Home > Wawancara > Bincang-bincang dengan Harian Suara Merdeka

Bincang-bincang dengan Harian Suara Merdeka

Saya post wawancara dengan Suara Merdeka, 20 Juni 2004 lalu di rubrik bincang-bincang http://www.suaramerdeka.com/harian/0406/20/bincang1.htm.


logo SUARA MERDEKA

Line
Minggu, 20 Juni 2004 BINCANG BINCANG
Line

Danang Widoyoko

Beli Dukungan Bikin Kekuasaan Jelek


SM/Hartono Harimurti

BARU-BARU ini Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) melaporkan hasil penelitian mereka tentang politik uang dalam Kampanye Calon Presiden ke Panitia Pengawas Pemilu. Hampir dalam waktu bersamaan juga terbongkar ”kasus jalan-jalan” anggota Komisi VIII DPR RI ke Korea dan Hong Kong yang dibiayai Pertamina. Untuk membahas hal tersebut, berikut wawancara Suara Merdeka dengan Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Danang Widoyoko di kantor ICW, Kalibata Jakarta Selatan, kemarin.

Apa saja yang dilaporkan TII dan ICW berkaitan dengan politik uang dalam kampanye capres?

Kami melaporkan berdasarkan fakta di lapangan. Sebagian besar berhasil direkam gambarnya. Selain itu kami pertegas dengan laporan tertulis yang digali di sekitar tempat kami merekam gambar terjadinya praktik itu. Kami melihat terjadi mobilisasi massa untuk meramaikan kampanye capres-cawapres.

Ini terlihat jelas dengan tindakan nyangoni mereka yang datang dengan jumlah lumayan untuk ukuran masyarakat setempat. Ya, umumnya jumlah yang diberikan tergantung kondisi masyarakat. Kalau di pedesaan atau kota-kota kecil tentu jumlahnya lebih kecil daripada yang di Jakarta.

Uang itu didrop kepada orang-orang yang menggerakkan massa. Lalu dibagi sesuai daftar nama yang mereka pegang. Yang lucu, saat kami merekam gambar, mereka tetap saja berteriak-teriak mengabsen nama-nama yang akan mendapat jatah uang. Begitu menerima uang lalu nama sang penerima ditandai.

Nggak perlu harus pakai tanda tangan segala. Menurut saya mereka itu tidak tahu kalau hal itu tidak boleh dilakukan. Mungkin karena sudah terbiasa begitu, jadi mereka nggak merasa melakukan kesalahan. Jadi, praktik yang seperti ini jelas merupakan pembelian dukungan.

Kalau di wilayah Jakarta dan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi selain ”membeli” massa, tim kampanye juga banyak melibatkan tukang ojek, sopir angkot dan sebagainya.

Sudah ada ketegasan larangan untuk hal semacam itu?

Perlu diketahui yang dikategorikan praktik money politics tersebut adalah yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih dengan iming-iming uang atau barang. Itu berarti melanggar Pasal 42 UU Pilpres. Ini masuk tindak pidana pelanggaran Pemilu. Pasangan capres-cawapres, maupun penanggung jawab tim kampanye yang terbukti melakukan hal itu bisa diganjar pidana penjara.

Minimal dua bulan sampai dengan maksimal satu tahun penjara dan atau denda Rp 1 hingga Rp 10 juta. KPU pun berwenang untuk membatalkan mereka yang terlibat hal itu sebagai peserta Pemilu Presiden. Setelah TII bersama kami melaporkan adanya praktik tersebut, kami berharap Panwaslu segera bertindak sepat dan tegas.

Bukankah yang terbesar dilakukan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid. Bagaimana sebenarnya?

Gambar yang kita miliki bukan hanya Golkar dengan Wirantonya, tetapi juga partai atau tim sukses lain dengan capresnya. PDI-P juga ada. Begitu juga Partai Demokrat dan lain-lain. Ada yang bagi-baginya sampai Rp 100 ribu. Ada yang Rp 50 ribu dan ada pula yang hanya Rp 25 ribu.

Kita belum bisa mengetahui sebenarnya dana untuk itu besarnya seberapa. Adalah sangat mungkin kalau terjadi pemotongan di sana-sini sebelum sampai kepada massa yang dibayar. Kembali ke Partai Golkar, memang dari awal kami memperhitungkan sebagai pihak yang paling siap untuk melakukan hal ini.

Selain sudah mempunyai pengalaman bertahun-tahun untuk menyukseskan pemilu dengan cara ini, juga mereka mempunyai sumber dana dan jaringan yang solid. PDI-P mungkin punya dana yang cukup baik. Namun, kalau ditanya pengalaman maupun jaringan mungkin belum bisa diacungi jempol.

Karena kalau jaringannya masih kacau atau tidak profesional, maka itu selain membahayakan pemberi dana, bisa-bisa dana yang dikucurkan juga tidak jelas ke mana larinya he he he. Kalau sudah berpengalaman kan selain ngasih uang juga memberi kaos yang sangat pantas bahkan bagus. Seperti kaos kerah yang bahannya adem.

Tapi bukankah itu sudah menjadi hal yang wajar, mengingat politik itu di mana saja tidak bisa dilepaskan dari ”gizi” atau uang?

Dalam kampanye itu kan harus ada keseimbangan partisipasi politik masyarakat. Dan itu harus dilakukan secara wajar, sesuai hati nurani. Jadi, pemilu itu merupakan proses rekruitment politik secara berkala. Agar proses rekruitment tersebut bisa berjalan baik harus diatur. Semua partai mempunyai kesempatan sama.

Kita lihat misalnya aturan penayangan iklan di televisi yang membatasi para calon untuk waktu tertentu. Karena faktor uang itu tadi, ya sulit bagi media menolak godaan-godaan untuk menayangkan lebih dari ketentuan. Apalagi momen seperti ini kan hanya lima tahun sekali.

Kalau menurut saya hal yang ”wajar” tersebut harus segera diakhiri. Karena janganlah kita terus menerus memelihara budaya yang jelek. Karena yang namanya membeli dukungan rakyat itu budaya kekuasaan kita yang jelek. Apalagi kalau itu nantinya mendorong upaya untuk meciptakan ketidakberdayaan ekonomi rakyat, sehingga mereka jadi mudah dibeli.

Ya karena selama bertahun-tahun tidak dikoreksi, bahkan oleh penguasa malah terus ditumbuhsuburkan ya jadilah budaya atau suatu kewajaran. Tapi yang prinsipil kan kita berpegang pada aturan, UU nya melarang kita untuk melakukan itu, ya janganlah dilakukan. Sudah aturan tentang sumbangan perorangan dan korporasi yang dibatasi besarnya.

Reaksi tokoh parpol dan tim kampanye capres sepertinya adem-adem saja?

Ya, kita tahu. Penegakkan hukum di negeri kita itu lemah. Karena penegakkan hukum yang lemah itu, mereka yang seharusnya menegakkan hukum jadi menunggu saja. Mereka khawatir kalau menindak bakal mendapatkan imbas dari pertikaian politik.

Baru-baru ini juga terungkap ”jalan-jalan” anggota Komisi VIII beserta sebagian istri ke Korsel dan Hongkong yang dibiayai Pertamina. Bagaimana tanggapan Anda?

Ini jelas lucu. Menariknya itu, di sini terlihat jelas beda praktik korupsi di DPR dan DPRD. Baru-baru ini kita mendengar begitu banyak anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi bahkan yang di Padang sudah sampai pengadilan.

Praktik korupsi di DPRD terkait penganggaran atau budgeting. Kalau praktik korupsi di DPR pusat justru di aspek pengawasan. Aspek pengawasan DPR ini justru peluang untuk terjadinya korupsi. Apalagi yang diawasi adalah instansi yang basah dan sering terjadi praktik korupsi.

Tidak hanya di DPR, di mana saja di negeri ini yang namanya aspek pengawasan itu terbuka peluang untuk korupsi. Dalam hal ini ya kolusi dengan yang diawasi itu tadi. Mengenai kasus di DPR, sebelum kasus dengan Pertamina kami sudah mendengar kasus divestasi Bank Niaga.

Kami mendengar pertemuan di Hotel tertentu kemudian bagi-bagi uang kepada anggota DPR. Uang itu ditolak oleh Meliono Suwondo dan Indira Damayanti. Akhirnya terbongkarlah kasus tersebut dan dilaporkan ke Polri. Namun kami tidak tahu kelanjutan kasus itu. Yang jelas, kita patut acung jempol untuk Meliono dan Indira.

Kasus Pertamina ini jelas ketara keanehannya. Karena bila hanya untuk mengecek alasan penjualan tanker berukuran besar kan cukup dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada di kantor pusat Partamina. Jelas kan di sana ada harga jual, alasan menjual, serta siapa saja pembelinya. Ngapain harus pergi jauh-jauh ke Hongkong dan Korsel segala sampai bawa istri.

Celakanya lagi media massa berhasil mengungkap bahwa yang membiayai itu Pertamina. Kalaupun sekarang muncul alasan dari kalangan DPR bahwa itu pinjam sementara atau ditalangi dulu oleh Pertamina untuk kemudian diganti DPR ya nggak masuk akal.

DPR itu kan instansi terhormat. Wong ayah saya yang PNS biasa saja kalau mau pergi ada SPJ yang jelas. Juga untuk mengurus SPJ itu ada prosedur yang harus dilalui. Yang namanya mau berangkat itu harus ada uangnya terlebih dahulu.

Masa DPR ”gampang-gampangan” begitu saja pinjam dulu Pertamina lalu diganti. Kalau sama kawan sendiri, baru hal itu bisa dilakukan. Ini kan DPR, lembaga tinggi negara, juga Pertamina, BUMN besar. Kalau praktik seperti ini tidak dihentikan maka BUMN akan digerogoti untuk membiayai atau menservis anggota DPR atau birokrat lain.

Celakanya lagi saat ini ditengarai anggota DPR itu sulit dipegang. Ibaratnya sudah diservis pun belum otomatis permintaan si penyuap terkabul. Jadi, tidak mudah dikontrol lagi. Alasannya belum tentu anggota DPR lain sekomisi bahkan sefraksi menyetujui hal itu.

Menurut Anda bagaimana peran Meneg BUMN dalam hal ini?

Sebenarnya fungsi pengawasan BUMN ini berada di bawah Meneg BUMN. Seharusnya fungsi pengawasan DPR itu pada Meneg BUMN. Bukan langsung turun ke masalah tanker segala. Pertanyaanya, mengapa DPR malah panggil Direksi Pertamina bukan panggil Laksamana Sukardi.

Ini dugaan saya lo, ada sesuatu di balik ini semua yang terkait pemilu mulai dari legislatif maupun presiden. Karena kami menengarai begitu banyak uang bersliweran. Pertanyaannya, dari mana uang tak terhitung jumlahnya itu berasal mengingat perekonomian kita lagi lesu. Dan perlu diketahui Pertamina itu tahun lalu untung Rp 3,9 triliun. Masa sekarang sudah rugi begitu besar hingga harus jual tanker ukuran besar segala?. Aneh kan? (Hartono Harimurti-72)



Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA
Categories: Wawancara
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: