Home > Korupsi > Gaji Pegawai Negeri dan Reformasi Birokrasi

Gaji Pegawai Negeri dan Reformasi Birokrasi

Rencana Menteri Keuangan untuk mengubah sistem penggajian di Departemen Keuangan serta tindak lanjut dengan Menpan untuk menata sistem penggajian pegawai negeri mengundang beragam pendapat. Sebagian pihak menyatakan usulan kenaikan gaji di lingkungan Departemen Keuangan akan menimbulkan kecemburuan, terutama pegawai negeri di departemen lain. Belum lagi soal konsekuensi kenaikan anggaran yang semakin membebani APBN.

Di lain pihak, kenaikan dan perubahan sistem penggajian mutlak diperlukan. Tidak hanya karena faktanya gaji pegawai negeri rendah, tetapi sejumlah instansi telah memberlakukan sistem penggajian yang berbeda. Misalnya saja gaji pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi atau gaji di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias. Gaji pimpinan dua badan negara independen itu bahkan secara nominal lebih besar dari gaji yang diterima oleh Presiden. Atau sistem penggajian di sejumlah Pemda yang bervariasi tergantung kebijakan masing-masing kepala daerah.

Argumentasi mengapa gaji pegawai negeri perlu diubah, pertama reformasi birokrasi dan kenaikan gaji pegawai negeri diyakini mampu menurunkan tingkat korupsi. Praktek korupsi di birokrasi pemerintah didorong salah satunya oleh rendahnya gaji sehingga pegawai negeri “terpaksa” oleh keadaan untuk melakukan korupsi guna menambah penghasilan. Korupsi di birokrasi dianggap sebagai corruption by need, bukan corruption by greed atau korupsi karena motif memenuhi kebutuhan hidup bukan karena rakus.

Argumentasi kedua, kenaikan dan perubahan sistem penggajian diperlukan untuk memberikan insentif dan meningkatkan kinerja pegawai negeri. Selama ini, ada istilah PGPS, “pinter goblok penghasilan sama” karena gaji merujuk pada pangkat dan golongan, bukan kinerja dan beban kerja. Oleh karena itu, rumusan yang sedang dikerjakan oleh Menkeu dan Menpan adalah mengubah sistem penggajian berdasarkan kinerja.

Korupsi dan Reformasi birokrasi

Berbagai survey perbandingan korupsi menempatkan Indonesia dalam peringkat atas negara terkorup di dunia. Salah satu sebabnya karena korupsi dalam birokrasi dan pelayanan publik atau administrative corruption. Di negara lain, korupsi bukannya tidak ada tetapi tipologinya berupa state capture atau korupsi oleh elit politik dan ekonomi yang tidak berdampak langsung ke masyarakat. Meskipun state capture-nya tinggi, banyak negara mampu menekan administrative corruption sehingga pelayanan publiknya benar-benar bersih. Akibatnya, persepsi publik yang terungkap dalam berbagai survey dan jajak pendapat menyatakan tingkat korupsi sangat rendah.

Di Indonesia, korupsi birokrasi selama bertahun-tahun ditoleransi oleh penguasa sebagai kompensasi dari rendahnya gaji yang mereka terima. Berbagai pungutan dalam pelayanan publik seperti perijinan, administrasi kependudukan hingga perijinan bisnis menjadi sebuah kewajaran. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengubah kultur korup di birokrasi.

Untuk membersihkan korupsi birokrasi, tidak cukup hanya dengan menggunakan strategi menaikkan gaji. Agar dapat menekan korupsi, pendekatan reformasi sistem penggajian harus diiringi dengan pendekatan lain secara simultan seperti pengawasan internal yang ketat dengan sanksi berat. Selama ini pengawasan internal di birokrasi tidak berjalan dengan baik meskipun birokrasi telah dilengkapi dengan berbagai lembaga pengawasan internal seperti Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di level Pemda atau Inspektorat Jenderal di departemen. Sanksi yang dijatuhkan paling berat berupa mutasi ke bagian lain. Alih-alih menimbulkan efek jera, justru pegawai yang dihukum akan menularkan kebiasaan dan perilaku korup di tempat kerjanya yang baru.

Reformasi birokrasi juga harus dilakukan seiring dengan efisiensi anggaran pemerintah. Strategi ini juga bisa menjawab kritik dari berbagai pihak yang ragu pemerintah punya anggaran untuk menaikkan gaji. Ada banyak pengeluaran pemerintah yang bisa ditekan. Pengalaman Kabupaten Solok di bawah Bupati Gamawan Fauzi bisa menjadi pelajaran bagi Menpan dan Departemen Keuangan.

Praktek yang berjalan selama ini di birokrasi, selain mendapatkan gaji bulanan, pegawai negeri juga mendapat berbagai macam honor panitia berbagai kegiatan pemerintah. Mekanisme seperti ini menciptakan “meja air mata” bagi pegawai negeri yang tidak banyak terlibat dalam kepanitiaan dan “meja mata air” untuk pegawai negeri yang selalu terlibat dalam kepanitiaan. Oleh Gamawan Fauzi, mekanisme ini diubah. Seluruh honor dikumpulkan dan kemudian dibagi secara merata ke seluruh pegawai negeri sebagai insentif. Dengan demikian, Gamawan bisa menaikkan gaji pegawai Pemda Solok hanya dengan mengubah alokasi tanpa membebani anggaran yang ada.

Brain drain

Salah satu negeri yang dikenal bersih dari korupsi adalah Singapura. Dalam sebuah forum internasional tentang good governance dan pemberantasan korupsi, Prof. Jon ST Quah dari National University of Singapore mengungkapkan strategi Lee Kuan Yew membersihkan korupsi birokrasi. Menurutnya, korupsi tidak bisa dibersihkan dengan menaikkan gaji pegawai negeri. Korupsi di Singapura berhasil diberantas karena adanya hukuman yang berat terhadap pegawai yang melakukan korupsi.

Prof. Jon ST Quah juga mengungkapkan, strategi menaikkan gaji pegawai negeri di Singapura sehingga lebih tinggi dari gaji yang ditawarkan oleh sektor swasta dimaksudkan untuk mencegah brain drain atau larinya sumber daya terbaik ke sektor swasta. Gaji tinggi akan menarik lulusan universitas terbaik untuk bekerja di sektor publik dengan bekerja sebagai pegawai negeri.

Sebuah studi tentang gaji pegawai negeri di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Leon Filmer dan David Lindauer berdasarkan survey Sakernas 1998. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Secara umum, pegawai negeri mendapatkan gaji lebih baik daripada pegawai swasta dengan rasio 1:0.7. Tetapi untuk pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, atau level diploma ke atas, sektor swasta memberikan penghargaan lebih baik dibandingkan pemerintah dengan rasio 1.2 – 1.5:1 (Filmer and Lindauer, 2001).

Fakta yang ditemukan oleh Lindauer dan Filmer di atas menunjukkan bahwa gejala brain drain bisa terjadi dalam birokrasi di Indonesia. Justru untuk tenaga terdidik, sektor swasta memberikan penghargaan lebih baik dibandingkan pemerintah. Akibatnya, bila situasi ini tidak diperbaiki, sebagai regulator pemerintah tidak akan mampu melakukan dengan baik karena kualitas SDM yang lebih buruk dibandingkan dengan swasta.

Penutup

Depkeu dan Menpan harus merumuskan tujuan dari reformasi birokrasi dan perubahan sistem penggajian. Untuk memberantas korupsi, kenaikan gaji sesungguhnya bukan solusi. Apalagi sektor pajak yang menurut berbagai survey masih dianggap sebagai salah satu institusi korup belum direformasi. Bahkan BPK pun tidak bisa melakukan audit. Akan tetapi, bila perubahan sistem penggajian dan reformasi sekedar untuk mencegah brain drain dan meningkatkan kinerja pelayanan publik, kebijakan Menteri Keuangan dan Menpan bisa menjadi solusi walaupun tetap dibutuhkan strategi lain secara simultan.

Categories: Korupsi
  1. gisha
    March 4, 2008 at 7:10 am

    reformasi birokrasi sangat penting, karena merupakan ujung tombak dan pelajaran publik dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan secara teknik dan administrasi di dalam sebuah organisasi, gaji dinaikkan atau tunjangan dinaikkan tidak akan membuat pegawai negeri yang senang ‘merekayasa’ anggaran keuangan hingga fulus masuk kantong sendiri jera.karena budaya korupsi dilakukan oleh ‘angkatan tua’, dimana hati dan pikirannya sudah bebal…dengan banyaknya anak, banyaknya kebutuhan…dan mungkin banyaknya ‘simpanan’…..

  2. suaibnapir
    December 14, 2008 at 1:33 am

    reformasi birokrasi yang terkait masalah korupsi suda saatnya kita hentikan dengan konsep kesadaran moralitas. karena kita tidak punya pilihan lain. kesadaran yang selama ini membuat birokrasi lupa diri. meskipun tingkat kapasitas pelayanan yang dimiliki ada, tetapi terasa tak bernilai ketika kesadaran moralitas suda tidak ada. begitu pula dengan masalah administrasi, manajemen dan organisasi tan dukungan kesadaran moralitas dalam melakukan reformasi pembangunan tidak akan tercipta jika tidak ada dukungan kesadaran moralitas baik secara pribadi maupun instansi. meskipun kebutuhan meningkat tetapi tidak akan berlaku surutt jika ada dukungan kesadar.

  3. Jager
    February 20, 2009 at 4:08 pm

    WAJAH NEGERI IMPIAN

    Kenyataan pahit yang harus dihadapi sampai saat ini di negeri impian. Cerita ini diawali pengalaman saya saat mengurus surat akte nikah catatan sipil. Adalah potret negeri impian yang masih korup tidak pernah berubah. Setelah usai pemberkatan pernikahan nikah resmi di gereja, saya akan mengurus akte catatan sipil di wilayah Jakarta Selatan. Awalnya, saya harus diminta lapor terlebih dahulu ke pak RT./RW setempat. Untuk membuat surat pengantar untuk membuat surat akte nikah catatan sipil. Di kantor / Rumah pak RT saya dikenakan tariff Rp.20.000,- untuk uang rokok pak RT. Kalau tidak suratnya akan lama lama sekali keluar. Begitupun terjadi di rumah pak RW harus menyerah kan uang rokok sebesar Rp.20.000,- dengan alasan yang sama. Saya pun mau tak mau. Selanjutnya surat pengantar tersebut harus diantar lagi ke kantor kelurahan. Sesampai di kelurahan, kejadian yang sama terulang lagi. Saya harus dikenakan uang capek Rp.25.000,- untuk oknum/pegawai kelurahan untuk dapat diproses dan ditanda tangani dan distempel oleh pak lurah. Selanjutnya surat pengantar dari kelurahan (N1-N4) diantar ke kantor kecamatan, untuk ditanda-tangani oleh pak camat. Demikian juga sama terjadi. Harus dikenakan biaya / uang capek Rp.25.000,- kepada oknum tertentu untuk mendapat stempel dan tanda tangan oleh pak Camat. Demikian juga semua proses harus berulang terjadi pada calon istri saya (karena beda kelurahan / kecamatan) sampai tingkat kecamatan setempat. Baru keduanya (surat pengantar kelurahan N1-N4, harus di bawa ke kantor catatan sipil.

    Lantas surat pengantar tersebut (N1-N4) dari kantor kelurahan yang harus lagi ditandatangani lagi oleh pihak kantor kecamatan seleasai, dan harus segara diantar lagi langsung ke kantor catatan sipil di Jakarta Selatan. Yaitu di Jl.Radio, Kebayoran Baru, dekat pasar Mystik Jakarta Selatan. Hal yang sama terjadi. Tarif normal peraturannya, pembuatan akte nikah catan sipil adalah Rp.50.000,- Tetapi sampai di tempat bukan lagi Rp.50.000,- akan tetapi menjadi Rp.350.000,- Itu juga harus melalui proses syarat-sayarat yang berbelit – belit yang tidak – tidak (tidak resmi) yang merupakan rekayasa oknum tersebut / pegawai kantor catatan sipil Jakarta Selatan, karena tidak pernah disebutkan dalam peraturan sebelumnya. Kebanyakan, kita / yang mengajukan pasti tidak punya / tidak bawa. Jika tidak bawa / ada / kurang syarat-syarat yang dimintanya. Maka tampa ragu-ragu akan dicaloi oknum pegawai catatan sipil lagi dan dimintai uang rokok/lelah minimal harus bayar Rp.150.000,- per surat yang kurang, untuk pengurusannya (oknum tersebut yang urus cepat langsung di tempat).. Sangat memberatkan!

    Demikianlah sekelumit potret dari sosok negeri impian sampai saat ini. Sudah gonta ganti partai, dan gonta ganti presiden tetap sama saja tidak pernah ada perubahan sedikitpun. Tidak ada peraturan yang memihak rakyat. Terutama dalam hal sekecil ini!!! Apa ya artinya sudah gonta – ganti pemimpin? Semua sama saja, tetap memihak oknum pejabat/ petinggi tertentu dan kaum orang kaya saja. Sepertinya semua oknum pegawai pemerintah tetap sama dari zaman orde baru, terus saja korup dan korup! Memperkaya diri sendiri. Dengan menjual / menyalahgunakan peraturan dan mempersulit. Untuk memperkaya diri sendiri. Tidak pernah sekalipun berpihak pada rakyat miskin!!!! Jadi bagi saya saat ini percuma saya harus ikut pemilu. Toh sama saja, tidak ada perubahan sedikitpun!!!! Semua sepertinya tak lebih hanya intrik tipu-menipu belaka untuk memikat hati rakyat! Partai mana yang berani sanggup merombak dan mereformasi habis semua system & kebijakan administrasi negara/pemerintahan negeri impian yang sudah korup ini, terutama untuk semua administrasi kependudukan / rakyat sipil??? Itulah partai yang akan saya pilih. Jangan hanya omong saja! Berani tidak melakukan perombakan administrasi kependudukan yang saat ini berbelit-belit dan menjadi ladang korupsi bagi oknum pegawai negara?!
    Lagi pula. zaman sekarang teknologi komputer sudah sangat canggih. Semua prosedur pengurusan adminitrasi kependudukan seharusnya sederhana, bukan repot dan berbelit-belit seperti saat ini. Harus tanda tangan sana-sini. Seharusnya dapat langsung online ke semua instansi yang terkait. Tampa harus repot-repot diantar kesana – sini untuk tanda tangan, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai kantor suku dinas kependudukan setempat. Peraturan kependudukan sipil sekarang jelas sangat merepotkat, berbelit-belit dan mempersulit rakyat saja. Seharusnya peraturan dirombak total / habis-habisan. Tidak lagi seperti sekarang ini. Yang terjadi adalah rakyat kesal dan kecewa, untuk makan saja mereka sudah susah bagaimana harus dibebani uang sana-sini untuk mendapat legitimasi atau tanda tangan dari pejabat tertentu sebagai sarana keabsahan warga negara. Rakyat banyak yang kecewa. Mereka lebih memilih hidup serumah tampa ada ikatan resmi yang sah, kumpul kebo tampa mau peduli lagi lapor ke RT/RW. Yang terjadi banyak penduduk/warga negara banyak tidak terdata dengan akurat, baik untuk yang pindah, lahir, meninggal, nikah maupun datang.. Jika terus masih berlanjut juga, dalam prakteknya adalah hanya akan terus memperkaya oknum tertentu / pegawai pemerintah saja!!! Untuk hal ini, bila perlu harus gratis tampa dipungut biaya sepeserpun buat rakyat karena adalah bentuk pelayanan dan kepedulian Pengelola Negara / Pemerintah untuk rakyatnya. Semoga ada parpol /pejabat yang mendengar ini.Dan segera membenahinya! Untuk system komputerisasi administrasi kependudukan kami siap jika diminta menangani. (godekimut@yahoo.com)

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: