Home > Korupsi > Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum

Otonomi Daerah, Korupsi dan Penegakan Hukum

Otonomi daerah dilahirkan dalam semangat reformasi dan demokratisasi sebagai anti-tesis kekuasaan kekuasaan sentralistik Orde Baru. Dari sisi hukum, UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999, mendesentralisasikan kekuasaan secara radikal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Karena itu, ketika secara resmi mulai digulirkan tahun 2001, masyarakat menyambut dengan antusias. Jarak yang semakin dekat antara masyarakat dengan pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara di tingkat daerah, mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat. Banyak kelompok pengawas, Organisasi Non Pemerintah, lembaga penelitian dan kampus hingga kelompok aksi  mahasiswa mulai mengarahkan perhatian pada persoalan  di daerah.

Tetapi dalam prakteknya, otonomi daerah tak seindah yang dibayangkan. Kekuasaan yang didesentralisasikan secara radikal ternyata memunculkan praktek-praktek korupsi di tingkat lokal. Tidak dibayangkan sebelumnya, anggota DPRD bersama dengan eksekutif melakukan berbagai macam praktek korupsi. Dalam banyak kasus, perilaku korup itu dilakukan secara terbuka  dan telanjang. 

Korupsi dan desentralisasi

Lalu bagaimana memahami maraknya praktek korupsi dalam otonomi daerah? Kita bisa mulai melihatnya dari pengertian korupsi. Secara umum, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu. Dari pengertian ini, dapat dilihat bahwa variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan. Hanya mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik, yang bisa melakukan korupsi. 

Dalam konteks otonomi daerah, korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal. Peluang korupsi semakin besar ketika posisi legislatif menjadi sangat besar. Peran legislatif sebagai pengawas eksekutif ternyata tidak diimbangi dengan adanya pengawas terhadap legislatif itu sendiri.

Dari perspektif lain, korupsi terjadi karena sesungguhnya  kebijakan otonomi daerah hanya mendesentralisasikan kekuasaan hingga ke tingkat pemerintah daerah (Legowo, 2001). Dengan demikian, sesungguhnya otonomi dan desentralisasi itu bukan demokratisasi, seperti yang dipikirkan oleh banyak kalangan ketika kebijakan ini digulirkan.  Demokratisasi pada dasarnya mengalihkan kekuasaan sampai ke tingkat rakyat sementara pada otonomi daerah, pengalihan kekuasaan  hanya berhenti  di tingkat pemerintah daerah. Karena itu, yang  kemudian muncul dalam otonomi daerah bukan demokrasi melainkan dominasi. Posisi elit lokal, legislatif dan eksekutif, menjadi sangat dominan terhadap rakyat sehingga dominasi itu berujung pada korupsi. 

Korupsi di Sulawesi Tengah

Dalam beberapa bulan terakhir ini, berbagai media massa memberitakan praktek-praktek korupsi yang terbongkar di  sejumlah kabupaten di Sulawesi Tengah. Satu per satu, kasus korupsi terbongkar di Kabupaten Toli Toli, Banggai dan Donggala. Aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan sangat responsif dengan mulai memeriksa para pelakunya dan melimpahkan sebagian berkas ke pengadilan. Apa yang kita saksikan di Sulawesi Tengah ini merupakan kecenderungan umum yang terjadi di banyak daerah lain di Indonesia. Berdasarkan catatan ICW, sampai Agustus 2004 ada 176 kasus  korupsi di seluruh Indonesia. Dari seluruh kasus itu, sebagian diantaranya sudah divonis. Termasuk vonis terhadap 43 anggota DPRD Sumatera Barat yang dinyatakan bersalah karena melakukan praktek korupsi.

Bila melihat dari berbagai kasus korupsi,  pola korupsi di Sulawesi Tengah tidak berbeda dengan daerah lain.  Mengikuti  pengertian korupsi dari perspektif kekuasaan seperti di atas, para pelaku korupsi di Banggai, Donggala dan Toli-Toli didominasi oleh anggota DPRD.

Lalu bagaimana korupsi terjadi? Menggunakan perspektif  kekuasaan, bisa dilihat kekuasaan terbesar yang dimiliki oleh anggota DPRD adalah menetapkan peraturan, termasuk anggaran. Dari kasus korupsi di tiga kabupaten itu, korupsi terjadi pada proses  penganggaran (budgeting). Sebagian dana publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru dialihkan ke kantong para anggota dewan yang terhormat itu. Berbagai tunjangan dan fasilitas dianggarkan dalam APBD meskipun itu menyalahi ketentuan.

Korupsi dan ketidakadilan dalam alokasi anggaran juga diberikan ke DPRD dalam bentuk handphone dan  pesangon, seperti yang terjadi di Toli-Toli.  Pertanyaan etis  yang perlu dilontarkan, apakah gaji  anggota dewan tidak layak sehingga untuk  membeli HP harus dibantu rakyat melalui APBD? Apakah menjadi anggota DPRD sama dengan buruh, sehingga ketika masa jabatan berakhir  lagi-lagi rakyat harus menyediakan pesangon untuk mereka? 

Korupsi  dalam APBD tidak hanya melanggar hukum. Korupsi dalam alokasi anggaran merupakan bentuk cedera janji wakil rakyat terhadap para pemilihnya. Lebih jauh lagi, korupsi dalam APBD merupakan pelanggaran HAM karena mengambil jatah untuk rakyat di tengah keterpurukan ekonomi seperti saat ini. 

Dukungan dan partisipasi masyarakat

Meskipun proses hukum telah dimulai, tetapi agaknya, hukum tidak berjalan di jalan mulus dan bebas hambatan. Walaupun pemerintahan SBY-JK sudah menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama dalam 100 hari, ada sejumlah hambatan penegakan hukum dan celah yang memungkinkan para koruptor lolos dari jerat hukum sebagai berikut.

Pertama, diskriminasi dalam penegakan hukum. Di Banggai misalnya, ada anggota dewan yang telah mendekam di penjara. Tetapi pada saat yang sama, pelaku utama justru masih bebas berkeliaran dan dengan berbagai macam dalih, Kejaksaan tidak melakukan penahanan.  Diskriminasi itu juga  bisa dilihat dari pelaku. Seluruh pelaku yang saat ini tengah diperiksa adalah anggota DPRD. Tetapi bukankah APBD ditetapkan bersama-sama dengan eksekutif? Mengapa eksekutif tidak ada yang menjalani pemeriksaan?

Kedua,  sebagian dari praktek korupsi yang terungkap merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211.  Ihwal ini kemudian menjadi perdebatan hukum. Terutama  PP 110/2000 telah digugat oleh DPRD Sumatera Barat dan gugatan judicial review itu dimenangkan oleh MA. Walaupun  anggaran yang dikorupsi itu dalam penetapannya mencantumkan PP 110/2000 dalam konsiderans, tetapi ini akan dipergunakan oleh pengacara terdakwa dalam persidangan kelak.

Ketiga, komitmen kejaksaan dan peradilan secara keseluruhan untuk menegakkan hukum dalam kasus korupsi. Komitmen ini menjadi persoalan terutama karena korupsi terjadi dalam relasi kekuasaan dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, korupsi yang pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum dan melukasi rasa keadilan, faktanya koruptor memiliki banyak pendukung. Terutama dari mereka yang selama ini diuntungkan dari praktek korupsi. Dukungan itu datang dari keluarga dan organisasi massa yang secara politis memiliki kekuatan dalam batas-batas tertentu untuk mempengaruhi peradilan.

Besarnya dukungan kepada koruptor dapat dilihat pada gugatan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepada Syamsul Alam, Direktur LPS-HAM oleh salah satu organisasi massa.  Absennya perlindungan hukum terhadap saksi-pelapor dalam kasus korupsi, menjadikan Syamsul Alam yang getol mempersoalkan korupsi justru rentan terhadap serangan balik koruptor yang menggunakan instrumen hukum pula.

Pada dasarnya, kasus pencemaran nama baik adalah delik aduan yang akan ditangani oleh penegak hukum bila ada pihak yang melaporkan. Sementara kasus korupsi adalah delik pidana khusus. Ada atau tidak ada pelapor, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti kasus korupsi. Bila dibandingkan dengan gugatan pencemaran nama baik, seharusnya kasus korupsi mendapat prioritas dan didahulukan. Tetapi  tanpa komitmen aparat penegak hukum, kasus pencemaran nama baik justru dapat didahulukan.

Hukum tidak steril dan dibuat dalam proses politik,  di mana korupsi  juga berada di dalamnya. Karenanya, korupsi dan hukum tidak terpisah jauh dan ini yang menjadikan hukum acapkali tidak berdaya ketika berhadapan dengan korupsi. Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh larut dalam kegembiraan, apalagi mabuk kemenangan. Dukungan dan partisipasi masyarakat, khususnya dengan mengawasi kinerja aparat penegak hukum, sangat diperlukan untuk mengawal peradilan kasus korupsi yang sedang berjalan.

Categories: Korupsi
  1. June 11, 2007 at 1:47 pm

    link… mantab bener analisisnya…

  2. June 12, 2007 at 4:51 am

    Artikel itu saya tulis untuk sebuah diskusi di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2004 lalu. Beberapa teman yang membongkar korupsi justru harus menghadapi intimidasi dan kriminalisasi

  3. poey
    June 23, 2007 at 6:01 am

    korupsi bikin negara rugi saya perpendapat bahwa orang yang korupsi dan memegang kekuasaan hendaknya diberantas dan diberi hukuman yang berat

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: