Home > Korupsi > Timtas Tipikor: Jalan Pintas Memberantas Korupsi

Timtas Tipikor: Jalan Pintas Memberantas Korupsi

Dibandingkan pemerintahan sebelumnya, harus diakui Presiden SBY membawa perubahan. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas utamanya. Tak cukup mengandalkan KPK yang hanya memiliki sumber daya terbatas, Kejaksaan dan Kepolisian, Presiden
membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).

Timtas Tipikor yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11 tahun 2005 beranggotakan 48 orang dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan adanya unsur Kepolisian dan
auditor dari BPKP, Timtas Tipikor yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supanji, praktis memiliki kelengkapan yang memadi untuk memberantas korupsi.

Tetapi mengapa Presiden perlu membentuk Timtas Tipikor? Bukankah sudah ada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Tim Pemburu Koruptor yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Basrief Arief? Ada dua alasan yang bisa dikemukakan di balik pembentukan tim ini. Pertama, pembentukan Timtas
merupakan pemenuhan janji Presiden saat kampanye lalu untuk memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi. Timtas Tipikor berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selain itu, setiap tiga
bulan Ketua Timtas Tipikor harus memberikan laporan perkembangan kerjanya kepada Presiden.

Timtas Tipikor juga mendapat mandat dari Presiden untuk menyelesaikan 19 kasus korupsi. Beberapa diantaranya termasuk “big fish” atau kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah elit politik. Bahkan elit di lingkar inti pemerintahan SBY sendiri. Mulai dari dugaan korupsi di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pengelolaan dana haji.

Kedua, pembentukan Timtas Tipikor juga bisa dibaca sebagai
ketidakpercayaan Presiden terhadap kinerja Kapolri dan Jaksa Agung. Praktis tidak ada kemajuan yang signifikan dari Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Yang bisa dicatat sebagai prestasi barangkali hanya banyaknya perkara dugaan korupsi di daerah yang diusut oleh Kejaksaan. Tetapi, selain banyak kasus yang macet atau akhirnya bebas,
kasus korupsi dalam otonomi daerah bukanlah “big fish”. Demikian juga halnya dengan Kepolisian. Bahkan lebih buruk dibandingkan dengan Kejaksaan, praktis tidak ada prestasi yang dapat dicatat dari polisi dalam pemberantasan korupsi.

Terbukti kemudian, setelah Timtas Tipikor terbentuk, ada perubahan
kinerja yang cukup signifikan. Sejumlah tersangka kasus korupsi
langsung ditahan, diantaranya adalah jajaran direksi bank dan mantan
Menteri Agama. Selain itu, dengan sumber daya yang sebetulnya juga
relatif terbatas, Timtas Tipikor ternyata mampu melakukan penyidikan
secara serempak dalam sejumlah kasus dugaan korupsi.

Faktor penghambat
Meskipun mampu membawa perubahan, keberhasilan Timtas Tipikor masih harus ditunggu. Terutama karena ada banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilannya. Pertama, adalah independensi Timtas Tipikor terhadap intervensi politis dan konflik kepentingan di kalangan eksekutif.

Korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara. Karena itu, yang menjadi pelaku korupsi adalah pemegang kekuasaan dan secara politis memiliki dukungan
yang besar pula. Oleh sebab itu, Timtas Tipikor yang sejak awal dibentuk oleh Presiden untuk menyelesaikan sejumlah kasus korupsi besar, akan berhadapan dengan koruptor beserta pendukungnya.

Walaupun secara terbuka saat dilantik sebagai Ketua Timtas Tipikor, Hendarman Supanji mengatakan bahwa Presiden mendukung sepenuhnya penyelidikan dan penyidikan korupsi, independensi dan keberanian Timtas Tipikor masih harus ditunggu. Apalagi dalam dua kasus dugaan
korupsi besar, yaitu Bank Mandiri dan PLN, menyeret sejumlah tersangka yang memiliki keterkaitan dengan pejabat tinggi. Konflik kepentingan di pucuk pimpinan eksekutif bisa menghentikan kasus korupsi yang
ditangani oleh Timtas Tipikor.

Kedua, Timtas Tipikor juga terhambat oleh rendahnya kinerja penyidik. Beberapa kali Hendarman Supanji harus mengganti anggota tim penyidik karena kinerjanya jauh dari harapan. Faktor penghambat ini sesungguhnya berakar pada persoalan internal di Kejaksaan dan juga Kepolisian. Penyidik yang dipimpin oleh Hendarman Supanji pada dasarnya adalah orang-orang yang sama yang turut bertanggungjawab atas
kegagalan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Dengan orang-orang lama, Timtas Tipikor dituntut untuk menyelesaikan sejumlah perkara korupsi besar yang sangat rumit dan kompleks.

Ketiga, korupsi di peradilan atau mafia peradilan juga bisa
menghambat keberhasilan Timtas Tipikor. Seperti terjadi dalam kasus Abdullah Puteh yang ditangani oleh KPK, terdakwa yang divonis bersalah pada pengadilan tingkat pertama justru bisa bebas dengan alasan sakit. Belakangan KPK berhasi menangkap basah upaya penyuapan
yang dilakukan oleh salah seorang pengacara Abdullah Puteh.

Situasi serupa akan dihadapi oleh Timtas Tipikor kelak. Pengadilan yang korup dan hakim yang menjadi pelaku dalam mafia peradilan akan mengadili perkara yang disidik oleh Timtas Tipikor. Karena itulah, masih terlalu dini untuk menilai Timtas Tipikor telah berhasil. Justru kritik dan pengawasan harus terus-menerus diberikan kepada Timtas agar mampu menjebloskan koruptor ke penjara. Apalagi menghadapi konflik kepentingan di pucuk tertinggi eksekutif, tanpa kritis keras dari publik akan membuat Timtas akan menyerah terhadap segala bentuk intervensi politis.

Jalan Pintas Pemberantasan Korupsi

Sesungguhnya, pembentukan Timtas Tipikor merupakan short cut atau jalan pintas untuk memberantas korupsi. Persoalannya, Kejaksaan Agung yang sesungguhnya merupakan institusi resmi dalam pemberantasan
korupsi belum berubah banyak sehingga harus dibuat jalan pintas.

Tetapi jalan pintas melalui Timtas Tipikor merupakan jalan pintas kedua setelah pembentukan KPK. KPK dan pengadilan khusus anti-korupsi dibentuk karena lunturnya kepercayaan terhadap institusi peradilan konvensional.

Memang dalam pemberantasan korupsi diperlukan terobosan-terobosan inovatif dalam penegakan hukum. Istilahnya, untuk menangkap tikus tidak menjadi masalah apakah menggunakan kucing hitam atau kucing belang. Yang penting si tikus harus berhasil ditangkap. Dipergunakannya jalan pintas tidak bukan persoalan bila mampu menyelesaikan masalah.

Namun demikian, selain menggunakan jalan pintas, “jalan utama” toh harus diperbaiki. Artinya, pada saat yang bersamaan, selain membentuk Timtas Tipikor, Kejaksaan Agung dan Kepolisian harus dibenahi. Apalagi baik Timtas Tipikor maupun KPK memiliki keterbatasan sumber daya. Justru agar upaya pemberantasan korupsi dapat dijaga keberlanjutannya, Kejaksaan, Kepolisian dan juga pengadilan harus direformasi dan dibersihkan dari mafia peradilan.

Pada saat yang sama, reformasi juga harus dilakukan untuk efektivitas koordinasi antar berbagai lembaga pengawasan. Bukankah masuknya auditor BPKP ke dalam Timtas Tipikor merupakan jawaban terhadap buruknya koordinasi antara penegak hukum dengan BPKP dan BPK? Tanpa reformasi yang sungguh-sungguh, selamanya penegakan hukum akan
terjebak ke dalam jalan pintas tak berujung.

Categories: Korupsi
  1. December 4, 2012 at 9:49 am

    Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: