satu tahun. UU No. 30 disahkan tanggal 27 Desember 2002 sehingga KPK harus sudah terbentuk 27 Desember 2003.

KPK dibajak?
Tidak hanya orang jujur yang berkepentingan dengan KPK. Koruptor pun juga berkepentingan karena eksistensi KPK bisa menyeret mereka ke penjara. Karenanya, ada indikasi pembentukan KPK tidak akan mulus bahkan ada kemungkinan dibajak di tengah jalan.

Indikasi pertama, anggota Tim Seleksi yang merupakan gabungan antara wakil pemerintah, ahli hukum dan tokoh masyarakat tidak sepenuhnya mendukung pemberantasan korupsi. Benar, dalam usulan Tim Seleksi ada nama beken aktivis Teten Masduki, pengacara kondang Todung Mulya Lubis dan ahli hukum pidana UI, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo. Tetapi dalam tim itu juga ada dua nama ahli hukum yang memberikan kesaksian meringankan dalam kasu korupsi Akbar Tanjung. Nah, kalau benar ada dua orang tersebut, bisa jadi proses seleksi akan tersendat-sendat karena sulitnya mencari titik temu diantara para anggotanya.

Indikasi kedua, sampai saat ini Presiden belum meneken Keppres untuk mengangkat tim tersebut. Mengapa Presiden menunda, seperti biasa, tidak ada penjelasan resmi sementara waktu yang tersedia semakin sedikit. UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan satu tahun setelah UU tersebut disahkan atau 27 Desember 2003, KPK sudah harus terbentuk. Sampai hari ini, waktu yang tersisa sekitar 5,5 bulan dan secara teknis tenggat waktu tersebut tidak akan terpenuhi karena minimal diperlukan waktu 6 bulan 5 hari. Kecuali KPK dibentuk dengan partisipasi publik minimum dengan mengurangi waktu untuk tanggapan masyarakat.

Indikasi ketiga, DPR ternyata tidak bereaksi atas lambannya Presiden mengangkat Tim Seleksi. Padahal pemenuhan tenggat waktu pembentukan KPK juga akan melibatkan DPR yang akan bertugas untuk memilih. Alih-alih bereaksi, sidang pleno DPR untuk membahas KPK bahkan tertunda sampai tiga kali karena tidak kuorum. Dari dua indikasi ini, tampaknya bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa baik DPR maupun Presiden ogah-ogahan membentuk KPK.

Indikasi keempat, santer terdengar kabar salah satu departemen telah menyiapkan 25 polisi dan 25 jaksa untuk menjadi staf KPK. Sepintas hal ini merupakan upaya positif karena di tengah proses yang lamban ada inisiatif. Tetapi persiapan ini bisa dilihat sebagai usaha untuk membajak KPK. Mengapa? Karena wewenang untuk mengangkat staf adalah wewenang anggota KPK, bukan departemen lain. Kalau dari awal staf KPK sudah disiapkan, apalagi diisi oleh orang-orang yang terbukti gagal memberantas korupsi, bisa diperkirakan upaya KPK akan terganjal di tengah jalan. Seperti pengalaman KPU, walaupun anggota KPU dikenal sebagai tokoh masyarakat yang berintegritas tetapi operasional sehari-hari dijalankan oleh orang-orang lama. Akibatnya muncul berbagai tudingan miring tentang KPU.

Kalau berbagai indikasi yang mengarah pada pembajakan KPK terbukti benar, agaknya kita mesti mengelus dada karena pemberantasan korupsi masih akan membutuhkan waktu panjang.
Korupsi adalah persoalan politik sehingga untuk memberantasnya juga diperlukan political will dari pemerintah. Di sini banyak diantara kita yang merindukan kepemimpinan yang kuat dan berintegritas yang mampu melawan korupsi.

Categories: Korupsi
  1. Ina Walia F
    October 21, 2007 at 2:24 pm

    Sering2 aja bahas tentang Korupsi..
    Supaya org2 bisa ngerti dampak dari Korupsi..
    n moga2 aja yg suka korupsi keketuk hati’a..

  2. Korupsi to Hell not heaven
    April 22, 2008 at 4:49 pm

    untuk para koruptor sering sering aja berserah diri pada sang esa.kali kali aja pas lagi korupsi dicabut nyawanya.nah klo dah kaya gtu mow gmana coba.Tobat Tobat.

  3. desni
    August 8, 2012 at 1:38 am

    Koruptor go to hell….. biar dibakar tuch ma Allah….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: