Home > Lain-lain > Reformasi Hukum dan Masa Depan Komisi Yudisial

Reformasi Hukum dan Masa Depan Komisi Yudisial

Korupsi di lingkungan peradilan atau lebih populer dikenal dengan mafia

peradilan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Praktek
korupsi yang melibatkan hampir seluruh aktor dalam peradilan masih
melekat dalam peradilan di Indonesia. Berbagai kasus putusan hakim yang
kontroversial masih terjadi di pengadilan kita. Demikian juga suara
miring soal pengadilan masih sering terdengar.

Salah satu indikator penting yang bisa menjadi rujukan adalah berbagai
laporan survey yang secara konsisten menunjukkan tingginya tingkat
korupsi di peradilan Indonesia. Pada tahun 2008 lalu, Political Economy
Risk and Consultancy (PERC), konsultan bisnis berbasis di Hong Kong,
menempatkan peradilan Indonesia sebagai peradilan terkorup dibandingkan
dengan institusi peradilan negara-negara ari sejumlah institusi
peradilan di Asia lainnya. Demikian juga survey Global Corruption
Barometer yang secara rutin dilakukan oleh Transparency Internasional
menempatkan peradilan, terutama pengadilan dan Kepolisian, sebagai
institusi paling korup bergantian dengan parlemen dan partai politik.

Berbagai fakta yang menunjukkan masih tingginya korupsi peradilan
sungguh ironis karena pasca Orde Baru Soeharto, sejumlah inisiatif
reformasi peradilan telah dilakukan. Berbagai program reformasi
peradilan dengan dukungan banyak lembaga-lembaga internasional telah
digulirkan. Berbagai peraturan dan undang-undang baru telah dibuat.
Demikian juga berbagai lembaga negara baru yang bertugas untuk melakukan
pengawasan juga telah didirikan. Akan tetapi hasilnya masih jauh dari
harapan karena korupsi masih melekat dalam peradilan kita. Pertanyaan
penting yang harus dijawab, pertama, ada apa dengan reformasi peradilan
kita, mengapa gagal membersihkan korupsi peradilan. Kedua, strategi apa
yang bisa dilakukan untuk mendorong percepatan reformasi peradilan.

Reformasi peradilan

Pasca Orde Baru, serangkaian kebijakan dan pembentukan institusi baru
telah dilakukan sebagai bentuk nyata dari reformasi peradilan. Dari
sejumlah inisiatif reformasi peradilan, beberapa kebijakan yang telah
dibuat antara lain, pertama, mendorong independensi peradilan. Pada masa
Orde Baru, peradilan dianggap tidak independen dan berada di bawah
pengaruh eksekutif (Presiden). Dalam berbagai kasus yang melibatkan
kepentingan pemerintah, Presiden melakukan intervensi sehingga akhirnya
pengadilan justru memberikan kemenangan kepada pemerintah daripada
memberikan keadilan dan menegakkan hukum. Kekuasaan kekuasaan kehakiman
tidak independen karena administrasi kehakiman berada di bawah
Departemen Kehakiman. Dengan posisi seperti ini, posisi hakim rentan
terhadap intervensi kepentingan eksekutif. Hakim akan terancam karirnya
bila tidak menjatuhkan putusan yang mendukung eksekutif.

Setelah runtuhnya Orde Baru, kekuasaan kehakiman dibuat menjadi
independen, salah satunya dengan menempatkan seluruh administrasi
kehakiman di bawah MA. Dengan kebijakan satu atap ini, tidak ada lagi
intervensi terhadap hakim sehingga independensi hakim akan terjaga.
Pengadilan menjadi benar-benar independen karena tidak ada yang bisa
lagi mengintervensi hakim.

Kedua, reformasi juga dilakukan dengan membentuk Mahkamah Konstitusi.
Lembaga ini merupakan institusi baru yang berwenang untuk mengadili
sengketa antar lembaga negara dan menangani gugatan judicial review
terhadap UU. Seluruh warga negara berhak menggugat UU yang dibuat oleh
pemerintah bila UU tersebut dianggap melanggar konstitusi dan merugikan
hak-hak konstitusi warga negara. Belakangan, MK juga berwenang menangani
sengketa dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Ketiga, reformasi peradilan dilakukan dengan membentuk Komisi Yudisial
(KY) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim dan melakukan
seleksi hakim agung. Keberadaan KY sangat signifikan untuk memperkuat
pengawasan terhadap pengadilan. Meskipun hakim menjadi sangat
independen, akan tetapi perilakunya tetap bisa diawasi oleh KY. Dengan
kewenangan melakukan pengawasan demi menjaga harkat dan martabat hakim,
peran KY sangat penting untuk memastikan independensi pengadilan tidak
disalahgunakan.

Keempat, seleksi hakim agung dilakukan lebih terbuka dengan membuka
partisipasi dari masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai hakim agung.
Anggota masyarakat yang memiliki latar belakang hukum dengan kualifikasi
tertentu bisa mencalonkan diri ke KY untuk diusulkan sebagai hakim
agung. Posisi hakim agung menjadi terbuka dan tidak dimonopoli oleh
hakim karir lagi. KY mengajukan calon ke DPR yang kemudian akan memilih
hakim agung.

Akan tetapi, inisiatif reformasi peradilan tidak berjalan dengan mulus.
Muncul banyak resistensi terhadap reformasi peradilan walaupun citra
korup masih melekat erat. Salah satunya dengan mempersoalkan kewenangan
KY untuk melakukan pengawasan hakim. Sejumlah hakim agung mengajukan
gugatan judicial review dan akhirnya MK memangkas kewenangan KY untuk
melakukan pengawasan terhadap hakim agung dan hakim konstitusi di MK.

Selain itu, resistensi terhadap reformasi pengadilan juga muncul dalam
bentuk penolakan MA terhadap audit biaya perkara oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). BPK tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan MA
atau disclaimer karena BPK tidak mendapatkan informasi tentang
pengelolaan biaya perkara yang diadministrasikan di luar keuangan negara
dan menjadi “rekening liar” yang tidak transparan dan akuntabel.

Resistensi terhadap sejumlah inisiatif reformasi menjadikan pengadilan
semakin tertutup dan tidak bisa diawasi. Independensi peradilan tidak
berujung pada meningkatnya kepercayaan publik (public trust) terhadap
pengadilan akan tetapi justru imun terhadap berbagai bentuk pengawasan.
Akibat resistensi tersebut, program-program reformasi pengadilan
kemudian menjadi tidak bermakna karena perubahan substansial akan
ditolak mentah-mentah oleh MA. Tidak heran apabila kemudian yang muncul
dari reformasi pengadilan hanya berupa pembenahan teknis manajemen,
modernisasi pengadilan, pengembangan kapasitas hakim dan berbagai
kegiatan lain yang tidak secara substansial dan struktural membuat
pengadilan lebih baik.

Hukum sebagai rule of the game

Memang bukan hal yang mudah untuk mereformasi peradilan. Terutama karena
sesungguhnya hukum dan institusi peradilan bisa dimaknai sebagai dari
aturan main kompetisi politik. Berbagai partai politik dan kekuatan
politik lainnya bersaing untuk memperebutkan akses atas sumber daya.
Agar kompetisi dilakukan secara beradab dan adil serta menghormati hak
asasi manusia maka dibuat seperangkat aturan hukum yang dilaksanakan
oleh lembaga peradilan. Masalahnya, aturan main selama ini berkembang
dan hidup dalam lingkungan yang korup. Alih-alih menegakkan aturan,
justru aturan bisa diatur dan diubah demi kepentingan politik tertentu.

Pada masa lalu, kepentingan yang mengendalikan pengadilan adalah
esekutif. Kini, setelah Orde Baru hilang, kelompok kepentingan tersebut
masih eksis. Hanya Soeharto yang hilang, akan tetapi kelompok
kepentingan yang terbentuk dan menikmati berbagai kemudahan dan
perlindungan dari peradilan, masih bertahan hingga kini dan bahkan telah
beradaptasi dengan aturan main dan tata cara baru. Aliansi haram antara
lembaga peradilan dengan kepentingan politik ini yang kemudian
menggagalkan upaya untuk membersihkan mafia peradilan.

Pembentukan institusi pengawasan peradilan seperti KY akan selalu rentan
terhadap resistensi. Terutama ketika KY dianggap mulai mengganggu
“stabilitas” aturan main korup yang selama ini dinikmati oleh berbagai
kelompok kepentingan politik dan bisnis. Reformasi peradilan
sesungguhnya berhadapan bukan hanya dengan hakim agung di MA dan seluruh
hakim serta karyawan pengadilan. Di balik rejim korup pengadilan
terdapat kepentingan bisnis dan politik yang memberikan dukungan dan
diuntungkan oleh praktek-praktek korup tersebut. Upaya reformasi
peradilan pada dasarnya akan menghilang aturan main yang selama ini
menguntungkan mereka sehingga resistensi akan terus dilakukan.
Terhambatnya KY untuk melakukan pengawasan dan pembersihan korupsi
peradilan harus dibaca sebagai kekalahan gerakan reformasi untuk
membersihkan peradilan.

Agenda untuk KY dan gerakan reformasi peradilan

Seharusnya independensi dan akuntabilitas pengadilan merupakan bagian
penting dari sistem demokrasi. Demokrasi mengandaikan adanya kompetisi
yang terbuka dan adil antar berbagai kelompok kepentingan. Jaminan
terhadap kompetisi yang fair adalah adanya lembaga peradilan yang
independen, akuntabel dan mendapatkan kepercayaan publik.

Oleh karena itu, upaya membersihkan pengadilan dari korupsi adalah
bagian dari gerakan untuk mendorong demokratisasi secara substansial.
Tanpa peradilan yang bersih, mustahil demokrasi memberikan manfaat
kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Tanpa institusi yang
adil dan mendapatkan kepercayaan publik, dengan gampang demokrasi akan
dimanipulasi untuk kepentingan kelompok kepentingan yang selama ini
mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang manipulatif dan melanggar
aturan. Jika reformasi peradilan gagal membersihkan mafia peradilan,
kita hanya akan mendapatkan demokrasi prosedural yang manipulatif.

Dalam kondisi seperti itu, keberadaan KY menjadi sangat strategis karena
KY merupakan representasi publik untuk membersihkan peradilan kita.
Keberadaan KY juga sangat penting untuk menjamin independensi peradilan
karena independensi harus diiringi dengan akuntabilitas. Tanpa
akuntabilitas, independensi akan berujung pada terbentuknya rejim korup
yang menguasai peradilan sepeti yang kita saksikan selama ini.

Agenda penguatan KY harus mendapatkan prioritas karena penguatan KY
sesungguhnya sejalan dengan penguatan demokrasi. Demokrasi mensyaratkan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan kepatuhan itu hanya didapat bila
institusi peradilan mampu memberikan keadilan dan independen. Nah agar
peradilan mampu independen, maka keberadaan KY mutlak diperlukan dan
didukung.

Sudah barang tentu tidak mudah menggalang dukungan semua kekuatan
politik untuk mendukung KY. Bahkan KY cenderung diabaikan apabila
dilihat dari prioritas pembahasan UU oleh DPR periode 2004 – 2009.
Mandat dari putusan MK adalah membuat UU KY yang baru yang disesuaikan
dengan UU MA dan UU MK. Akan tetapi yang terjadi justru DPR mendahulukan
pembahasan UU MA tanpa melalui proses dan prosedur yang partisipatif.
DPR tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pemberantasan korupsi di
pengadilan.

Dalam situasi seperti ini maka KY harus menjalin kerja sama dengan
berbagai pihak. Terutama dengan civil society, asosiasi bisnis dan
kelompok kepentingan lain yang mencita-citakan tegaknya hukum dan
bersihnya pengadilan. Praktis tidak banyak harapan bisa kita sandarkan
pada hakim dan aktor-aktor peradilan yang saat ini berkuasa. Karena
tidak bisa memotong satu generasi di pengadilan, maka tidak ada pilihan
bagi KY selain menggalang kekuatan dari kelompok-kelompok yang bebas
dari kepentingan korup. Dalam jangka panjang, KY harus mulai menggalang
aliansi dengan hakim-hakim muda, pengacara-pengacara muda selain dengan
NGO dan kelompok lainnya yang mendukung pemberantasan mafia peradilan.

Categories: Lain-lain
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: