Home > Korupsi > Menuntaskan Skandal Century

Menuntaskan Skandal Century

Skandal Bank Century telah memasuki babak baru, terutama setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit investigasinya. Laporan audit itu bisa menjadi petunjuk untuk menyelesaikan kasus Century dalam ranah hukum karena di dalamnya terdapat sejumlah indikasi terjadinya pelanggaran hukum. Sejak awal pembentukan Bank Century hingga bank ini diambil alih negara melalui penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terdapat sejumlah kejanggalan dan pelanggaran hukum yang bisa menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum. Akan tetapi laporan BPK juga perlu dilihat secara kritis karena ketidakjelasan arah dalam laporan investigasinya.

BPK terkesan mencampuradukkan antara audit kepatuhan dengan audit investigasi. Laporan setebal lebih dari 500 halaman itu tidak semuanya mengarah pada terjadinya tindak pidana. Bahkan aliran dana dari Bank Century setelah di-bailout pemerintah juga tidak muncul.Padahal informasi tentang aliran dana itu yang ditunggu oleh publik dan diperlukan oleh penegak hukum.

Ini tentu sebuah kemunduran karena dibandingkan dengan audit investigatif dalam skandal cessie Bank Bali yang dilakukan PricewaterhouseCoopers, kantor akuntan swasta itu mampu memetakan aliran dana. Terlepas dari sejumlah kelemahan dalam laporan audit BPK, proses penegakan hukum sudah bisa dimulai. Meskipun tidak terlalu jelas,sejumlah indikasi tindak pidana dalam skandal Bank Century harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

Indikasi Pidana

Skandal Bank Century kini telah keluar dari ranah ekonomi. Perdebatan tentang benar tidaknya pengambilalihan Bank Century di tengah krisis finansial global sudah tidak relevan lagi karena skandal ini telah memasuki ranah hukum dan politik. Apalagi DPR secara resmi telah menggunakan hak angket untuk membongkar skandal Bank Century dengan tuntas.

Terkait skandal Bank Century, terdapat sejumlah indikasi terjadinya tindak pidana. Pertama, BPK menemukan ternyata BI tidak bertindak tegas terhadap sejumlah pelanggaran yang dilakukan Bank Century sejak 2005–2008. Bahkan, menurut BPK, BI membiarkan Bank Century membiarkan melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah masih memenuhi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR).

Fakta ini tentu bisa menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum untuk mengungkap ada apa di balik ketidaktegasan BI. Kedua, indikasi tindak pidana juga terjadi pada saat pengucuran pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Skandal Bank Century sebetulnya bermula ketika Bank Century kalah kliring dan meminta FPJP kepada Bank Indonesia. Akan tetapi aturan BI menyatakan FPJP hanya bisa diberikan kepada bank dengan CAR 8%, padahal CAR Century saat itu tinggal 2,35% sehingga seharusnya tidak bisa mendapatkan FPJP.

Namun BI kemudian mengubah aturan dengan menurunkan syarat FPJP untuk bank dengan CAR positif sehingga akhirnya Bank Century mendapatkan FPJP. Laporan audit BPK juga menemukan fakta lain bahwa pada saat Bank Century mendapatkan FPJP, CAR telah turun hingga -3,53% Ketiga, saat mengambil keputusan untuk mengambil alih Bank Century,Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agaknya tidak memperhatikan tindak pidana “perampokan” oleh pemilik sendiri. Seharusnya setelah mendapatkan FPJP, Bank Century sudah kembali normal dan tidak membutuhkan suntikan modal lagi.

Dalam laporan BPK terungkap Bank Century kekurangan modal setelah bank itu dibobol oleh pemilik sendiri sehingga sebetulnya bailout dipergunakan untuk membayar akibat yang timbul dari sebuah tindak pidana perbankan. Kasus tindak pidana perbankan memang sudah dibawa ke pengadilan oleh kejaksaan.Robert Tantular telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp50 miliar.Namun vonis itu terlalu ringan untuk sebuah pembobolan bank oleh pemilik sendiri. Apalagi vonis juga tidak memerintahkan penyitaan aset terkait Robert Tantular di luar negeri sehingga akan menyulitkan pengembalian kerugian negara.

Kalau saja pengawasan terhadap Bank Century dilakukan dengan baik, Bank Century bukan hanya tidak membutuhkan FPJP, tetapi Century juga tidak perlu diambil alih oleh negara. Keempat, dana yang sudah dikucurkan LPS ternyata tidak hanya dipergunakan untuk meningkatkan CAR, tetapi juga dipergunakan untuk membiayai likuiditas dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Di sini lagi-lagi otoritas keuangan seperti memberi toleransi kepada Century sehingga kemudian bailout membutuhkan dana terus menerus hingga total mencapai Rp6,7 triliun.Fakta ini juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana otoritas perbankan tidak mampu menghitung berapa sebenarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk menyehatkan Bank Century sehingga terus-menerus membutuhkan injeksi modal dari negara melalui LPS.

Penegakan Hukum

Dengan sejumlah indikasi tindak pidana yang tampak dalam laporan audit BPK,semestinya penegak hukum sudah bisa mulai bekerja. Namun dalam kasus Bank Century harus dicermati siapa yang akan menangani perkaranya.

Dalam pidatonya pada 23 November 2009 lalu, Presiden meminta Kejaksaan Agung dan Polri melakukan penegakan hukum.Pernyataan Presiden harus ditolak karena Kejaksaan Agung dan Polri tidak memiliki cukup kredibilitas dan independensi guna mengusut skandal Bank Century. Untuk menyelesaikan skandal Bank Century, KPK yang harus didorong untuk segera melakukan proses hukum. KPK sebagai lembaga independen dan mendapatkan kepercayaan publik bisa memberikan harapan bahwa kasus ini akan dituntaskan dengan baik.Memang tidak semua tindak pidana mengarah pada korupsi,tetapi kita bisa mendorong KPK untuk mengoordinasi proses penegakan hukum.

Kasus korupsi ditangani KPK, sementara tindak pidana perbankan ditangani kejaksaan, tetapi tetap di bawah supervisi KPK. Terkait dengan aliran dana yang sangat diperlukan untuk penegakan hukum, KPK bisa langsung meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bila dalam kasus skandal BI yang dilaporkan Agus Condro PPATK dengan sukarela memberikan informasi kepada KPK, seharusnya dalam skandal Bank Century PPATK tidak ada hambatan untuk bekerja sama dengan KPK. Walaupun demikian,harus disadari skandal ini bukan tindak pidana biasa.

Bisa jadi PPATK dan BPK memiliki konflik kepentingan sehingga tampak lamban ketika memberikan laporan.Karenanya, perlu bagi KPK meminta firma akunting internasional yang independen seperti PricewaterhouseCoopers untuk melakukan audit investigatif seperti yang pernah mereka lakukan dulu pada skandal cessie Bank Bali.

Harian Seputar Indonesia, 4 Desember 2009

Categories: Korupsi
  1. December 14, 2009 at 1:57 am

    Assalamu alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

    Wahai Saudaraku sekalian di seluruh penjuru Dunia maya,

    Akhir-akhir ini, banyak orang dari berbagai penjuru dunia sedang memperingati Hari Anti Korupsi Internasional.

    Hari peringatan yang bertepatan dengan maraknya pembahasan tentang kasus penggelapan dana Bank Century di negeri kita.

    Dan juga termasuk salah satu hari yang memuakkan bagi saya.

    Hari yang memuakkan, dimana kita memperingati suatu perbuatan yang sangat memalukan, KORUPSI!

    Kenapa juga kita harus memperingati jasa-jasa para koruptor yang telah membantu penghancuran kehidupan umat? He he he…

    Untuk selengkapnya, baca di:

    http://dir88gun0w.blogspot.com/2009/12/corruption-day.html

    ————————————————

    INDONESIA GO KHILAFAH 2010

    “Begin the Revolution with Basmallah”

    ————————————————

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: