Home > Lain-lain > KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menghadapi berbagai macam tekanan dan upaya pelemahan. Dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, dijadikan tersangka oleh polisi. Karena substansi tindak pidana berubah-ubah, banyak pihak yang meragukan proses penyelidikan oleh polisi. Padahal, begitu menjadi tersangka, pimpinan KPK harus dinonaktifkan dari jabatannya. Presiden kemudian menerbitkan perppu untuk menunjuk Pelaksana Tugas Pimpinan KPK. Tetapi, perppu juga memunculkan kontroversi, karena dianggap memberikan legitimasi pada upaya penegakan hukum oleh polisi yang tidak profesional.

Sementara itu, di Gedung DPR, pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Bahkan, substansi pembahasan RUU telah melenceng dari tujuan awal, karena DPR hendak mencabut kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK. Kalau usulan ini disetujui, kelak KPK harus menyerahkan kasusnya kepada Kejaksaan Agung, yang selama ini kinerjanya dalam pemberantasan korupsi tidak memuaskan.

Korupsi tumbuh subur di Indonesia dan berkembang luas dan sistematis di bawah kekuasaan Orde Baru. Ross McLeod (2008) menunjukkan bagaimana korupsi dikembangkan melalui jaringan kekuasaan di sekitar presiden dan menjadi penopang utama Orde Baru. Di bawah Orde Baru, keluarga dan kroni serta militer melalui unit bisnisnya mendapat akses ke sumber daya ekonomi. Selain itu, di bawah kekuasaan Orde Baru, korupsi menjadi mekanisme utama untuk membagi kekuasaan politik dan rezeki ekonomi di kalangan elite. Celakanya, praktik seperti ini juga dilakukan oleh birokrasi hingga di tingkat bawah. Dalam situasi korup, kekuasaan politik dan akses terhadap sumber daya diatur melalui cara-cara ad hoc dan berdasarkan kepentingan.

Demikian juga dalam politik. Karena korupsi, dukungan dan legitimasi tidak didapat dengan membangun jaringan organisasi partai dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Suara dalam pemilu didapat dengan membeli suara dari pemilih yang hidup dalam kemiskinan. Tidak mengherankan apabila DPR membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan konstituennya, karena anggota DPR sesungguhnya sudah membeli putus suara pemilih.

Luasnya korupsi di Indonesia membuat setiap inisiatif pemberantasan menjadi sekadar aksesori kebijakan publik dan barang dagangan dalam setiap kampanye pemilu. Berbagai komisi independen dan tim pemerintah untuk memberantas korupsi berulang kali dibentuk, tapi tidak pernah memberikan hasil. Belajar dari kegagalan pada masa lalu, maka pembentukan KPK pascareformasi dilengkapi dengan berbagai kewenangan, terutama penyidikan dan penuntutan. Selain itu, KPK dibebaskan dari berbagai prosedur penegakan hukum dalam tindak pidana yang selama ini menghambat Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Karena harus terbebas dari gurita korupsi, KPK juga dibentuk menjadi lembaga independen yang tidak bertanggung jawab kepada presiden atau kepada DPR.

Karena cengkeraman gurita korupsi sudah luas dan dalam, akhirnya KPK sampai juga pada kasus yang terkait langsung dengan kepentingan elite politik dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, KPK sejatinya berhadapan dengan kekuasaan yang untouchable dan selama ini berada di luar jangkauan hukum. Pada beberapa kasus, KPK juga berhadapan dengan kelompok bisnis penyandang dana kepentingan elite. Itu sebabnya, mengapa saat ini KPK menghadapi serangan dan ancaman pelemahan paling serius sejak didirikan.

Rujukan Utama

Memberantas korupsi adalah mendorong hukum menjadi rujukan utama yang mengatur tata cara akses terhadap sumber daya dengan adil. Memberantas korupsi juga sama dengan menjadikan lembaga peradilan sebagai wasit yang jujur dan adil untuk mengatur sesuai kesepakatan yang tertuang dalam hukum dan peraturan. Hukum tidak bisa menjadi rujukan utama bila lembaga peradilan masih berada di bawah pengaruh kekuasaan dan lekat dengan praktik korupsi.

Karena pentingnya pemberantasan korupsi bagi masa depan negara, maka KPK, yang saat ini masih menjadi satu-satunya instrumen Utama, tidak boleh dilemahkan, apalagi dibubarkan. Kita belum bisa menyerahkan pemberantasan korupsi kepada Kejaksaan, karena fakta dan data menunjukkan banyaknya kasus yang tidak bisa dituntaskan oleh Kejaksaan. Kita juga belum bisa berharap kepada lembaga pengadilan, karena fakta dan data juga menunjukkan banyak terdakwa divonis bebas oleh hakim.

Hari-hari ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah kita. Kalau KPK benar-benar dilemahkan dan dicopoti kewenangannya, sejarah akan mencatat bahwa kita menyerah pada praktik korupsi dan korupsi akan semakin sulit diberantas. Sebaliknya, bila kita semua mampu mempertahankan KPK agar tetap menjadi motor dalam pemberantasan korupsi, maka sejarah akan mencatat bahwa bangsa dan negara ini tidak pernah menyerah untuk memberantas korupsi.

Penulis adalah Koordinator Badan Pekerja ICW
(Suara Pembaruan, 28 September 2009, http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=10702).

Categories: Lain-lain
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: