Home > Security Sector > Menanti Langkah Soetanto Selanjutnya

Menanti Langkah Soetanto Selanjutnya

Sejak Soetanto menduduki jabatan sebagai Kapolri, boleh jadi sebagian polisi akan kehilangan senyum cerah mereka. Betapa tidak, pada awal kepemimpinannya Soetanto langsung menginstruksikan pemberantasan perjudian. Tidak tangung-tanggung, Soetanto memberi waktu satu minggu
untuk membersihkan perjudian di Indonesia.

“Perang” terhadap judi ini tentu akan meresahkan sejumlah polisi. Sudah menjadi rahasia umum keberadaan justru karena beking dari aparat kepolisian. Sebagian dari uang haram itu mengalir ke kantong polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh Sutanto adalah meminta Pusat pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memeriksa rekening sejumlah perwira di lingkungan Kepolisian. Kepada Kapolri, PPATK menyerahkan 15 rekening milik perwira polisi yang dicurigai. Terutama karena jumlahnya yang tidak wajar. Jauh di atas pendapatan
resmi seorang polisi.
Problem struktural
Apa yang dilakukan oleh Kapolri merupakan langkah awal yang bagus. Tetapi berbagai persoalan dan dugaan berbagai praktek korupsi di Polri memiliki akar struktural. Sepanjang persoalan struktural dan mendasar tidak diselesaikan, apa yang dilakukan oleh Kapolri tidak akan berkelanjutan.

Problem struktural di kepolisian pertama adalah minimnya dana operasional polisi. Dukungan APBN terhadap polisi dirasakan jauh dari mencukupi. Untuk operasional satu
Kepolisian Sektor yang bertanggungjawab atas keamanan untuk area satu kecamatan, diperkirakan hanya tersedia dana operasional sekitar Rp. 4 juta per bulan. Dana sebesar itu mungkin hanya cukup untuk patroli rutin saja.

Lalu bagaimana bila ada laporan tindak kejahatan? Karena alasan minimnya dana, pelapor harus turut serta membiayai operasional polisi  dalam berbagai bentuk. Baik dalam bentuk cash atau dukungan operasional lain seperti komunikasi atau transportasi.

Celakanya, persoalan keterbatasan dana tidak hanya terjadi pada tingkat operasional polisi di bawah seperti Polsek. Problem pendanaan juga terjadi di tingkat nasional sehingga dalam berbagai operasi yang melibatkan polisi. Misalnya keterlibatan kesatuan Brigade Mobil(Brimob) untuk mengamankan konflik di berbagai daerah, anggaran yang
tersedia tidak menutup pembiayaan, mulai pemberangkatan menggunakan pesawat terbang atau kapal serta operasional polisi di lapangan.

Pertanyaannya kemudian, dari mana asal uangnya? Lagi-lagi polisi menggalang dana dengan mengandalkan sumbangan para pengusaha dan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam istilah polisi, penggalangan dana ini dikenal sebagai kemitraan dan partisipasi. Masalahnya kemudian, karena tidak diatur,
penggalangan dana oleh polisi dengan gampang tergelincir dalam praktek pemerasan. Bahkan, karena tidak tranparan, terbuka kemungkinan setoran dari satu tindak kejahatan, seperti judi, dipergunakan untuk menangkap penjahat yang lain.

Salah satu bentuk sumbangan masyarakat adalah pembangunan gedung detasemen 88 di lingkungan Mabes Polri. Gedung bertingkat nan megah itu dibangun tidak menggunakan anggaran APBN. Gedung itu berdiri karena partisipasi atau sumbangan masyarakat. Sayangnya, Polri tidak mengumumkan siapa saja penyumbang gedung tersebut. Jelas yang menyumbang adalah masyarakat yang berkepentingan dengan polisi, dan mereka yang terlibat dalam kejahatan adalah salah satu pihak yang juga sangat berkepentingan dengan polisi.

Persoalan kedua adalah absennya pengawasan internal. Salah satu contoh menarik adalah kaburnya Adrian Waworuntu, salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di Bank Nasional Indonesia (BNI). Salah satu perwira tinggi polisi yang bertanggungjawab atas kaburnya Adrian hanya “diadili” dalam sidang kode etik polisi. Padahal jelas sekali, di balik kaburnya tersangka ada dugaan korupsi.

Meluasnya praktek korupsi di kepolisian juga dapat dilihat secara kasat mata di jalan raya. Damai di tempat atau permintaan uang kepada pelanggar lalu lintas di jalanan merupakan refleksi praktek korupsi di tubuh kepolisian. Pungutan di jalan raya berjalan seolah-olah merupakan praktek wajar dan biasa karena komandan merestui atau paling tidak tutup mata.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gajah Mada (PSKP UGM) malah menunjukkan indikasi terjadinya proses “bottom-up financial flow”. Unit di bawah, seperti Polsek harus setor ke Polres, dan Polres memberikan ke Polwil dan Polda. Demikian juga unit basah, seperti lalu lintas dan serse harus setor ke Kapolres. Sebagian dari uang itu, yang memang dikelola tidak transparan, dipergunakan untuk kepentingan pribadi komandan.

Pengawasan internal yang tidak berjalan juga mendorong tumbuhnya berbagai praktek korupsi dalam kepolisian. Sudah bukan rahasia, untuk menjadi seorang polisi diperlukan uang suap jutaan rupiah. Laporan penelitian PSKP UGM juga menunjukkan indikasi korupsi dalam rekrutmen
taruna Akademi Kepolisian dan promosi – mutasi di tubuh Polri. Akibatnya, kerap terjadi perwira yang bermasalah justru mendapatkan posisi yang strategis dan melestarikan budaya korup di tubuh
kepolisian.

Persoalan ketiga, terkait dengan pendanaan dan transparansi anggaran, adalah bisnis polisi. Seperti halnya TNI, polisi menguasai ratusan unit bisnis di bawah yayasan dan koperasi. Bila UU No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mengatur bahwa TNI harus keluar dari bisnis, tidak ada aturan serupa di Kepolisian.

Sama seperti yang terjadi di TNI, bisnis yang pada awalnya dibentuk  untuk meningkatkan kesejahteraan anggota justru tidak jelas tata kelolanya. Boleh jadi, seperti yang terjadi di TNI, keuntungan bisnis lebih banyak masuk ke kantong para komandan daripada kesejahteraan polisi secara keseluruhan. Hanya saja, untuk mengetahui kondisi bisnis polisi perlu dilakukan audit. Mengingat setelah krisis banyak
perusahaan yang bangkrut.

Bisnis lain yang perlu diaudit adalah dana pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Seharusnya dana itu masuk ke kas negara seluruhnya. Tetapi agaknya, dana yang dikelola tidak transparan dan tanpa akuntabilitas publik, justru
dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan polisi.

Kepentingan polisi di sini boleh jadi adalah kepentingan segelintir perwira tinggi. Belum lagi soal banyaknya pungutan dan penyuapan dalam pengurusan SIM dan STNK yang harus dibayar oleh masyarakat. Tak ayal lagi, dalam Survei
Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia yang dibuat oleh Partnership for Governance Reform tahun 2002, polisi, khususnya polisi lalu lintas, adalah institusi terkorup dari 25 institusi publik yang disurvei.

Persoalan keempat yang sangat penting adalah pembagian peran dengan TNI, terutama TNI AD. Meskipun TNI bertugas dalam bidang pertahanan negara dan polisi di bidang keamanan, pada prakteknya di lapangan terjadi tumpang tindih. Keberadaan komando teritorial TNI menjadikan
tentara juga terlibat dalam peran menjaga keamanan.

Terkait dengan TNI, persoalan yang perlu diselesaikan adalah
keberadaan Brigade Mobil. Pada dasarnya, polisi adalah aparat sipil yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tetapi  faktanya, kualifikasi dan peralatan yang dipergunakan oleh Brimob adalah untuk bertempur atau combatant unit. Padahal seharusnya sebagai aparat sipil, polisi termasuk non-combatant unit. Dualisme ini
berujung pada persaingan antara polisi, khususnya Brimob dengan TNI AD yang sering muncul dalam bentuk konflik terbuka dan menelan korban jiwa di kedua belah pihak.

Harapan kepada Soetanto
Meskipun masih langkah awal, masyarakat bisa berharap kepada Soetanto. Apa yang dilakukan oleh Soetanto patut mendapat dukungan, meskipun ada sejumlah catatan. Seperti janjinya membersihkan judi dalam waktu satu minggu saja yang belum tercapai, atau pertanyaan mengapa hanya
penjudi kelas teri yang ditangkap oleh polisi.

Agar apa yang dilakukan oleh Soetanto benar-benar mampu memperbaiki citra polisi dan membersihkan korupsi di dalam kepolisian, persoalan-persoalan mendasar harus dijawab oleh Kapolri. Tidak dalam bentuk gebrakan tetapi dalam rupa program yang berkelanjutan. Program jangka panjang guna membongkar dan mengikis habis rejim korup di tubuh
kepolisian.  Sepanjang korupsi masih mewarnai institusi polisi, maka tindakan yang dilakukan Soetanto hanya bersifat sementara. Bila polisi korup tidak dibersihkan, maka inisiatif Soetanto hanya akan menjadi sepenggal catatan dalam sejarah kepolisian.

Categories: Security Sector
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: