Home > Korupsi > Menimbang Calon Pimpinan KPK

Menimbang Calon Pimpinan KPK

546 Peserta seleksi calon pimpinan KPK telah berhasil lolos dari seleksi administrasi. Dari ratusan pendaftar itu, Panitia Seleksi akan memilih 10 diantaranya yang akan diserahkan oleh Presiden ke DPR. Selanjutnya DPR akan memilih 5 orang sebagai pimpinan KPK mendatang. Publik berharap bahwa proses seleksi yang tengah berjalan ini mampu memilih pimpinan KPK yang dapat memimpin pemberantasan korupsi di Indonesia.

Besarnya harapan terhadap KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia menjadikan kriteria pimpinan KPK mendatang sangat penting untuk didiskusikan secara terbuka. Ke mana arah KPK ke depan, sedikit banyak akan ditentukan dari proses seleksi. Hitam putih KPK yang akan datang akan mendapat kontribusi dari proses seleksi yang kini sedang berjalan.

Evaluasi KPK

Untuk merumuskan kriteria pimpinan KPK, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh KPK selama ini, terutama penindakan dan pencegahan. Dari sisi penindakan, sepintas prestasi KPK sangat mengkilap. Dari total 42 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, seluruhnya divonis bersalah oleh hakim pada Pengadilan Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi bila kita lihat secara lebih rinci dan mendalam, sesungguhnya prestasi KPK belum memuaskan. Sebagian besar kasus yang ditangani oleh KPK adalah kasus penyuapan (34%) dan mark up dalam pengadaan barang dan jasa (56%). Sebagian besar atau 90% kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi konvensional dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang rendah. Dari sejumlah kasus, beberapa diantaranya dinilai tidak berhasil dituntaskan oleh KPK seperti kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan dari sisi alokasi anggaran, KPK belum menjadikan penindakan sebagai prioritas utama. Pada 2005, dari total Rp. 170 miliar anggaran KPK, hanya 11% atau Rp. 18,18 miliar yang dialokasikan untuk pennindakan. Juga pada 2006, dari total anggaran Rp. 222 miliar, hanya Rp. 18,2 miliar atau 8% yang dialokasikan untuk penindakan. Ke mana sisanya? Rupanya sebagian besar dana KPK dipergunakan untuk program pendidikan dan pengegahan korupsi.

Karena difokuskan kepada pendidikan dan pencegahan, tidak heran apabila pengembalian kerugian negara (asset recovery) yang berhasil dikumpulkan oleh KPK sangat kecil. Dibandingkan dengan biaya institusi KPK 2004 – 2006 yang mencapai Rp. 501,32 miliar, KPK hanya mampu menyetor Rp. 50,4 miliar ke kas negara. Selain karena penindakan bukan program utama, rendahnya asset recovery juga disebabkan pilihan kasus. Pada umumnya kasus korupsi dengan kerugian negara besar merupakan perkara yang sangat sulit dibuktikan dengan kompleksitas tinggi, dan kasus-kasus ini justru dihindari oleh KPK.

Harapan KPK mendatang

Beranjak dari evaluasi terhadap kinerja, strategi dan fokus KPK, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai strategi KPK ke depan. Pertama, KPK harus mengantisipasi perubahan pola-pola korupsi. Penegakan hukum yang telah berjalan, baik yang dilakukan KPK maupun Kejaksaan Agung, membuat praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak “aman” lagi. Salah satu praktek korupsi baru yang diperkirakan mulai terjadi adalah korupsi di pasar modal, perbankan dan sektor finansial lainnya. KPK praktis belum menyentuh korupsi di sektor tersebut yang sangat rumit dengan kompleksitas yang tinggi. Ke depan kita berharap KPK mulai mengarahkan fokusnya ke sektor finansial tersebut karena potensi kerugian sangat besar yang ditimbulkannya. Biarlah soal penyuapan dan pengadaan barang dan jasa diambil oleh Kejaksaan Agung.

Kedua, KPK harus mengubah alokasi sumber daya dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk penindakan. Rendahnya asset recovery oleh KPK disebabkan salah satunya karena sedikit dana yang dikucurkan untuk penindakan. Tidak berlebihan bila kita berharap pemberantasan korupsi dapat memberikan hasil nyata. Paling tidak kerugian negara yang berhasil disetor oleh KPK dapat menutup ongkos operasional KPK.

Ketiga, selama ini kita belum melihat ke mana arah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena tidak ada fokus yang jelas, KPK seperti asal tangkap koruptor sepanjang ada bukti kuat. Agar penegakan hukum memberikan hasil optimal, KPK perlu memfokuskan penindakan pada kasus korupsi dengan mulplier effect pada pertumbuhan ekonomi. Karena itu sektor penerimaan negara seperti perpajakan, bea cukai atau BUMN yang memberikan keuntungan besar bagi pemerintah harus menjadi fokus bagi penindakan oleh KPK. Dengan strategi yang semakin fokus, penindakan hukum tidak hanya menimbulkan efek jera tetapi juga meningkatkan pendapatan negara yang pada akhirnya memberikan sumbangan bagi kesejahteraan rakyat. Pemberantasan korupsi pada akhirnya harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, tidak hanya berhenti pada penegakan hukum.

Keempat, untuk efektivitas pencegahan korupsi, KPK harus memberi perhatian secara serius pada laporan harta kekayaan pejabat negara. Selama ini laporan kekayaan hanya disimpan dan fungsi KPK sebatas administrasi belaka. Terlalu mahal bila hanya itu tugas yang dilakukan oleh sebagian staf KPK. Ke depan, laporan tersebut seharusnya bisa menjadi informasi awal bagi penyelidikan dan penyidikan korupsi. Dengan demikian, sebagai mekanisme pencegahan, laporan kekayaan pejabat negara bisa lebih efektif menimbulkan efek jera dan KPK tidak perlu lagi hanya berperan sebagai administrasi.

Kelima, KPK harus mensinergikan penindakan dengan reformasi kelembagaan. Selama ini KPK dengan gencar mengusut korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh sejumlah Kepala Daerah dan KPU, sementara reformasi justru dilakukan di MA dan Departemen Keuangan. Penindakan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Theo Toemion tidak ditindaklanjuti dengan reformasi perijinan bisnis di Indonesia. Akibatnya, reformasi kelembagaan tidak memberikan hasil yang optimal. Bahkan sejumlah program reformasi justru terkesan seperti program buang-buang uang dan menghabiskan anggaran saja. Agar optimal, maka KPK mendatang harus melihat penindakan dan pencegahan dalam satu kesatuan program dengan hasil akhir kesejahteraan rakyat.

Kriteria Pimpinan KPK

Untuk menjawab tantangan dan memberikan harapan kepada seluruh masyarakat, Pimpinan KPK harus memiliki kriteria bukan hanya ahli hukum pidana. Pimpinan KPK juga harus diisi oleh orang yang memiliki pengetahuan dan informasi mendalam tentang sektor keuangan dan hukum bisnis. Selain itu, salah seorang Pimpinan KPK mendatang harus memiliki kemampuan manajerial sektor publik agar mampu mengintegrasikan penindakan dengan berbagai inisiatif pemberantasan korupsi dan good governance di departemen pemerintah. Agar seleksi KPK tidak berujung pada tarik-menarik dan kompromi politik, maka kriteria Pimpinan KPK menjadi sangat penting untuk menjadi panduan dalam keseluruhan proses seleksi.

Categories: Korupsi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: