Home > Pajak > Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Pajak

Mengembalikan Kepercayaan Publik terhadap Pajak

Semua pelaku terkait kasus Gayus harus dihukum

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2011 yang disampaikan pemerintah kepada DPR tertulis belanja pemerintah Rp1.202 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari perkiraan belanja 2010 yang hanya Rp1.126,1 triliun.

Untuk membiayainya, penerimaan dari sektor pajak menjadi andalan. Pada 2011 diharapkan pajak menyumbang Rp839,54 triliun atau meningkat dari perolehan 2010 yang diperkirakan Rp743,33 triliun.

Total kontribusi pajak dalam RAPBN 2011 mencapai 77,23%. Berbeda dengan penerimaan dari pajak yang terus meningkat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru mengalami penurunan. Pada 2011, PNBP turun menjadi Rp243,01 triliun dari Rp247,18 triliun pada 2010.

Data APBN di atas menunjukkan semakin dominannya pajak sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, meningkatkan penerimaan dari pajak harus menjadi prioritas pemerintah agar semua rencana dan program mendapatkan pendanaan dan sekaligus mengurangi beban utang yang kian mengkhawatirkan.

Meskipun penerimaan dari pajak meningkat, sesungguhnya tax ratio Indonesia belum meningkat secara signifikan. Dalam RAPBN 2011, tax ratio diperkirakan hanya 12%, meningkat dari 11,9% pada APBN-P 2010.

Tax ratio yang rendah menunjukkan rendahnya efektivitas pemajakan di Indonesia karena belum semua potensi pajak terjangkau oleh petugas pajak.

Namun, tax ratio yang rendah juga bisa disebabkan oleh bocornya penerimaan pajak karena korupsi.

Reformasi perpajakan yang sudah digulirkan beberapa tahun lalu, terutama melalui kebijakan sunset policy hanya menambah pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) tetapi tidak menambah nominal pajak yang dipungut pemerintah.

Pembersihan total Pada dasarnya pajak adalah rente yang dipungut secara paksa oleh pemerintah terhadap warga negara. Agar warga negara secara sukarela bersedia membayar pajak, maka pajak dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik oleh pemerintah.

Selain itu, tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak juga dipengaruhi oleh kepercayaan publik terhadap pemungut pajak. Bila pembayar pajak memiliki kepercayaan tinggi, kepatuhan akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan nominal pajak yang berhasil dipungut pemerintah. Oleh karena itu, ada dua langkah besar yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pertama, dengan menuntaskan kasus korupsi pajak dan melakukan pembersihan total kantor pajak dari anasir-anasir korup. Kasus Gayus yang secara kebetulan terbongkar pada bulan Maret 2010 menjelang batas akhir pengumpulan SPT menurunkan kepercayaan publik hingga ke titik nadir. Reformasi pajak yang diapreasi oleh banyak pihak, seperti istana pasir yang tergerus ombak kasus Gayus. Bahkan kasus korupsi itu telah memunculkan gerakan boikot bayar pajak oleh sebagian masyarakat.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan kredibilitas kantor pajak, kasus Gayus harus dituntaskan. Melihat besarnya uang yang berhasil dikumpulkan, sulit dipercaya Gayus bekerja sendiri.

Oleh karena itu, semua pelaku yang terlibat dalam kasus Gayus harus dihukum. Bukan hanya polisi yang terlibat melainkan juga seluruh petugas pajak yang bersama Gayus berhasil memanipulasi dan menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.

Juga perusahaan pembayar pajak yang memberikan uang kepada Gayus harus diseret ke pengadilan.

Tindakan lain yang harus dilakukan segera adalah membasmi “Gayus-Gayus“ lain di kantor pajak. Kebijakan yang bisa dilakukan, misalnya, be kerja sama dengan KPK untuk KPK untuk memeriksa harta kekayaan seluruh petugas pajak.

Meskipun pembuktian terbalik belum diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak bisa menerapkannya sebagai metode pengawasan internal.

Agar kepatuhan meningkat, maka pembayar pajak harus mendapat garansi bahwa haknya diakui.
Bila terjadi perselisihan, pengadilan pajak harus bisa menjadi tempat mencari keadilan.

Oleh karena itu diperlukan langkah kedua, yakni penguatan pengawasan dan membasmi korupsi di pengadilan pajak.

Posisi pengadilan pajak yang secara administrasi berada di bawah Kementerian Keuangan menjadikan Komisi Yudisial tidak bisa melakukan pengawasan.

Sudah seharusnya pengadilan pajak diletakkan satu atap di bawah Mahkamah Agung dan diawasi oleh Komisi Yudisial seperti halnya pengadilan lainnya.

Penempatan pengadilan pajak di bawah MA juga merupakan bagian dari strategi untuk mengurasi pemusatan kekuasaan DJP. Kekuasaan perpajakan nyaris absolut di tangan DJP karena lembaga ini yang membuat aturan pelaksaan pajak, melaksanakan aturan dan menangani keberatan.

Kasus Gayus telah membuka mata publik bagaimana korupsi dengan mudah dilakukan ketika pembayar pajak berurusan dengan pengadilan pajak.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memerangi korupsi pajak, pemerintah harus memberikan perhatian serius.

Dua langkah besar untuk mengembalikan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan oleh DJP sendiri. Penegakan hukum, misalnya, melibatkan aparat penegak hukum, baik jaksa dan polisi serta pengadilan yang merupakan domain yudikatif.

Oleh karena melibatkan departemen lain serta cabang kekuasaan yudikatif, peran pemerintah–dalam hal ini Presiden–adalah keharusan.

Presiden harus memastikan langkah-lengkah untuk mengembalikan kepercayaan publik tidak berhenti pada sekadar pidato tetapi dilaksanakan oleh semua lembaga negara.

Pemerintah tidak boleh lagi mengerjakan hal-hal yang tidak perlu tetapi justru tidak bekerja ketika diperlukan, terutama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pajak. Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (curriculum vitae) singkat tentang diri penulis. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis.

Sumber : Bisnis Indonesia, tanggal: 31 Agustus 2010

Categories: Pajak
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: