Home > Wawancara > Wawancara dengan Koran Jakarta

Wawancara dengan Koran Jakarta

Tooltip

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA SATRI

Kasus korupsi masih dianggap menjadi isu elite di Indonesia. Terbukti bahwa korupsi sejauh ini, hanya menjaring para birokrat atau petinggi negara yang bandel memakan uang negara. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti tergiring untuk memprioritaskan kasus-kasus seperti itu. Yang akhirnya justru membuat posisi KPK dilema dan menanggung beban berlebihan dari semestinya. Kepada wartawan Koran Jakarta, Adiyanto dan Mochamad Ade Maulidin, Danang Widoyoko yang ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Rabu lalu, menceritakan bahwa menindak penguasa yang korup, ada efeknya dan dapat mempengaruhi kinerja KPK. Berikut petikannya.

Apa menurut Anda soal dugaan korupsi di Kemenakertrans?

Itu bukti mafia anggaran yang selama ini menjadi rumor. Ternyata sekarang terbukti. Di luar itu, kewenangan DPR terlalu besar dalam anggaran. Termasuk prosesnya yang sangat tertutup dan hanya anggota badan anggaran dan departemen terkait yang bisa tahu. Ini berbeda dengan rapat DPR lainnya.

Karena, kewenangan seperti itu, lalu mereka dapat menentukan macam-macam anggaran. Bahkan banyak anggaran yang ditentukan di DPR bukan kementerian saja, misalnya soal penyaluran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red).

Dana BOS itu kan disalurkan ke ribuan sekolah. Dulu mekanismenya dari APBN langsung transfer ke rekening sekolah. Jadi, sekolah wajib punya rekening. Tapi, tiba-tiba berubah melalui dinas pendidikan di kabupaten. Sekolah enggak ngerti, kami juga enggak ngerti ngawasin pendidikan.

Siapa yang diuntungkan, kita enggak tahu. Bisa-bisa kita menduga rapat di badan anggaran yang menentukan itu semua. Bukan hanya soal proyeknya, tapi mekanisme proyek. Itu yang kemudian membuat korupsi menjadi rawan.

Apakah publik dapat mendesak agar rapat badan anggaran terbuka?

Masalahnya kan di DPR. Sebenarnya, semua rapat di DPR tertutup, kecuali DPR menyatakan sebaliknya.

Kalau pun rapat mengikutsertakan KPK dan BPK, apakah peluang korupsi di badan anggaran bisa ditepis?

Menurut saya, keputusan-keputusan yang kemudian berindikasi korupsi itu justru muncul melalui rapat-rapat informal. Jadi ketika rapat yang sebenarnya, cuma ketok palu setuju saja. Selain itu, daripada mengundang KPK, men ding memperbaiki tata tertib sidang agar rapat tidak tertutup. Sehingga peluang kongkalikong bisa hilang karena transparansi. Jadi, idealnya rapat memang harus terbuka. Bisa dilihat publik dan pers.

Soal wacana pembubaran badan anggaran, apa menurut Anda?

Idenya bagus, tapi enggak cukup kalau dibubarkan. Yang penting dipersiapkan mekanisme kalau dibawa ke rapat komisi. Tapi, okelah kalau dibentuk badan baru lagi, tapi perlu dipastikan bahwa mekanismennya terbuka agar peluang negosiasi merekayasa proyek bisa diperkecil. Sehingga suatu proyek tidak muncul yang namanya monopoli, tapi kompetisi.

Selain itu, perwakilan partai di badan anggaran, itu rata-rata kan bendahara umum partai. Artinya, semua partai melihat kalau sumber uang itu memang ada di badan anggaran dan APBN. Akhirnya, ada kementerian yang mau biki proyek ini, menghubungi kroni-kroninya di badan anggaran. Kalian bikin usulan dan step-step-nya dan perusahaan yang bisa menggarapnya. Jadi bisa anggaran bisa cair. Hal-hal seperti ini sangat terbuka sudah diatur sejak awal. Saya menduga Nazaruddin juga begini. Dia bukan cuma mengambil proyeknya, tapi perusahaannya. Sehingga dia mendapat upah dan dibagi-baginya dengan anggota DPR dan sebagainya.

Bagaimana cara membatasi parpol untuk mencari uang lewat badan anggaran?

Kemarin ada transaksi yang mencurigakan di anggota badan anggaran. Tapi kalau cuma satu atau empat, tidak mencukupi. Harusnya semua diungkap. Apakah transaksi mencurigakan yang lain dari anggota badan anggaran. Kalau demikian, artinya sudah sampai ke persoalan. Bukan konfl ik kepentingan. Di sisi lain, memang tidak ada larangan kalau anggota DPR punya bisnis. Karena kita juga tidak bisa melarang pebisnis menjadi anggota DPR. Tapi, pastikan sejak awal bahwa tidak konfl ik kepentingan.

Maka itu perlu dicek. Anggota badan anggara itu punya bisnis apa saja? Apakah mereka meng-update Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara? Meski saya enggak yakin mereka memperbaruinya. Katakanlah seperti Nazaruddin yang punya perusahaan kontruksi. Dia lalu membahas proyek-proyek pembangunan gedung atlet atau gedung DPR. Itu kan ada konflik kepentingan. Celakanya, karena rapat badan anggaran tertutup, kita enggak pernah tahu apa yang terjadi di sana.

Bagaimana Anda melihat kinerja KPK?

KPK sebenarnya dalam kondisi penuh risiko. Dia bisa saja dibubarkan, dikerjai macam-macam, misalnya anggarannya yang tidak dipenuhi. Ketika KPK menangani kasus korupsi Walikota Tomohon, lancar-lancar saja. Karena risikonya sangat kecil. Bisa jadi kasus Nazaruddin berbeda. Karena mereka yang berada di pihak Nazaruddin bisa jadi tidak diam. Nazaruddin kan tidak sendiri. Dia bagi-bagi uang. Tapi saya enggak tahu KPK dikerjai atau tidak. Termasuk beberapa anggota Komisi III yang langsung bersuara ketika Nazaruddin diproses.

Soal fasilitas tahanan saja, misalnya. KPK kan enggak punya. Mereka terpaksa menitip tahanan ke polisi. Atau soal kecilnya anggaran penindakan KPK. Karena KPK selalu disarankan untuk pencegahan.

Masa penindakan terus kata mereka? Apalagi dalam setahun KPK bisa menangkap 60 orang. Jangan tambah anggarannya, karena bisa nangkap 100 orang.

Konkretnya ancaman apa yang dihadapi KPK?

Banyak macam, salah satunya kalau undang-undangnya dihambat, dibatalkan, dibubarkan, atau anggaran dipersulit DPR.
Sehingga KPK akhirnya mesti berhati-hati ketika menangani suatu kasus yang bersinggungan dengan kepentingan anggota DPR. Jadi bukan soal kebijakan atau prosedur di KPK. Mereka sudah punya ketentuan jelas terhadap satu kasus akan ditindak seperti apa. Tapi masalahnya adalah politik yang lebih mengemuka.

Artinya, apakah KPK tidak bisa menangani kasus yang bersinggungan dengan penguasa?

Enggak juga sih. Yang berkuasa kan bukan hanya presiden, DPR juga. Pimpinan KPK juga mengakui kalau DPR terlalu banyak mengintervensi KPK.

Bicara kinerja KPK. Apakah ada jenis korupsi yang belum ditangani KPK?

Soal korupsi peradilan, korupsi yang melibatkan polisi dan jaksa. Ini belum disentuh KPK. Akibatnya semua kasus masuk semua KPK. Semua orang lapor korupsi enggak ke kejaksaan. Tapi ke KPK. Bayangkan beban kerja KPK, luar biasa. Lainnya misalnya korupsi di layanan publik, misalnya tilang polisi di jalan, SIM, dan sejenisnya. Akhirnya, banyak ‘supir tembak’ karena menurut mereka membuat SIM mahal.

Jadi apa yang harus disegerakan dalam penanganan kasus korupsi?

Selama ini kasus korupsi menjadi isu elite. Artinya, hanya para petinggi yang terjaring. Kasus Nazaruddin, misalnya, ini kan dorong- dorong mau sikat Demokrat. Jadi sebenarnya bukan hanya kasus elite yang ditindak. Pemberantasan korupsi juga tak kalah penting membereskan kasus yang langsung menyentuh masyarakat. Misalnya pemberantasan korupsi ketika pembuatan SIM atau berlalu lintas. Artinya, juga perlu ditunjukkan kepada masyarakat, kalau memberantas korupsi itu ada untungnya.

Sempat ada wacana diperlukan rekonsiliasi dengan koruptor dengan syarat hasil korupsi dikembalikan utuh. Apa pendapat Anda?

Hal ini perlu dicek kritis, Kalau ada pengampunan, apakah mereka akan tunduk dan menyerahkan harta kepada negara? Saya enggak yakin asumsi itu benar. Menurut saya, koruptor yang belum atau tidak ketangkap, berpikir mereka sedang beruntung. Seperti Nazaruddin tertangkap, mereka berpikir Nazaruddin apes saja. Maka itu proses pidana akhirnya menjadi jalan pertama yang ditempuh. Hal ini juga untuk menarik aset-aset negara yang dikorupsi. Soalnya, kalau masuk ke peradilan perdata, saya enggak yakin kualitas kejaksaan mampu berhadapan dengan koruptor. Lihat saja kasus Tommy Soeharto, kejaksaan bilang akan diselesaikan secara pedata. Akhirnya, terbukti dia tidak pernah kena.

Ada yang berpendapat pemberantasan korupsi perlu terobosan?

Yang perlu diterebos adalah Kejaksaan Agung, bukan KPK.

Apa perlu sampai seperti China? Hukuman mati untuk para koruptornya?

Intinya kan bahwa hukuman itu menimbulkan efek jera. Di China iya. Maka itu peringkat China tetap stabil di posisi lima sebagai negara terbaik yang menindak koruptor. Di Indonesia, koruptor akhirnya banyak diberi remisi, termasuk mereka yang hukumannya ringan.
Artinya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hakim menjatuhkan hukuman yang ringan? Itu yang perlu dibongkar. Masa ada kasus dosen Universitas Gadjah Mada yang menulis kasus korupsi kecil, malah dihukum berat? Denda yang disita lebih dari seratus persen kerugian negara? Sementara korupsi yang besar, justru makin kecil dari kerugian negara? Rata-rata hanya empat tahun. Tapi ada yang hanya dua tahun. Dihukum katakanlah dua tahun, sebentar lagi bebas. Dihukum dua tahun dikurangi masa tahanan 3-4 bulan lalu kemudian masuk penjara tinggal 16 bulan, separuh masa tahanannya dapat remisi hingga ditahan hanya 3-4 bulan. Itu wewenang hakim di Mahkamah Agung. Mengapa Mahkamah Agung tidak memberikan hukuman berat kepada koruptor.

Tapi kan juga yang dihukum lama. Urip Gunawan misalnya?

Jaksa Urip Gunawan memang berat, 18 tahun. Tapi karena dia tidak kooperatif. Saya menduga Nazaruddin juga bisa lama, karena dia tidak kooperatif.

Ada temuan apa dari ICW?

Ada beberapa kasus bupati yang telah kami laporkan. Kasus yang berhubungan dengan pertambangan yang berefek pada kerugian negara. Contohnya, yang terakhir sekitar sebulan lalu, kami melaporkan kasus divestasi Newmont. Kami menganggap royalti yang diberikan murah sekali. Negara bisa dirugikan dalam jumlah besar.

Bagaimana di korupsi sektor lain? Ada temuan modus dan sebagainya?

Ada, misalnya di perkebunan kelapa sawit. Kerugian terbesar dari konsensi lahan. Kasus seperti itu banyak terjadi di Riau. Jadi yang dikorupsi bukan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, red). Kalau di tambang, lewat kuasa pertambangan), kalau di kehutanan melalui hak penguasaan hutan. Di pertambangan itu, ongkos eksplorasi banyak yang dibayar negara. Baru keuntungan bersih, dibagi dua antara pemerintah dengan kontraktor. Selain itu juga soal cost recovery yang seringkali dibebani ke negara. Sementara BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red), baru belakangan ini bisa memeriksa.

http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/72059

Categories: Wawancara
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: