Home > Perjalanan > Sekilas Peradilan Amerika

Sekilas Peradilan Amerika

Seperti sistem politiknya, secara konsisten Amerika menerapkan desentralisasi. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat federal juga dilakukan di tingkat negara bagian. Jadi masing-masing negara bagian memiliki pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung.

Pengadilan tingkat pertama di negara bagian, atau dikenal dengan State Trial Courts yang ada di semua negara bagian, pada tahun 2005 menangani 38 juta kasus, 17 juta adalah perkara perdata dan 21 juta pidana. Sedangkan pengadilan banding atau Intermediate Appellate Courts hanya ada di 40 negara bagian dan pada tahun 2005 menangani 190.000 perkara. Mahkamah Agung negara bagian atau State Supreme Courts, pada tahun 2005 menangani 89.000 perkara.

Yang unik, di beberapa negara bagian seperti Illinois yang sempat kukunjungi, hakim dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi pemilihan umum tidak hanya memilih eksekutif (Presiden, Gubernur atau Walikota) atau legislatif (Senat dan House of Representative), tetapi juga hakim.

Sedangkan pengadilan federal, pada tingkat pertama atau disebut dengan US District Courts jumlahnya ada 94 yang tersebar di semua negara bagian. Tidak semua kasus bisa diadili oleh pengadilan federal. Biasanya hanya perkara lintas negara bagian atau sengketa dalam jumlah besar, minimal US$ 75.000. Pada tahun 2007, District Courts menangani 345.000 perkara. Sedangkan pengadilan tingkat banding atau Circuit Courts hanya ada 13 yang tersebar di beberapa negara bagian saja. Pada tahun 2007, Circuit Courts menangani 61.000 perkara.

Di tingkat federal, Supreme Court Amerika terdiri dari 9 hakim. Berbeda dengan pemilihan hakim di tingkat negara bagian, calon hakim dinominasikan oleh Presiden dan harus mendapat persetujuan dari Senat dan Kongres. Akan tetapi Supreme Court membatasi jumlah perkara yang mereka bisa tangani. Dari 9000 petisi yang dikirim ke MA, mereka hanya memilih 355 perkara saja. Supreme Court hanya mengambil perkara yang memiliki implikasi dengan Konstitusi Amerika, hukum federal atau perkara yang secara nasional dianggap penting. Dalam hal ini, Supreme Court di Amerika lebih mirip dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Salah satu yang menarik dari Supreme Court adalah diijinkannya pihak lain untuk memberi masukan atau non-parties file amicus brief. Masukan di luar para pihak biasanya disampaikan pada saat Supreme Court hendak memutuskan untuk menerima petisi atau tidak. Lalu masukan juga bisa disampaikan sebelum penyampaian oral argument dalam persidangan Supreme Court.

Amerika yang menganut Anglo-Saxon, benar salahnya terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut dari masyarakat biasa. Tugas hakim hanya memastikan persidangan berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Oleh karena itu, tugas jaksa dan pengacara dalam persidangan adalah menyakinkan juri bahwa terdakwa bersalah atau tidak.

Drug Court

Aku sempat berkunjung ke sebuah pengadilan di Hotspring County (atau tingkat kecamatan di Indonesia) di negara bagian Arkansas. Di pengadilan tersebut ada yang dikenal dengan Drug Court. Rupanya, karena obat bius menjadi masalah sosial yang serius di Amerika, maka beberapa negara bagian membentuk Drug Court. Pertimbangannya, orang yang kecanduan obat bius belum tentu akan sembuh bila dipenjarakan.

Dalam drug court, pengadilan melakukan monitoring terus menerus. Para pecandu ditest tiga kali seminggu untuk mengetahui apakah mereka sudah bersih atau masih mengkonsumsi narkotika. Selain itu, mereka juga bisa bekerja dan hidup normal bergaul dengan masyarakat. Bila mereka kesulitan mencari kerja, pengadilan bisa minta tolong masyarakat untuk membantu para terdakwa drug court tersebut. Bahkan pengadilan juga bisa minta tolong masyarakat setempat untuk menyediakan akomodasi yang kondusif untuk para terdakwa agar mereka tidak berhubungan lagi dengan para penjual narkotika.

Dalam drug court, terdakwa diberi kesempatan tiga kali. Bila sampai ketiga kalinya mereka masih mengkonsumsi obat bius, maka baru hakim akan menjatuhkan hukuman berat dengan mengirimnya ke penjara selama 10 tahun.

Di Indonesia, kasus Roy Marthen harusnya menjadi pelajaran. Setelah dipenjara karena kedapatan mengkonsumsi narkotika, Roy Marthen kembali masuk penjara saat ditangkap polisi di Surabaya karena lagi-lagi mengkonsumsi obat terlarang. Penjara bukan solusi dalam masalah narkotika. Model drug court seperti di Hotspring County bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan masalah narkotika.

Categories: Perjalanan
  1. David
    March 18, 2009 at 7:32 am

    PERADILAN IINDONESIA AMBURADUL : INI BUKTINYA

    Putusan PN. Jakarta Pusat No. 551/Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No. 13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan (karena terindikasi gratifikasi di Polda Jateng serta pelanggaran fidusia oleh Pelaku Usaha). Inilah bukti inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia.
    Quo vadis hukum Indonesia ??

    David Pangemanan,
    (0274)9345675

  2. March 30, 2011 at 2:04 pm

    Saya Salut dan mengucapkan Terima kasih, Dengan membaca tulisan Saudara Danang banyak masukan bagi saya. dan Saya minta ijin karena tulisan anda akan saya jadikan rujukan buku saya. trm ksh sebelumnya. Salam Keadilan.

  3. Widya Wati
    October 8, 2013 at 2:26 pm

    Sangat berbobot dan objektif. Terima kasih🙂

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: