Home > Lain-lain > Korupsi BUMN dan Corporate Governance

Korupsi BUMN dan Corporate Governance

Satu per satu kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai  diselidiki dan disidik oleh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Tim Pemberantasan Korupsi (Timtas Tipikor) yang dikoordinir langsung oleh Presiden. Terakhir, dugaan korupsi
terjadi di Bank Mandiri dan PLN yang total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Praktek salah urus yang menjadikan BUMN “sapi perah” berbagai kepentingan telah mewarnai pengelolaan BUMN selama ini. Alih-alih mendapat untung, justru pemerintah sebagai pemegang saham harus menanggung kerugian yang diderita oleh BUMN.

Dari 158 BUMN yang beraset mencapai Rp. 1163,64 triliun, keuntungan yang berhasil diraih sebelum pajak tahun 2004 hanya Rp. 49,82 triliun. Sementara kontribusi melalui berbagai macam pajak yang harus dibayar mencapai Rp. 25 triliun per tahun 2003.

Pendapatan itu tentu tidak sebanding dengan besarnya aset BUMN. Apalagi 80% dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 10 BUMN saja. Sebagian besar BUMN yang lain dalam keadaan keuangan yang terus merugi. Karena itu, keuntungan yang didapat oleh pemerintah menjadi tidak berarti karena pada saat yang sama pemerintah juga harus memberi subsidi kepada BUMN yang lain.

Reformasi corporate governance
Untuk memberantas korupsi di BUMN, penegakan hukum tidak mencukupi. Terutama karena sesungguhnya praktek korupsi di BUMN tentu tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi politik korup yang melingkupinya. Dalam situasi seperti ini, praktek KKN merupakan cara berbisnis yang
wajar dan harus dilakukan karena para kompetitornya juga melakukan hal yang sama.

Selama praktek berbisnis yang melegalkan cara-cara korupsi masih terus berlangsung, selama itu pula praktek korupsi tidak pernah bisa dibersihkan dari BUMN.  Apalagi struktur politik juga cenderung korup. Biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap partai politik dan kandidat dalam Pemilu amat besar. Karena itu, para politisi harus menjalin hubungan baik dengan siapa pun yang memiliki modal. Termasuk BUMN.
Kondisi seperti ini yang menjebak BUMN pada posisi sebagai brankas untuk keperluan siapa pun yang berkuasa.

Karena itu, untuk membebaskan BUMN dari ajang sapi perah,  penegakan hukum harus diiringi dengan reformasi pengelolaan BUMN yang komprehensif. Salah satu inisiatif yang sudah berjalan adalah penerapan good corporate governance. Pada dasarnya, corporate governance mengatur soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan serta menerapkan prinsip dan etika anti-korupsi dalam
berbisnis.

Inisiatif reformasi corporate governance ini sudah berjalan sejak lama. Terutama dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank. Lembaga-lembaga pengusung neo-liberal tersebut berkepentingan mendorong penerapan praktek bisnis yang bersih dari korupsi. Dalam kondisi yang bebas KKN, kompetisi bisa berjalan dengan normal dan
terbentuk pasar mendekati sempurna seperti yang digagas oleh pemikiran neo-liberal.

Tetapi inisiatif dari lembaga keuangan internasional itu mendapat resistensi dari berbagai kelompok bisnis yang selama ini justru mendapat keuntungan dari praktek korupsi. Konglomerasi yang mendominasi perekonomian Indonesia pada dasarnya dibentuk, dibesarkan dan difasilitasi oleh penguasa. Terang saja, penguasa modal lokal ini menolak agenda kepentingan internasional. Apalagi tak bisa dipungkiri,
lembaga-lembaga itu bukan tanpa kepentingan. Pasar bebas dan globalisasi yang hendak diciptakan dalam prakteknya justru memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara industri maju.

Akan tetapi kompetisi dua kepentingan utama yang membentuk perekonomian  Indonesia itu berakhir sudah dengan kemenangan kepentingan neo-liberal. Krisis ekonomi menjatuhkan konglomerasi pada titik paling dasar dalam bisnis mereka. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi
siapa pun pemerintah yang berkuasa selain menuruti keinginan lembaga keuangan internasional dengan imbalan dukungan dalam menghadapi krisis.

Membenahi BUMN
Penegakan hukum sudah mulai berjalan, walaupun hasil akhirnya masih harus ditunggu. Berjalannya penegakan hukum memberikan momentum bagi reformasi corporate governance, walaupun kepentingan lembaga keuangan
internasional juga harus dicermati oleh pemerintah.

Untuk menghilangkan korupsi di BUMN, pertama pemerintah harus membersihkan lingkungan bisnis yang menyuburkan praktek KKN selama ini. Pemerintah harus mendorong terciptanya iklim berbisnis yang bersih. Himbauan dan kode etik seperti yang tercantum dalam kode good corporate governance terbukti tidak memadai. Banyak perusahaan yang dinilai bagus dalam menerapkan GCG justru dengan mudah terjebak dalam praktek korupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat aturan yang dengan tegas melarang praktek suap-menyuap dalam bisnis.

Kedua, praktek korupsi dalam bisnis tidak hanya dinikmati oleh kalangan pebisnis saja. Tetapi uang “haram” itu sebagian mengalir ke kantong para pejabat pemerintah. Terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Karena itu, soal laporan kekayaan pejabat negara harus menjadi instrumen preventif yang penting. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan
Korupsi harus bekerja keras menjadikannya sebagai instrumen untuk penyidikan kasus korupsi.

Selain itu, aturan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Aturan yang ada hanya dalam bentuk Keppres dan tidak ada sanksi hukumnya. Pelanggaran Keppres hanya pelanggaran administrasi saja.  Sehingga keberadaan UU pengadaan barang dan jasa, terutama dengan memasukkan pasal-pasal anti korupsi dapat membersihkan praktek korupsi di lingkungan birokrasi.

Ketiga, sudah saatnya pemerintah memberikan target yang terukur kepada direksi dan komisaris BUMN. Jangan sampai BUMN terus merugi sementara gaji dan fasilitas direksi dan komisaris tidak pernah berkurang. Karena itu, pemerintah harus merumuskan strategi korporatisasi BUMN.
Selama ini, pengelolaan BUMN lebih mengarah ke strategi privatisasi ntuk menutup defisit APBN. Cara ini dianggap jalan pintas, tidak erorientasi jangka panjang dan terkesan tunduk kepada agenda lembaga keuangan internasional.

Strategi korporatisasi dengan memberi target yang terukur kepada direksi dan komisaris serta menjauhkan BUMN dari berbagai intervensi politis merupakan strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Tabloid Opini, Edisi 11. 21-27 Juli 2005.

Categories: Lain-lain
  1. Rizki
    November 2, 2008 at 5:42 am

    Kepada Bpk. Danang :
    saya ingin menanyakan, apakah Direksi BUMN/BUMD termasuk pejabat publik? dan apakah keputusan Direksi BUMN/BUMD dapat digugat di PTUN?

    Trima Kasih
    Rizki – Surabaya

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: