Home > Korupsi > Skandal Century

Skandal Century

Pengambilalihan (bail out) Bank Century tidak hanya menuai kritik, bahkan telah bergulir menjadi skandal. Laporan audit yang dilakukan oleh BPK menunjukkan sejumlah kejanggalan dan indikasi tindak pidana di balik keputusan itu. Memang Robert Tantular sebagai salah seorang pemilik Century sudah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 50 miliar, akan tetapi hukuman itu terlalu ringan untuk sebuah kejahatan pembobolan bank oleh pemiliknya sendiri. Apalagi vonis hakim juga tidak memerintahkan pengembalian kerugian negara sehingga sehingga menyulitkan upaya pengambalian aset terkait Robert Tantular di luar negeri. Bail out berujung skandal karena diduga terjadi tindak pidana lain yang belum diusut oleh penegak hukum serta kecurigaan dana mengalir ke para pendukung Presiden dalam Pilpres lalu.

Kepentingan publik
Skandal Bank Century bukan lagi persoalan ekonomi dan hukum. Bahkan skandal itu telah bergulir ke ranah politik karena DPR dengan bulat bersepakat untuk menggunakan hak angket guna mengusut bail out Century. Kasus ini menarik perhatian publik dan politisi karena kuatnya kepentingan publik dalam skandal Century. Pertama, skandal Century muncul bersamaan dengan kasus kriminalisasi Pimpinan KPK, Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK itu terjadi saat KPK tengah menyelidiki dugaan penyuapan dalam pencairan dana Bank Century.

Kedua, skandal Century menunjukkan lemahnya pengawasan Bank Indonesia. Kasus ini menunjukkan rentannya sistem perbankan kita terhadap berbagai macam penyelewengan. Padahal krisis ekonomi pada tahun 1997 belum lama berlalu. Krisis moneter saat itu dipicu oleh pelanggaran aturan perbankan oleh para pemiliknya sendiri sehingga kemudian merontokkan pondasi ekonomi Indonesia. Seandainya sistem pengawasan berjalan dengan baik, semestinya Bank Century sudah dilikuidasi beberapa tahun lalu.

Ketiga, terkait dengan lemahnya pengawasan perbankan, pengambilalihan Bank Century juga tidak mampu memperhitungkan berapa besarnya dana yang dibutuhkan untuk menyehatkan Bank Century. Semestinya dengan pengawasan yang baik, setelah Century mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), bank itu tidak membutuhkan injeksi modal lagi. Dengan dana FPJP semestinya Century bisa beroperasi kembali dengan normal. Akan tetapi akhirnya pemerintah harus mengambilalih Century. Celakanya, ketidakmampuan otoritas keuangan terus berlanjut ketika LPS harus terus mengucurkan duit hingga Rp. 6,7 triliun guna menghidupi Bank Century.

Keempat, pengambilalihan Century oleh negara melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berpotensi menjadi skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Jilid II. Padahal BLBI yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp. 600 triliun hingga kini belumlah tuntas. Sama seperti BLBI, dalam kasus Century negara kembali harus menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pihak swasta. Kolapsnya Bank Century karena duitnya dibawa kabur oleh pemiliknya justru harus ditanggung negara melalui LPS. Dalam kasus ini, rasa keadilan publik kembali terluka. Pada saat negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk mencerdaskan bangsa dan menyediakan layanan dasar yang memadai bagi rakyatnya, justru uang negara dipakai untuk menutup kerugian Bank Century. Bisa diperkirakan LPS tidak akan mampu mengembalikan uang Rp. 6,7 triliun yang telah digelontorkan ke Century.

Kelima, muncul dugaan bahwa sebagian dana yang dikucurkan kepada nasabah Bank Century mengalir ke penyumbang dana kampanye SBY dalam Pemilihan Presiden lalu. Memang hal ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi di tengah minimnya transparansi dan rendahnya akuntabilitas dana kampanye, dugaan itu bisa menjadi benar adanya. Hal ini yang kemudian mendorong banyak pihak mendesak pengusutan tuntas skandal Century.

Ke mana skandal bergulir?
Laporan audit BPK seharusnya bisa menjadi informasi awal bagi proses penegakan hukum, terutama tindak pidana korupsi. Sayang laporan BPK belum mampu menunjukkan ke mana aliran dana Century. Kalau saja BPK bisa membuat laporan audit investigatif seperti halnya PricewaterhouseCoopers saat mengaudit skandal Bank Bali beberapa tahun lalu, tentu kasusnya akan menjadi terang benderang. Audit BPK masih harus dilengkapi dengan penelusuran aliran dana yang dilakukan oleh Pusat Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Melihat perkembangan yang terjadi, sesungguhnya ujung dari Skandal Century adalah proses penegakan hukum dan perbaikan fungsi pengawasan sektor keuangan. Siapa pun yang bersalah dalam kasus Century harus mendapatkan hukuman. Tentu saja kita berharap KPK mampu menjawab dengan segera memulai proses penegakan hukum dalam kasus yang merugikan negara dalam jumlah besar itu. KPK tidak perlu menunggu proses angket yang dilakukan di DPR karena KPK tinggal meminta data aliran dana dari PPATK untuk melengkapi audit BPK.

Sedangkan perbaikan pengawasan perbankan harus dilakukan untuk mencegah kasus ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena ada banyak skandal dalam sistem perbankan, sudah saatnya memisahkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan fungsi pengawasan perbankan. Gagasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus segera direalisasikan. Pembentukan OJK yang mampu mengawasi sektor keuangan juga diperlukan agar kasus Antaboga yang terkait Bank Century tidak terulang kembali.

Tabloid Kontan Edisi 7-13 Desember 2009
http://kontan.realviewusa.com/default.aspx?iid=31873&startpage=page0000039

Categories: Korupsi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: