Home > Korupsi > Mencegah Skandal Century Berhenti di Pansus

Mencegah Skandal Century Berhenti di Pansus

Pansus Century telah memasuki saat-saat akhir setelah masing-masing
fraksi  membacakan pendapat  akhirnya.   Semua fraksi sepakat ada
masalah dalam Bank Century, terutama  sejak awal pendiriannya yakni
pada saat dilakukan akuisisi dan merger. Demikian juga terkait
penyelewengan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh manajemen
Bank Century, semua bersepakat terjadi pelanggaran hukum.  Akan tetapi
pendapat  fraksi terbelah  menyangkut keterlibatan Menteri Keuangan
Sri Mulyani dan Wapres Boediono karena Partai Demokrat bersama PKB,
PPP dan PAN membela mati-matian.

Setelah membacakan pendapat akhir, Pansus akan merumuskan kesimpulan
yang akan dibawa ke  rapat paripurna DPR pada awal Maret.
Diperkirakan pengambilan keputusan akan dilakukan dengan voting karena
perbedaan yang tajam antara partai pendukung SBY dan partai politik
lainnya  terkait  pengucuran  Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
(FPJP), keputusan bail out dan pengucuran  Penyertaan Modal Sementara
(PMS).

Meskipun terdapat perbedaan yang tajam terkait Sri Mulyani dan
Boediono,  pendapat akhir Pansus relatif  konsisten dan tidak meleset
dari prediksi.  Pansus yang berjalan terbuka dan bahkan disiarkan live
oleh televisi membuat manuver dan lobby politik tidak mendapatkan
cukup ruang sehingga tidak ada perubahan sikap  dari partai politik.
Namun demikian, pertanyaan penting yang perlu dijawab, bagaimana akhir
dari skandal  Century setelah masa kerja Pansus berakhir?

Catatan kritis atas Pansus
Meskipun tidak  ada perubahan yang mencolok dari sikap fraksi-fraksi
sejak awal hingga di akhir Pansus, ada beberapa hal yang mesti dilihat
secara kritis dari Pansus.  Pertama, pendapat  akhir fraksi
sesungguhnya  dibuat tidak hanya atas dasar fakta-fakta yang terungkap
dalam pemeriksaan Pansus, baik melalui pemeriksaan dokumen dan
berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dipanggil. Kepentingan politik
pimpinan partai turut mewarnai pendapat akhir yang dibacakan beberapa
hari yang lalu. Dengan demikian, pendapat  akhir harus dibaca bukan
sekedar persoalan skandal Century semata tetapi dengan perspektif yang
lebih luas sebagai  kompetisi internal diantara para pendukung SBY.

Kedua, Pansus   pada dasarnya hanya mekanisme pengawasak pidana dalam
skandal Century,  maka Pansus hanya akan memberikan rekomendasi baik
kepada penegak hukum atau institusi lain.  Dengan demikian,
rekomendasi Pansus akhirnya hanya bisa dilaksanakan oleh lembaga lain
karena kewenangan yang dimiliki DPR  sebatas melakukan pengawasan,
membuat undang-undang dan menentukan anggaran.   Namun,  keterbatasan
itu justru  membuka ruang baru bagi  kompromi politik di antara partai
politik.  Setelah Pansus berakhir dan skandal Century berada di tangan
penegak hukum, ruang bagi  pengawasan publik akan berkurang. Pada saat
yang sama, peluang bagi kompromi politik dan pertemuan  kepentingan

akan terbuka lebar. Bila kompromi terjadi, maka “bola panas” skandal Century akan “dilempar” oleh politisi kepada institusi penegak hukum tanpa supervisi yang memadai.

Ketiga, harus diwaspadai berhentinya skandal Century di Pansus.
Berdasarkan  pendapat  akhir fraksi yang akan dirumuskan dalam
kesimpulan Pansus yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR, paling
tidak ada dua rekomendasi untuk penegakan hukum, yakni dalam ranah
pidana dan tata negara.  Dalam hal indikasi tindak pidana,
rekomendasi akan diberikan kepada   Kepolisian dan Kejaksaan untuk
mengusut tindak pidana perbankan dan kepada KPK untuk mengusut tindak
pidana korupsi.  Sedangkan pelanggaran yang menurut sebagian anggota
Pansus melibatkan Boediono, harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK)
karena jabatannya kini sebagai Wakil Presiden.  MK yang kemudian akan
memeriksa dan memutuskan apakah benar terjadi pelanggaran hukum yang
bisa berujung ke pemakzulan.  Akan tetapi melihat penolakan oleh
Partai Demokrat serta partai pendukung yang lain, terutama PKB, PPP
dan PAN, agak mustahil DPR akan membawa kesimpulan akhir Pansus ke MK.
Bila hal ini terjadi,   maka skandal Century kemungkinan akan
berhenti di Pansus,  terutama bila partai politik telah menemukan
titik temu kompromi baru.

Menyelesaikan  skandal Century
Membaca pendapat akhir fraksi dalam Pansus  dan laporan audit BPK,
banyak indikasi pelanggaran hukum dalam skandal Century. Mulai dari
proses pembentukan Bank Century yang merupakan merger dari tiga bank
bermasalah CIC, Pikko dan Danpac. Lalu perlakuan istimewa terhadap
Century meskipun rasio kecukupan modalnya pernah jatuh hingga minus
130%. Perlakuan istimewa itu  perlu diusut tuntas karena seharusnya
Bank Century  sudah dilikuidasi beberapa tahun lalu sebelum krisis
finansial global terjadi.  Perlakuan istimewa juga diberikan kepada
Century terkait pengucuran dana FPJP dan penggunaan PMS sehingga
aturannya  tampak harus “disesuaikan”  dengan untuk menyelamatkan
Century.

Bail out Century juga menimbulkan kerugian negara karena dana LPS
masuk dalam yurisdiksi keuangan negara meskipun sebagian dana LPS
dihimpun dari bank-bank peserta program penjaminan. Apalagi bail out
tidak dilakukan dengan seksama berdasarkan data-data yang akurat
sehingga kantong negara pun bocor melalui LPS hingga mencapai Rp. 6,7
triliun. Juga adanya BUMN yang menempatkan danaya di Century perlu
diusut lebih lanjut karena bisa jadi ada indikasi korupsi. Oleh karena
itu,  kasus Century harus dituntaskan agar tidak menjadi preseden
buruk di kemudian hari.

Untuk menyelesaikan Century, penegakan hukum oleh KPK atau Kejaksaan
harus didorong agar prosesnya berjalan dengan cepat.  Apalagi
sesungguhnya proses penegakan hukum sudah dimulai  jauh hari sebelum
Pansus Century dibentuk. Hanya saja proses penegakan hukum berjalan
lambat karena koordinasi di antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian
tidak mulus. Lambannya Kejaksaan dan Kepolisian yang berada di bawah
Presiden harus dibaca sebagai sikap menunggu “instruksi” Presiden.
Prosesnya kemudian menjadi semakin lambat karena “intruksi” itu  tidak
kunjung turun  sebelum kompromi politik terselesaikan.  Padahal hukum
seharusnya berjalan lebih cepat agar bisa memberikan kepastian hukum
dan keadilan, bukan malah menunggu kesepakatan di antara elit politik.

Tugas penting  DPR setelah Pansus adalah memastikan proses hukum
berjalan dengan kredibel dan independen. Titik kritis penegakan hukum
terutama pada  institusi Kejaksaan dan Kepolisian yang berada di bawah
Presiden dan selama ini kinerjanya belum memuaskan. Demikian juga KPK
yang telah dibuat “kapok” dengan kriminalisasi Bibit dan Chandra akan
cenderung berhati-hati apabila menyangkut kepentingan Presiden.

Kredibilitas dalam penegakan hukum juga penting karena ada kemungkinan
kompromi politik untuk  mengintervensi proses hukum. Terutama karena
banyak anggota DPR dan pimpinan partai politik juga  tersangkut
persoalan hukum.  Persoalan pajak grup Bakrie, aliran dana Century
kepada anggota DPR dan berbagai pelanggaran hukum lain harus
diselesaikan dengan tuntas. Jangan sampai tindak pidana itu kemudian
diperdagangkan dengan Century karena hal ini akan menempatkan hukum di
bawah kepentingan politik.

Suara Pembaruan, 27 Februari 2010

Categories: Korupsi
  1. July 30, 2010 at 1:01 am

    Bila harus berhenti karena fakta hukumnya lemah dan fihak2 penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Kehakiman tidak bisa menyeret ke pengadilan, maka secara gentlemen Pansus DPR harus minta maaf kepada individu2 yang telah dituduh, dan disiarkan secara terbuka. Dengan demikian individu2 yang telah tersandera arena kasus ini bisa dipulihkan nama baiknya………

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: