Home > Wawancara > Wawancara Republika

Wawancara Republika

Beberapa bulan yang lalu aku diwawancarai Palupi, jurnalis dari Republika untuk Rubrik Bincang. Berikut ini wawancara tersebut……………..

Home » Bincang
ICW Kontrol Ketat, Demokrasi Kuat
By Republika Contributor
Rabu, 01 April 2009 pukul 14:43:00

DANANG WIDOYOKO Koordinator ICW

Inilah komandan baru Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia ‘naik pangkat’ tahun ini, setelah lama menjadi wakil di lembaga yang disebutnya sebagai ‘anjing penjaga’ (watch dog). Pria kelahiran Rembang (Jawa Tengah), 8 Maret 1973, ini menggambarkan bagaimana seharusnya pemilu menjadi saringan efektif penentu siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan pemimpin negara. Sekaligus, memotong keruwetan lingkaran setan korupsi yang sudah dianggap sebagai kebiasaan di Indonesia.
Cita-cita idealismenya, demokrasi tak sekadar butuh kehadiran orang-orang berintegritas di dunia politik. Keberadaan masyarakat yang mampu mengontrol dan mengawasi kekuasaan agar tak disalahgunakan, menurut Danang Widoyoko kepada Palupi Anisa Auliani dari Republika, juga menjadi kunci penguatan demokrasi.

Apa yang membuat Anda berkiprah di dunia antikorupsi?
Minat. Dunia (antikorupsi) ini lebih menarik saja. Dulu sih aku aktif di pers mahasiswa.

Kabarnya Anda rela antre mengurus SIM (surat izin mengemudi) dan baru dilayani digiliran terakhir?
Iya, itu nyoba. Saya sampai tahu jalur-jalurnya. Bahkan, kalau mau jadi calo SIM juga bisa. Ini uniknya ekonomi korupsi itu. Bagaimana mereka saling membagi setoran ke atasnya dan bagaimana menghadapi perlawanan. Ada pakemnya karena sudah berurat berakar. Kemudian, ketika sistem dipecah, seperti di Bea Cukai, berantakan semua, sampai duit ditemukan dari kaos kaki sampai tempat ibadah.

Apa yang harus dilakukan?
Prinsipnya, harus ada yang mengontrol kekuasaan. Demokrasi yang kuat itu tidak hanya ditentukan oleh anggota DPR yang kuat dan berintegritas. Tapi, ditentukan juga oleh masyarakat yang mampu mengontrol dan mengawasi dengan ketat kekuasaan supaya tidak disalahgunakan. Itu kuncinya. Sebaik apa pun orang, kalau dia tidak dikontrol, akan larut dalam sistem yang sudah korup ini. Teman-teman ICW menjaga jarak dengan politik karena ingin memperkuat sistem demokrasi itu. Dengan memastikan mereka (yang ada di dunia politik) tidak terseret korupsi, tidak larut dalam praktik-praktik yang sebetulnya kriminal. Semangat kami di ICW seperti itu. Kalau ada teman berpendapat untuk perbaikan harus masuk ke dalam sistem, itu memang harus dan tidak saya tolak. Peran kami adalah mengontrol teman-teman yang masuk ke dalam itu, mengamankan mereka agar tak larut. Karena, korupsi itu tidak kenal agama dan ideologi.

Bagaimana menjaga konsistensi dan memperluas lingkaran sikap itu?
Memang tak mungkin jadi sufi sendirian. Kami harus memperluas gerakan antikorupsi. Ini bukan gerakan LSM yang hanya pelaksana proyek. Tapi, ketika sudah menjadi gerakan, harus keluar dari sekat itu. Artinya, harapan ICW ke depan, kami akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok terorganisasi yang menjangkau masyarakat lebih luas. Itu program prioritas ICW. Kami banyak bekerja sama dengan serikat buruh, kelompok lingkungan, dan lain-lain. ICW tak bisa sendirian. Advokasi pendidikan pun kerja sama dengan guru di berbagai kota. Artinya, bagi kami di ICW, LSM hanya terminologi manajemen.

Soal politik biaya tinggi dan praktik politik uang di pemilu, apakah akan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia makin susah?
Orang ikut pemilu itu tujuannya kan untuk mendapat akses uang dan sumber daya. Uang bisa dalam bentuk anggaran karena DPR memiliki fungsi budgeting. Terus bisa juga dapat berbagai fasilitas pemerintah dan proteksi apa pun namanya. Belum lagi, mendapatkan kontrak-kontrak sumber daya alam. Sumber daya itu bisa macam-macam. Terakhir, seperti di Amerika, pemberian bailout (dana talangan) kepada para pengusaha. Sebetulnya mereka bisa mendapatkan ini karena memberikan dukungan kepada politisi.

Tren ke depan, korupsi akan semakin canggih?
Korupsi dalam bentuk penyuapan akan semakin berkurang, terutama dengan adanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Orang akan takut dengan model Abdul Hadi Djamal (politikus PAN)–mengambil duit secara telanjang. Katakanlah ada anggaran, bagi dong proyek ini. Juga, seperti Al Amin dan Yusuf Faisal, kamu dapat proyek ini aku amankan, aku dapat bagian berapa. Itu masih telanjang.
Kalau yang sophisticated itu yang kemudian disebut dengan pork barrel politics. Bentuknya, seperti BLT (bantuan langsung tunai) atau proyek-proyek populis ke masyarakat, termasuk bantuan sosial. Itu kan makin banyak menjelang pemilu. Secara hukum sangat sulit disebut korupsi, tapi kita tidak bisa menafikan itu sebagai bagian untuk membeli dukungan dari masyarakat.

Kalau begitu, para pemain korupsi ini makin cerdik?
Ya. Artinya, pada Pemilu 2004, bantuan sosial tidak semarak dan tidak sesistematis sekarang. Lebih pintarlah. Ini memang belum tentu korupsi juga, hanya kita tidak bisa menafikan ini bagian dari membeli dukungan. Dalam terminologi politik, ini proyekproyek pork barrel politics.

Pelakunya kan membantah habis-habisan?
Tapi, hebat sekali, Maret tahun ini sudah turun anggaran BLT itu. Hebat sekali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, BLT rata-rata cair pada Juli-Agustus. Karena, proses anggarannya bulan ini (Maret) sebetulnya belum turun, baru proses DIPA (daftar isian penggunaan anggaran). Nah, kalau kemudian BLT turun bulan-bulan ini (menjelang pemilu), luar biasa sekali kinerja pemerintah untuk mencairkan anggaran. Terlalu baik untuk masyarakat. Bagus memang, dalam arti percepatan proses bantuan. Tapi, ini yang membuat adanya tudingan maksud lain di balik BLT.

Apakah ini gejala umum dalam praktik demokrasi?
Di negara lain, korupsi juga ada terus. Tapi, problemnya di Indonesia, korupsi itu mulai dari high level politics sampai ke jalan raya. Kalau di negara lain, korupsi di level politik untuk mendapatkan konsesi atau fasilitas, tetapi public service-nya relatif bersih dari korupsi.

Bagaimana menghentikan korupsi atau ada masalah apa dengan bangsa ini?
Sebetulnya, kita mewarisi situasi di mana korupsi dianggap wajar, orang permisif terhadap korupsi. Korupsi sudah membudaya. Tapi, budaya ini dimaknai tidak sebagai warisan, tetapi kebiasaan yang dibentuk oleh sistem ekonomi dan politik oleh proses yang sangat panjang.

Orang yang masuk ke dunia politik punya peran besar terhadap budaya korupsi?
Jujur harus diakui belum akan ada kemajuan signifikan dalam politik kita. Masih cenderung jor-joran. Di pilkada itu, politik uang luar biasa. Itu pun sebetulnya meneruskan praktik (bagi-bagi duit) yang lumrah dalam pemilihan kepala desa. Belum tentu dalam tiga atau empat putaran pemilu kita akan menghasilkan perubahan signifikan. Partai-partainya masih didominasi oligarki lama. Tidak ada partai yang benar-benar mandiri, ketergantungan terhadap DPP dan penyandang dana masih sangat besar.

Terobosan apa yang bisa ditawarkan untuk mengikis korupsi politik?
Kuncinya di transparansi dana kampanye dan penegakan hukum. Paket UU Pemilu kita mengalami kemunduran dibandingkan Pemilu 2004. Sekarang, mundur karena yang diaudit hanya anggaran yang berasal dari pemerintah. Sekarang juga bergeser, setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi) uang akan banyak beredar di kandidat, sementara aturannya yang wajib transparan partainya dan bukan kandidat. Ke depan, harus disempurnakan. Prinsipnya yang pertama harus dibuat aturan, apa yang tidak boleh diterima. Terus, harus ada penegakan hukum yang tegas.

Perlukah lembaga terpisah untuk menangani dana kampanye parpol?
Tidak perlu. Problemnya di penegakan hukum. Seringkali KPU dan Bawaslu kurang tegas terhadap politisi karena menyangkut orang yang punya kekuasaan. Paradigma KPU dan Bawaslu juga masih melihat pelanggaran pemilu itu sebagai pelanggaran kampanye, pelanggaran hari-H, salah jadwal, atau bagi-bagi uang ke masyarakat. Yah, itu zaman orde baru. Paradigma remeh-temeh. Bukan orang bagi-bagi duit recehan (yang harus ditangani), tetapi yang strategis adalah melacak dari mana duit itu. Itu yang seharusnya jadi konsen KPU dan Bawaslu.

Pemilu hanya bagian dari proses demokrasi, tapi tetap bisa jadi penentu?
Kalau bisa dorong pemilu berintegritas, kita akan memiliki pemimpin berintegritas juga. Dalam skala yang lebih makro, kasus korupsi anggota DPR tidak hanya kegagalan partai yang tidak bisa memunculkan orang-orang bersih, tapi juga (kegagalan) KPU yang tidak bisa membuat sistem yang bisa memunculkan orangorang bersih. Barangkali juga kegagalan kita semua, tidak bisa menciptakan pemilu sebagai saringannya. Mestinya, hanya orang yang punya kemampuan, bersih, dan berintegritas yang berhak berkantor di gedung wakil rakyat.

Itu korupsi di politik. Kalau korupsi di birokrasi, bagaimana?
Kalau birokrasi lebih pada kepentingan birokrasi. Jangan dikira birokrasi itu netral. Birokrasi punya kepentingan politik sendiri. Jadi, tidak mudah mendorong perubahan.

Kunci pembenahannya melalui reformasi birokrasi atau tergantung ‘komandan’-nya?
Birokrasi itu memang selalu tergantung siapa komandannya. Kalau bagus, pasti efektif. Meskipun, tak bisa monolitik hitam putih menilai seseorang.

Jadi, siapa paling menentukan?
Kuncinya di kebijakan presiden atau DPR. Tapi, pada akhirnya tak mungkin presiden mengambil kebijakan sendiri. Problem berikutnya adalah konflik kepentingan dari kebijakan. Pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Tinggal kemudian timbangannya, siapa yang lebih diuntungkan, apakah masyarakat atau segelintir orang tertentu, menguntungkan satu dua orang atau bawa kemaslahatan umat. Celakanya, kalau proses tertutup, ada konflik kepentingan, apalagi ada korupsinya, pasti kebijakannya akan menguntungkan orang-orang tertentu. Harus sejak awal diperhatikan. Mulai dari sekarang, yang punya ‘bisnis’ akan menampilkan diri.

Ngomong-ngomong, dari mana sumber dana ICW?
Prinsipnya, hindari konflik kepentingan. ICW adalah watch dog, kami agak ketat soal (sumber pendanaan) itu. Kami tidak bisa menerima dana dari pemerintah. Padahal, harusnya boleh saja untuk LSM.

Dana dari Bank Dunia dan IMF?
Karena (lembaga keuangan) itu bagian dari yang kami awasi, kami juga tak bisa terima dari mereka. Meskipun, Bank Dunia sekarang sudah seperti donor saja, lebih banyak grant-nya daripada loan-nya. Jadi, kami lebih banyak ambil dari dana independen. Bisa dilihat dari website kami. Ke depan, kami juga berencana menerima dana dari publik.

Dana publik?
Sedang dipersiapkan walau agak berat. Bukan perusahaan, tapi terima sumbangan langsung. Tahun ini, kami sedang merintis kerja sama dengan Dompet Dhuafa Republika untuk program pendidikan. Kalau hanya beri beasiswa, yang terbantu kan hanya satu dua orang. Tapi, dengan kerja sama ICW, akan memperbaiki sistem keuangan sekolah, manfaatnya bisa puluhan atau ratusan siswa, dengan menekan ongkos. Kami juga akan meminta ke masyarakat langsung. Kami sedang belajar dari Green Peace yang punya sembilan ribu donatur, juga World Wild Foundation (WWF). Ke depan, kami ingin buat ICW itu milik publik. Karena, pada akhirnya dana asing itu sering tak sesuai tujuannya sebab mereka punya kepentingan sendiri juga.

Categories: Wawancara
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: