Home > Security Sector > Problema Bisnis Militer

Problema Bisnis Militer

Pernyataan Panglima TNI terkait dengan bisnis militer sungguh mengejutkan. Kepada publik, Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan akan menyerahkan seluruh bisnis militer kepada pemerintah dalam waktu dua tahun saja. Padahal UU TNI menyatakan, proses penyerahan seluruh bisnis TNI dilakukan dalam waktu lima tahun.

Dalam kerangka reformasi sektor pertahanan, langkah penyerahan bisnis militer kepada negara merupakan langkah maju. Penyerahan bisnis militer kepada pemerintah akan menjadikan TNI dibiayai oleh APBN. Dengan demikian, TNI relatif berada di bawah supremasi pemerintahan demokrasi, dalam hal ini DPR, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan.

Audit BPK
Namun demikian, penyerahan bisnis kepada pemerintah bukan hal yang sederhana dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Proses itu bisa membutuhkan waktu yang lama. Mengapa demikian? Simak pendapat BPK yang pernah melakukan audit atas sejumlah yayasan beserta unit bisnisnya.

Pertama, sistem pengendalian dan pengawasan internal sangat lemah, bahkan tidak jalan. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya perangkat lunak yang mengatur prosedur dan teknis pelaksanaan pengelolaan yayasan.

Kedua, manajemen keuangan yayasan sama sekali tidak tertib dan tidak disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Ketiga, terjadi pelanggaran manajemen dan administrasi keuangan sebagai akibat tidak terbakukannya perangkat-perangkat pengatur. Keempat, tidak jelasnya hubungan antara yayasan, badan usaha, dan organsiasi induk struktural karena organisasi dan manajemen yayasan yang menggunakan organisasi semi dinas. Kelima, penggunaan uang yayasan masih banyak yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran berdirinya yayasan sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian dan anggaran rumah tangganya.

Secara umum, demikian BPK menyimpulkan, tata kelola (governance) yayasan militer sangat buruk. Konsekuensinya, selain membuka peluang berbagai penyimpangan, tidak ada informasi yang memadai dan akurat tentang bisnis militer. Berapa total asetnya, berapa deviden yang diberikan kepada TNI sebagai pemegang saham, bagaimana posisi keuangannya, tidak banyak diketahui. Bahkan berapa jumlah unit bisnis di setiap yayasan juga belum terpetakan. Memang sejak tahun 2002, TNI AD menggandeng Ernst&Young untuk melakukan audit dan pembenahan bisnis militer. Tetapi pembenahan itu masih dalam proses dan belum tuntas seluruhnya.

Saya juga menduga, buruknya tata kelola juga terjadi pada pengelolaan bisnis di bawah koperasi-koperasi. Selain dikelola oleh institusi yang sama, koperasi juga memiliki ratusan unit bisnis seperti yayasan. Apalagi jangkauan dan keterlibatan koperasi dalam berbagai bisnis, jauh lebih dalam dibandingkan yayasan. Kalau yayasan hanya ada pada tingkat Markas Besar, kesatuan dan Komando Daerah Militer, koperasi bahkan didirikan hingga tingkat Korem dan Kodim.

Minimnya data dan informasi akan membuat proses penyerahan bisnis membutuhkan waktu dan biaya yang tidak murah. Seluruh bisnis militer itu harus ditelaah terlebih dahulu. Mana yang menguntungkan dan mempunyai prospek cerah di kemudian hari. Tanpa audit terlebih dahulu, pengambilalihan bisnis bisa berujung pada pelimpahan tanggungjawab. Banyak bisnis militer yang merugi atau justru menguntungkan mitra bisnisnya. (Noerhasim, dkk, 2003).

Bisnis illegal
Keterlibatan militer dalam bisnis dapat dikategorikan dalam dua tipologi utama, institusional dan non-institusional (Samego, dkk, 1999). Bisnis institusional atau formal adalah bisnis yang melekat pada institusi militer. Bisnis yang dikelola di bawah yayasan dan koperasi termasuk dalam kategori bisnis institusional. Karena baik yayasan dan koperasi didirikan mengikuti komando teritorial TNI AD dan pembagian wilayah pertahanan di TNI AU dan TNI AL. Bisnis institusional ini yang akan diserahkan ke pemerintah oleh TNI.

Sementara bisnis non-institusional atau informal merupakan bisnis yang melibatkan anggota TNI secara personal. Penempatan anggota TNI di sejumlah perusahaan, baik sebagai anggota direksi, komisaris dan staf adalah contoh dari bisnis non-institusional. Bahkan beberapa anggota dan pensiunan TNI berhasil mengembangkan menjadi konglomerasi dengan unit usaha yang menggurita.

Selain kedua tipe bisnis tersebut, masih ada satu lagi tipe keterlibatan militer dalam bisnis.George Aditjondro menyebutnya bisnis abu-abu. Leslie McCullough, seorang peneliti dari Bonn International Centre on Conversion bahkan menyebutnya dengan criminal economy atau bisnis illegal.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa anggota TNI terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis illegal. Seperti illegal logging, menjadi beking perjudian, hingga pemerasan. Bahkan konflik terbuka yang kerap terjadi antara prajurit TNI dengan Polisi/Brimob, didorong oleh perebutan sumber daya dalam bisnis illegal.

Secara resmi para perwira tinggi TNI tidak pernah mengakui praktek bisnis illegal. Mereka yang terlibat disebut oknum. Tetapi luasnya keterlibatan anggota TNI dalam berbagai praktek bisnis illegal, hingga keterlibatan sejumlah perwira dalam kasus illegal logging, misalnya, sangat sulit untuk menerima itu semua adalah oknum.

Penyerahan bisnis kepada pemerintah merupakan langkah positif. Apalagi Panglima TNI sendiri menyatakan akan menyerahkan bisnis militer dalam waktu dua tahun, lebih cepat dari mandat UU TNI. Tetapi bagaimana dengan bisnis illegal, Jenderal?

Categories: Security Sector
  1. July 28, 2013 at 10:07 pm

    Each month well-known consultants in the Japan
    receive more than $9 billion for their services.

    Much of this money pays for unsupported statistics and badly prepared resource fo review services, banking rules & procedure evaluation.

    Our business model concept is focussed in safeguarding and increase
    the efficiency of practice. We undertake a wide
    range of areas of activity, including RTF – our own unique system of review.
    We, have goodly experienced and talented managers offer a wide variety
    of consulting services to meet companies many needs.

    We and our partner provides you with the research and statistics
    frameworks to grow your share of the retirement market penetration.
    We offer ingrained support that can help you
    get your business goals through consulting on strategic things,
    product development, marketing programs and channels for
    distribution.

    A common objective for a statistical research project is to discover causality, and in particular to
    draw a actionable conclusion on the effect of changes in the values of predictors or other variables on dependent variables or response.
    There are 2 main types of causal statistical studies: experimental study and observational study.
    In both types of studies, the effect of differences of an independent variable (or variables) on the
    behavior of the dependent variable are observed.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: