Home > Korupsi > Menyambut UU KIP

Menyambut UU KIP

Akhirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan setelah melalui proses pembahasan lebih dari enam tahun oleh dua periode DPR, 1999–2004 dan 2004–2009. Draft awal UU yang dikenal dengan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik telah menjadi RUU inisiatif DPR sejak Maret 2002. Lamanya waktu pembahasan menunjukkan tidak ada dukungan penuh dari pemerintah dan DPR.UU ini bukan menjadi prioritas karena regulasi ini mengatur dan memaksa birokrasi pemerintah agar transparan.

Bukan hal yang mudah untuk meyakinkan birokrasi bahwa transparansi kini telah menjadi keniscayaan dalam manajemen pemerintahan. Terutama karena pada masa lalu birokrasi menjadi mesin politik dan alat kontrol pemerintah terhadap rakyat sehingga transparansi tidak relevan.Akan tetapi,karena mengglobalnya isu good governance dan keprihatinan terhadap praktik korupsi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan bagi birokrasi pemerintah.

Catatan Kritis

Keberadaan RUU KIP perlu dihargai karena kini rakyat mendapatkan jaminan hukum hak atas informasi. Namun, ada beberapa substansi penting yang perlu dicatat secara kritis dari UU ini. Pertama, dalam UU KIP pemerintah tidak pernah secara tulus memberikan akses informasi kepada publik.Perubahan nama dari ”Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” pada draf awal menjadi ”Keterbukaan Informasi Publik” menunjukkan bahwa inisiatif transparansi berasal dari sisi pemerintah.

Keterbukaan mengandung arti pemerintah yang selama ini tertutup berbaik hati membuka akses informasi.Pemikiran ini tentu bertolak belakang dari gagasan ”Kebebasan Memperoleh Informasi Publik”yang merujuk pada penghargaan hak rakyat atas informasi.

Kedua,kompromi antara pemerintah dan DPR mengaburkan tujuan utama keberadaan UU KIP, terutama kaitannya dengan definisi badan publik.Dalam pengertian awal,badan publik didefinisikan berdasarkan aliran dana dan aliran mandat.Setiap lembaga yang mendapatkan dana dari pemerintah (baik APBN maupun APBD) dan dibentuk berdasarkan UU wajib menyediakan informasi yang diminta publik.

Akan tetapi dalam UU KIP, definisi badan publik justru meluas dan tidak fokus karena memasukkan seluruh institusi dan organisasi yang mendapatkan dana dari masyarakat dan bantuan luar negeri. Padahal UU KIP diperlukan untuk mengatur soal akses informasi dan transparansi lembaga pemerintah yang selama ini menjadi sumber dari praktik korupsi, ketidakpastian birokrasi,dan ekonomi biaya tinggi.

Ketiga, adanya klausul sanksi dalam UU KIP menjadikan UU ini justru berpotensi mengkriminalkan pengguna informasi. Seperti diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh dalam rapat paripurna pengesahan UU KIP, adanya sanksi bagi pengguna informasi merupakan salah satu bentuk keseimbangan karena badan publik juga akan kena sanksi bila tidak menyediakan informasi.

Pendapat Nuh mewakili pandangan birokrasi pemerintah bahwa hak dan kewajiban birokrasi dan rakyat haruslah sama. Sekali lagi, cara pandang ini berkembang dari gagasan bahwa akses informasi diberikan kepada publik karena kebaikan hati pemerintah, bukan karena pengakuan pada hak rakyat atas informasi. Sebagai kompensasi dari kebaikan hati dan keterbukaan, pengguna informasi pun diancam sanksi hukum.

Adanya sanksi pada akhirnya justru melemahkan semangat transparansi yang hendak didorong melalui UU KIP. Bagaimana sanksi berdampak pada kebebasan pers dan partisipasi publik? Misalnya ada seorang jurnalis meminta informasi tentang anggaran pemerintah. Kemudian jurnalis menulis berita tentang tunjangan dan fasilitas pejabat negara yang dianggap terlalu berlebihan.

Bila kemudian pejabat negara tersinggung dan menggugat jurnalis dengan pasal pencemaran nama baik,sang jurnalis akan terancam akumulasi dua hukuman, yakni UU KUHP karena mencemarkan nama baik dan UU KIP karena menyalahgunakan informasi. Di dalam sistem peradilan kita yang masih bermasalah dengan korupsi, ancaman itu nyata adanya.

Agenda

Meskipun ada kekurangan,keberadaan UU KIP tentu menggembirakan. UU KIP memberikan garansi bahwa rakyat sebagai pembayar pajak mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi dari lembaga yang dibiayai dari pajak. Lalu bagaimana dengan kekurangan pada UU KIP? Sistem hukum kita menyediakan jalan keluarnya.

Pekerja pers atau organisasi nonpemerintah yang terancam dengan sanksi atau tidak setuju dengan ketentuan lain bisa mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pekerjaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi UU KIP, terutama dalam pelayanan publik.Terutama agar jangan sampai masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi.

Sudah cukup lama Indonesia dikenal pintar membuat regulasi, tetapi tidak mampu mengeksekusinya. Adalah tugas media massa dan organisasi non-pemerintah untuk melakukan pendidikan publik untuk mendorong rakyat menggunakan haknya. Ada banyak problem dalam pelayanan publik yang bisa diselesaikan dengan meminta penjelasan resmi menggunakan UU KIP.

Agenda lain yang tidak kalah penting untuk dilewatkan adalah mencermati proses implementasi UU KIP. Untuk melaksanakan UU ini akan dibentuk Komisi Informasi dengan kewenangan di antaranya menyelesaikan sengketa antara peminta informasi dan badan publik. Belajar dari mandulnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), tanpa pengawasan publik, Komisi Informasi bisa bernasib sama seperti KPI.

(Koran Sindo, 08/04/2008 )

Categories: Korupsi
  1. December 7, 2009 at 1:07 pm

    biar ada Undang-Undang Korupsi. Korupsi tidak akan bisa ditanggulangi. Karna rata-rata pemimpin Indonesia untuk mendapatkan jabatan itu, tidak dengan cara yang agamis.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: