Home > Korupsi > Money Laundering, Menunggu Kolaborasi KPK dan PPATK

Money Laundering, Menunggu Kolaborasi KPK dan PPATK

Bulan Juni 2004 mendatang, Financial Action Task Force (FATF) akan kembali bersidang untuk membahas status negara-negara dalam persoalan money laundering. Money laundering menjadi persoalan penting setelah terorisme dianggap sebagai ancaman utama bagi sejumlah negara. Diyakini pendanaan terorisme berasal dari praktek money laundering.

Meskipun Indonesia sudah membentuk Pusat Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara independen bertugas melakukan pencegahan dan pemberantasan money laundering dan UU No. 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Money Laundering telah direvisi dengan UU No. 25 tahun 2003, FATF masih menempatkan Indonesia dalam daftar hitam pencucian uang atau NCCT. Keseriusan pemerintah untuk menegakkan hukum untuk memberantas pencucian uang masih ditunggu, setelah perangkat kelembagaan dan peraturan disempurnakan. Betapa tidak, dari 617 kasus money laundering yang telah dilimpahkan oleh PPATK ke polisi, hanya 95 kasus yang dikategorikan money laundering. Ironisnya, baru satu kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan, yaitu kasus L/C fiktif yang merugikan BNI hingga Rp. 1,2 miliar.

Dengan masuk daftar hitam praktek pencucian uang, dampak terberat akan dirasakan oleh dunia usaha. Menjadi negara surga pencucian uang berarti seluruh uang dari bank-bank di Indonsia bisa dicurigai sebagai uang haram. Akibatnya, L/C bank lokal ditolak sehingga bila pengusaha Indonesia hendak mengimpor barang harus bayar tunai. Situasi ini pada gilirannya akan berdampak pada perekonomian negara.

Tiga fase money laundering
Bukan hal yang mudah untuk menjejak praktek money laundering. Pelaku kejahatan biasanya mencuci uang melalui tiga fase. Pertama, placement dimana uang hasil kejahatan dipecah dalam satuan kecil sehingga ketika disimpan dalam rekening bank tidak mencurigakan. Placement juga bisa dilakukan dengan membeli sejumlah instrumen keuangan seperti cek yang akan ditagihkan dan kemudian didepositokan di rekening bank lain di lokasi yang berbeda.

Placement juga bisa dilakukan dengan memindahkan secara fisik uang ke negara lain. Karenanya, bila seseorang hendak membawa uang sebesar Rp. 100 juta atau lebih dari dan ke Indonesia atau dalam mata uang asing yang nilainya setara harus melaporkannya ke Bea Cukai(UU No.25/2003 Pasal 9).

Fase kedua adalah layering atau memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Layering biasanya dilakukan dengan memindahkan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui transaksi yang kompleks. Layering juga bisa dilakukan dengan membuka sebanyak mungkin rekening ke perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Layering juga bisa dilakukan dengan menggunakan jasa lembaga keuangan lain, seperti asuransi, money transfer atau sewa beli (leasing).

Integration merupakan fase terakhir dari money laundering. Setelah melalui proses placement dan layering yang rumit, uang diambil kembali oleh pelaku kejahatan sekan-akan uang tersebut didapat melalui sumber-sumber yang halal. Sehingga ketika ditempatkan ke dalam rekening resmi, tidak ada unsur yang mencurigakan sama sekali.

Money laundering semakin sulit untuk ditelusuri karena administrasi dan koordinasi antar lembaga di Indonesia masih lemah. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus BNI. Sebagian tersangka sebelumnya pernah terlibat dalam praktek L/C fiktif di bank lain. Meskipun Bank Indonesia sudah mewajibkan penerapan Know Your Customer Principles (Prinsip Mengenal Nasabah), toh dalam prakteknya belum jalan sepenuhnya.

Persoalan lain adalah belum terkoordinasinya seluruh transaksi keuangan di negara ini. UU No25/2003 sudah mewajibkan penyelenggara jasa keuangan untuk melaporkan seluruh transaksi tunai di atas Rp. 500 juta, tetapi kewajiban ini tidak berlaku untuk lembaga lain seperti toko mobil. Sudah menjadi rahasia umum bahwa koruptor di negeri ini punya kecenderungan untuk “pamer” seperti dengan membeli mobil mewah. Seharusnya ketentuan wajib lapor transaksi tunai di atas Rp. 500 juta harus diberlakukan untuk seluruh transaksi tunai, termasuk di toko-toko.

Menunggu kolaborasi KPK – PPATK
Meskipun UU Anti Money Laundering, UU No.15/2002 dan UU No.25/2003, telah mengatur secara rinci pencegahan dan pemberantasan tindak pidana money laundering, kenyataannya kinerja penegakan hukum masih jauh dari harapan.
Salah satu hambatan penegakan hukum dalam perkara money laundering adalah masih dipergunakannya peradilan konvensional. Artinya, proses penyelidikan dan penyidikan ada di tangah polisi. Baru kemudian polisi melimpahkan ke Kejaksaan. Padahal sudah menjadi rahasia umum dan dikeluhkan banyak pihak, polisi dan jaksa dianggap tidak serius dalam menegakkan hukum. Tidak banyak kasus mega-korupsi yang berhasil dituntaskan oleh Kejaksaan. Bahkan koruptor kakap dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yaitu Sjamsul Nursalim dan Samadikun Hartono berhasil melarikan diri ke luar negeri setelah mendapat ijin dari Kejaksaan Agung. Karena itu, jika mengandalkan peradilan konvensional, bisa diperkirakan tidak banyak kasus money laundering yang bisa diadili.

Jalan keluar yang bisa ditempuh oleh PPATK adalah menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK bisa dikatakan super body karena besarnya wewenang yang dimiliki. KPK tidak memerlukan ijin Presiden untuk memeriksa pejabat tinggi negara. KPK juga memiliki kewenangan untuk membuka rekening tersangka. Walaupun terbatas pada kasus korupsi, KPK juga berwenang melakukan supervisi atas Kejaksaan dan Kepolisian.

Di sisi lain, UU Money Laundering memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan UU Anti Korupsi (UU No.31/1999 dan UU No.20/2001). Pertama dalam soal perlindungan saksi, UU No. 20/2002 dan UU No.25/2003 lebih lengkap. Dalam UU tersebut, ada 9 pasal yang mengatur (Pasal 34 – 43) yang memberikan perlindungan bagi saksi dalam tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan. Bahkan barangsiapa membocorkan identitas pelapor akan mendapat sanksi pidana, selain disebutkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bila saksi pelapor terancam keselamatannya. Sementara UU Anti Korupsi hanya melarang penyebutan nama pelapor oleh saksi dan orang lain dalam penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kedua tentang pembuktian terbalik. UU Anti Korupsi memberikan hak kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak bersalah sehingga beban pembuktian tetap ada pada penuntut. Sebaliknya UU Anti Money Laundering memungkinkan penerapan pembuktian terbalik dalam persidangan. Pasal 35 UU No.15/2002 menyebutkan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Ketiga, mengenai sita terhadap tindak kejahatan, UU No.15/2002 Pasal 37 secara tegas menyatakan bila telah terbukti yang bersangkutan melakukan pencucian uang, hakim dapat mengeluarkan penetapan untuk merampas harta terdakwa yang telah disita sebelumnya. Sementara UU Anti Korupsi, penyitaan dilakukan melalui gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli warisnya.

Nah, kombinasi antara wewenang luar biasa yang dimiliki oleh KPK dan peluang besar yang dimiliki oleh UU Anti Money Laundering untuk menjerat pelaku bisa memberikan jalan. Terutama untuk mendorong penegakan hukum dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Apalagi banyak hasil korupsi disimpan dalam bentuk rekening di bank, asuransi dan produk investasi keuangan lain. Karena itu, sudah saatnya KPK dan PPATK melangkah maju. Bukankah sebagian besar uang hasil korupsi disimpan di bank atau jasa keuangan lainnya sehingga bisa dikategorikan sebagai money laundering.

Categories: Korupsi
  1. Mark
    March 21, 2007 at 1:17 pm

    Kpan korupsinipun mandex, ??????!!!!!!!, fuck korupz !!!!!

  2. April 22, 2007 at 2:45 pm

    Setelah ada PPATK tetap aja gak ngaruh. Mungkin hanya untuk kosmetik. Buktinya uang Tommy bisa masuk ke Indonesia lewat rekening departemen pemerintah dgn dibantu surat keterang ketua PPATK.

    Gimana tuh?

  3. Eko Cahyo Dewi oktori
    September 24, 2009 at 2:32 am

    saya sangat tertarik dengan kasus money laundering, untuk itu saya berniat untuk mengangkat permasalahan itu kelak dalam skripsi saya. oleh karena itu saat ini saya sedang membuatuhkan banyak referensi yang dapat saya gunakan untuk menyelesaikan skripsi saya.
    terima kasih.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: