Home > Lain-lain > Membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian

Membersihkan Kejaksaan Agung dan Kepolisian

Rekaman hasil penyadapan terhadap Anggodo Widjojo yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi sungguh mengejutkan kita semua. Publik bisa mendengar bagaimana rekayasa dilakukan dalam kasus Bibit dan Chandra. Publik juga mendengar bagaimana tersangka kasus korupsi yang lagi diusut KPK justru bisa mengatur penegak hukum.

Tidak tanggung-tanggung, para petinggi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung bisa diatur untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan ditahan. Anggodo adalah adik Anggoro, yang menjadi tersangka kasus korupsi sistem radio komunikasi terpadu di Departemen Kehutanan. Anggodo ternyata memiliki akses luar biasa hingga bisa melakukan intervensi penegakan hukum, sesuatu yang bahkan presiden sendiri pun menyatakan tidak bisa melakukannya.

Sebelumnya, untuk merespons desakan publik, presiden membentuk Tim Pencari Fakta untuk meneliti kasus Bibit dan Chandra. Kepada tim independen, yang sesungguhnya dipertanyakan independensinya itu, diberikan akses data dan bukti yang dipergunakan oleh polisi untuk memidanakan Bibit dan Chandra. Tapi, melihat perkembangan, terutama pascapemutaran rekaman di MK, TPF menjadi tidak relevan lagi. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang MK menunjukkan bahwa rekayasa itu benar terjadi. Apalagi TPF dibatasi oleh waktu dua minggu dengan wewenang dan sumber daya yang terbatas.

Rekaman itu menunjukkan salah satu persoalan besar yang hingga kini belum terselesaikan di Indonesia, yakni korupsi di lembaga peradilan atau lebih populer dikenal dengan mafia peradilan. Disebut mafia peradilan, karena terjadi kongkalikong dalam penegakan hukum, yang melibatkan aktor di peradilan, mulai polisi, jaksa, pengacara hingga hakim. Pengaturan perkara oleh tersangka sudah menjadi rahasia umum. Rekaman itu pun hanya pada satu kasus yang kebetulan melibatkan pimpinan KPK.

Rekaman tersebut juga memberikan penjelasan kepada kita mengapa dalam berbagai survei korupsi, institusi kepolisian dan kejaksaan kerap menempati ranking tertinggi dalam hal korupsi. Sayangnya, berbagai kritik dari masyarakat, laporan penelitian dan hasil survei tidak pernah digubris oleh para penegak hukum. Berbagai indikator dalam penelitian korupsi dan berbagai rekomendasi untuk perubahan dianggap sebagai angin lalu.

Tidak adanya upaya pemberantasan mafia peradilan membuat para pelaku percaya diri dan seakan mendapat dukungan politik dari lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
Pemutaran rekaman itu praktis menurunkan kredibilitas dan legitimasi institusi Kejaksaan Agung dan kepolisian hingga ke titik terendah.

Tidak mengherankan bila banyak desakan dan tekanan menuntut Kapolri dan Jaksa Agung mundur. Apalagi ini bukan kasus yang pertama. Keterlibatan Wisnu Subroto, mantan Jamintel misalnya, bukan kali pertama. Sebelumnya dalam kasus penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta, nama Wisnu juga disebut-sebut. Tapi, alih-alih menjatuhkan sanksi yang keras, justru Jaksa Agung terkesan memberikan perlindungan. Situasi serupa juga terjadi di kepolisian. Ketika tim pengacara Bibit dan Chandra melaporkan pelanggaran kode etik oleh Kabareskrim Susno Duaji, hasil pemeriksaan Irwasum Polri menyatakan tidak ada pelanggaran.

Fakta-fakta di atas menunjukkan sistem pengawasan internal tidak berjalan di kedua institusi penegak hukum tersebut. Bahkan bisa dikatakan kejaksaan dan kepolisian telah dibajak oleh mafia peradilan. Oleh karena itu, kasus Bibit dan Chandra harus menjadi momentum untuk membersihkan kedua institusi tersebut.

Cuci Gudang

Karena besarnya persoalan korupsi di kejaksaan dan kepolisian, maka sejumlah tindakan penting harus dilakukan oleh semua pihak. Pertama, dalam jangka pendek harus dilakukan cuci gudang di kepolisian dan kejaksaan. Tidak cukup hanya mencopot Jaksa Agung dan Kapolri, karena tanpa pembersihan “buaya-buaya” yang lain akan menduduki jabatan strategis di kedua institusi tersebut. Selanjutnya, untuk posisi-posisi penting seperti Jaksa Agung Muda atau Kabareskrim di Mabes Polri harus diseleksi dengan ketat.

Kedua, dalam jangka panjang pembersihan institusi kejaksaan dan kepolisian juga harus menjadi prioritas bagi KPK, karena ini adalah salah satu tugas yang belum dilakukan dengan baik oleh KPK. Tengoklah dalam daftar terdakwa yang berhasil dijebloskan KPK ke penjara. Di situ hanya ada satu jaksa, yakni Urip Tri Gunawan dan satu polisi yang kebetulan saat itu menjadi penyidik KPK. Padahal dengan besarnya skala korupsi di kedua lembaga penegak hukum ini, seharusnya daftar terdakwa didominasi oleh mereka dengan latar belakang polisi dan jaksa.

Agenda lain yang tidak kalah pentingnya, mendorong pemberantasan korupsi di kalangan advokat atau pengacara. Rekaman yang diputar di MK kembali menunjukkan keterlibatan advokat dalam rekayasa kasus. Dalam mafia peradilan, advokat kerap menjadi aktor kunci, tetapi sayangnya belum mendapatkan perhatian dari semua pihak. Pada saat yang bersamaan, kalangan advokat justru asyik bertengkar soal organisasi advokat ketimbang melakukan upaya pemberantasan korupsi.

(Suara Pembaruan, 4 November 2009,
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=10702)

Categories: Lain-lain
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: